MAKE ME A GENIUS

Comments Off on MAKE ME A GENIUS


TOKOH MATEMATIKA DUNIA

Banyak orang berpendapat bahwa Alkitab bertentangan dengan ilmu pengetahuan alam. Seorang ilmuwan yang baik tidak dapat jadi orang Kristen yang baik. Seorang Kristen yang baik, tidak dapat jadi ilmuwan yang baik. Itu juga pendapat saya sewaktu jadi siswa SMA. Karena saya bercita-cita ingin jadi ilmuwan atau sarjana teknik yang baik, maka saya menolak Alkitab yang saya kira waktu itu, terbukti salah secara ilmiah. Tetapi setelah mempelajari hal ini secara mendalam saya merubah pendapat saya 180 derajat. Memang betul banyak ilmuwan yang “beragama” ateis, agnostik, panteis atau freethinker, tetapi ada juga ilmuwan yang menunjukan prestasi ilmiah yang cemerlang dan percaya pada Alkitab baik seluruhnya (Reformasi dan Katolik Roma) maupun hanya Perjanjian Lama (Yahudi). Mari kita pelajari iman dan prestasi ilmiah mereka.

LEONARDO DA VINCI (1452-1519).Pada umumnya orang mengenal da Vinci sebagai seorang pelukis. Siapa yang tidak mengenal lukisannya “Mona Lisa” ? Tetapi sesungguhnya ia juga seorang ilmuwan. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa Leonardo da Vinci adalah peletak dasar ilmu pengetahuan alam modern yang pertama. Karya ilmiahnya adalah dibidang dinamika, anatomi, fisika, optika, biologi, hidrolika dan aeronautika. Ia adalah ilmuwan pertama yang mengadakan percobaan-percobaan (experimental scientist), jauh sebelum metode ilmiah dirumuskan Bacon. Da Vinci tidak pernah menulis hal-hal mengenai agama. Tetapi dari berbagai catatan dapat diketahui bahwa ia adalah orang yang mempunyai moralitas yang tinggi. Ia adalah juga seorang Kristen yang sungguh- sungguh. Karyanya : “Perjamuan Terakhir” melukiskan imannya lebih baik daripada kata-kata. Lukisannya ini telah menjadi sumber inspirasi dari banyak orang Kristen sepanjang masa.
 

JOHANN KEPLER (1571-1630).Copernicus, Tycho Brahe, Galileo dan Kepler adalah peletak dasar astro nomi modern. Copernicus adalah seorang biarawan (Katolik). Galileo adalah juga seorang Kristen (Katolik) yang sungguh-sungguh walaupun pernah ada masalah soal “Teori Heliosentris versus Teori Geosentris”. Kepler telah mendapatkan rumus-rumus yang masih dipakai sampai sekarang untuk meramalkan gerakan planet-planet. Kepler mula-mula belajar teologi. Tetapi setelah 2 tahun ia pindah jurusan dan mempelajari astronomi. Pengaruh studi teologinya besar dalam pernyataan- pernya taannya dibidang astronomi. Ia berkata bahwa ia selalu berusaha memi kirkan “Pikiran Allah” (“thinking God’s thoughts after Him”). Ia percaya secara harafiah Kitab Kejadian 1,2 mengenai Penciptaan alam semesta dalam waktu enam hari. Dalam salah satu bukunya ia menulis : “Since we astronomers are priests of the highest God in regard to the book of nature, it befit us to be thoughtful, not of the glory of our own minds, but rather, above all else, of the glory of God.”( Terjemahan bebasnya adalah sbb : “Karena kami, akhli astronomi adalah imam Allah yang Maha Tinggi tentang buku alam semesta, sepatutnyalah kami memuliakan Allah, dan bukan pikiran kami sendiri”.)

FRANCIS BACON (1561-1626).Bacon peletak dasar “metode ilmiah” modern yang pertama. Ia tekankan percobaan (experiments) dan metode induksi. Hal ini berlawanan dengan metode deduksi Aristoteles. Bacon percaya betul akan Alkitab. Ia menulis :”There are two books laid before us to study, to prevent our falling into error ; first, the volume of the Scriptures, which reveal the will of God ; then the volume of the Creatures, which express His power.”(“Dihadapan kita ada dua buku yang harus kita pelajari, untuk mencegah kita jatuh dalam kesalahan ; pertama Alkitab, yang menunjukkan kehen dak Allah ; lalu buku alam semesta, yang menunjukkan KuasaNya.”)

ISAAC NEWTON (1642-1727).Newton adalah bapak mekanika klasik. Ia meneruskan karya Galileo dalam berbagai bidang terutama bidang mekanika. Ia menunjukan ketiga hukum mengenai pergerakan benda-benda. Sampai sekarang ketiga hukum itu disebut hukum Newton. Semua anak sekolah menengah apa lagi jurusan IPA mengenal ketiga hukum ini.Newton adalah juga seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Ia percaya penciptaan alam semesta dalam waktu enam hari dan banjir Nuh yang global. Newton menulis :”We account the Scriptures of God to be the most sublime philosophy. I find more sure marks of authenticity in the Bible than in any profane history whatsoever.” (“Saya berpendapat bahwa Alkitab adalah filsafat yang paling mulia. Saya dapatkan lebih banyak kebenaran yang asli dalam Alkitab daripada dalam buku sejarah yang mana saja.”)

LOUIS AGASSIZ 1807-1873).Agassiz adalah seorang akhli biologi (palaentology) dan akhli geologi yang kenamaan. Pada tahun 1860, satu tahun setelah Darwin menulis bukunya : “On the origin of species”, Agassiz telah menunjukkan sifat spekulatip dari buku Darwin. Data yang betul-betul ilmiah tidak mendukung teori evolusi. Sepanjang hidupnya Agassiz menentang teori evolusi.

WERNHER VON BRAUN (1912-1977).Von Braun mengembangkan rocket V-2 sewaktu perang dunia ke-II. Pada tahun 1945 ia beremigrasi ke-Amerika Serikat. Pada tahun 1960 ia menjadi direktur NASA. Ia sangat berjasa akan kemajuan Amerika Serikat dibidang satelit dan teknologi ruang angkasa.Von Braun adalah anggota gereja Lutheran yang aktip. Ia menulis :”Manned space flight is an amazing achievement, but it has opened for mankind thus far only a tiny door for viewing the awesome reaches of space. An outlook through this peephole at the vast mysteries of the universe should only confirm our belief in the certainty of its Creator. I find it as difficult to understand a scientist who does not acknowledge the presence of a superior rationality behind the existence of the universe as it is to comprehend a theologian who would deny the advances of science.”(“Penerbangan ruang angkasa yang berawak adalah suatu prestasi yang menakjubkan, tetapi sampai sekarang ia hanya membuka pintu yang kecil untuk melihat ruang angkasa yang sangat luas. Suatu pengamatan dari lubang intip ini, seharusnya meneguhkan iman kita akan kepastian ada nya Penciptanya. Saya merasa sama sulitnya untuk mengerti seorang ilmuwan yang tidak mengakui adanya Allah yang Maha Tahu dibelakang alam semesta ini, seperti seorang teolog yang menyangkal adanya kema juan dalam ilmu pengetahuan alam.)

Kecuali nama-nama diatas, banyak lagi ilmuwan lain yang berprestasi dibidang ilmu pengetahuan alam, tetapi juga percaya Alkitab. Secara singkat sekali saya tambahkan beberapa nama sbb :1. Blaise Pascal (1623-1662) : Matematika, hidrostatika, dll.2. Robert Boyle (1627-1691) : Fisika, Kimia.3. John Ray (1627-1705) : Ilmu tumbuh-tumbuhan.4. Nicholas Steno (1631-1686) : Statigraphy.5. Robert Hooke (1635-1703) : Geologi.6. William Harvey (1578-1657) : Peredaran darah.7. John Harris (1666-1719) : Matematika.8. John Woodward (1665-1728) : Geologi.9. Carolus Linneaus (1707-1778) : Biologi, Taxonomy. 10. William Herschel (1738-1822) : Astronomi, Uranus.11. Michael Faraday (1791-1867) : Fisika, Teori Elektomagnet. 12. Humphrey Davy (1778-1829) : Kimia.13. Georges Cuvier (1769-1832) : Anatomi, Palaentologi.14. Samuel F. Morse (1791-1872) : Telegrap.15. Joseph Henry (1797-1878) : Elektro Teknik, Induksi.16. James Joule (1818-1889) : Fisika, Panas.17. John Dalton (1766-1844) : Fisika, Teori Atom.18. Louis Pasteur (1822-1895) : Kedokteran, Fisika, Kimia.19. Lord Kelvin (1824-1907) : Fisika, Termo dinamika.20. James Maxwell (1831-1879) : Medan Elektromagnet.21. Bernhard Riemann (1826-1866) : Matematika.22. John Fleming (1849-1945) : Elektronika, tabung radio.

Dari pembahasan diatas kita lihat bahwa banyak juga ilmuwan yang berprestasi dibidang ilmiah dan percaya Alkitab.Memang banyak ilmuwan yang ateis, agnostik atau deis. Ada ilmuwan demikian yang berusaha membelokkan ilmu pengetahuan alam kepada ateisme atau deisme. Hukum-hukum ilmu alam, kimia dan biologi diektra polir keluar dari bidang yang dapat diamati dan diselidiki secara seksama dan dibelokkan kepada ateisme atau deisme. Darwin bukan ateis tetapi mungkin seorang deis, artinya ia percaya ada Allah yang menciptakan materi dasar, tetapi setelah itu Allahnya Darwin ini tidak turut campur lagi dalam urusan alam semesta. Semua jadi dengan sendirinya menurut proses evolusi. Kita harus membedakan antara ilmu pengetahuan alam murni yang dapat diselidiki secara ilmiah, dalam arti kata pengamatan-pengamatan dan percobaan-percobaan yang dapat diulangi dan diselidiki dengan seksama, dengan spekulasi-spekulasi metafisis yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Kebanyakan teori-teori fisika seperti mekanika, optika, listrik dan magnet adalah teori-teori yang dapat diselidiki secara ilmiah. Apalagi teori-teori dalam bidang teknik dan kedokteran. Teori-teori itu dapat diuji dan diseli diki dengan seksama dalam laboratorium, tempat kerja atau dialam semesta. Tetapi ada teori-teori yang sebenarnya sudah keluar dari bidang ilmiah, namun banyak orang yang masih menggolongkannya dalam bidang ilmiah. Teori evolusi umpamanya, baik evolusi astronomis, geologis maupun biologis, sebenarnya sudah keluar dari bidang ilmu pengetahuan alam dan memasuki bidang kepercayaan. Teori yang sudah keluar dari bidang ilmiah inilah yang bisa bertentangan dengan Alkitab. Sejak tahun limapuluhan, dan apalagi tahun tujuhpuluhan banyak ilmuwan menyadari hal ini. Mereka mengusulkan teori kreasi sebagai saingan teori evolusi. Menurut teori kreasi, alam semesta ini diciptakan sang Pencipta langsung jadi dalam waktu singkat. Teori kreasi membantah teori evolusi yang mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi perlahan-lahan, dan dengan sendirinya, dalam waktu miliaran tahun. Teori kreasi jelas sesuai benar dengan Alkitab. Pada mulanya para evolusionis mengejek teori kreasi sebagai agama yang berselubung ilmiah.

Para kreasionis menunjukkan bahwa : KALAU TEORI EVOLUSI ADALAH ILMU PENGETAHUAN ALAM, MAKA TEORI KREASI ADALAH JUGA ILMU PENGETAHUAN ALAM. SEBALIKNYA KALAU KREASIONISME ADALAH AGAMA, MAKA EVOLUSIONISME ADALAH JUGA AGAMA. Keduanya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dalam artikata pengamatan-pengamatan dan percobaan-percobaan yang dapat diulangi dan diselidiki dengan cermat. Seorang filsuf kaliber internasional Dr Paul Karl Feyerabend (1924- 1994) menganjurkan agar teori kreasi diajarkan berdampingan dengan teori evolusi disemua sekolah-sekolah umum. Berita ini dimuat oleh majalah ilmiah yang sangat terkenal “Scientific American” bulan Mei 1993 halaman 16-17 dan majalah “Science” tanggal 13 Mei 1994 halaman 982-983. Dalam ilmu pengetahuan alam memang bisa ada dua atau lebih teori untuk menerangkan sekumpulan gejala alam yang sama. Umpama menge nai cahaya. Ada teori yang mengatakan bahwa cahaya adalah partikel- partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi (Newton, Einstein) dan ada teori lain yang mengatakan bahwa cahaya adalah gelombang- gelombang (Huygens). Sampai sekarang para ilmuwan belum dapat menentukan teori mana yang lebih “benar”. Kedua teori tersebut diajar bersamaan, disekolah-sekolah menengah dan universitas-universitas. Mengapa mengenai teori asal mula alam semesta hanya diajar satu teori kalau memang ada lebih dari satu teori ? Dimana kejujuran ilmiah ? Kini makin lama makin banyak ilmuwan yang menyadari hal ini.Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Alkitab adalah buku yang ditulis beberapa orang tertentu yang diberi wahyu oleh Allah. Studi yang benar mengenai alam semesta ini, akan memberi pengertian yang makin lama makin tepat mengenai alam semesta ciptaan Allah ini. Studi yang benar mengenai Firman Allah, akan memberi pengertian yang makin lama makin baik mengenai Firman Allah. Studi yang benar mengenai keduanya akan menghasilkan pengertian yang makin lama makin baik mengenai hubung an antara Firman dan Ciptaan Allah, antara Alkitab dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Begitulah kesimpulan Dr A.E. Wilder-Smith dari Swiss, Dr Charles Pallaghy dari Australia, Prof Enoch dari India, Dr H.M. Morris dari Amerika Serikat dan Dr Kouznetsov (atau Kuznetsov) dari Russia, serta ribuan ilmuwan lain setelah mempelajari Alkitab dan alam semesta ini dengan mendalam. Mereka kini dikenal sebagai ilmuwan kreasionis. Begitulah kesimpulan saya sejak tahun 1987.
(Sebagian data diambil dari buku :”Men of Science, Men of God “oleh Dr H.M. Morris, Master Book Publishers, U.S.A. dan majalah “Acts and Facts” bulan Oktober 1992.) Jakarta, 24 Juli 1994.

BEBASKAH MATEMATIKA DARI MITOS ?

Bebaskah Matematika dari mitos ? Jawabannya ternyata tidak. Banyak mitos yang dilekatkan kepada Matematika, baik oleh siSwati, mahasiswa, orang tua siSwati/mahasiswa, masyarakat awam, bahkan para pengajar Matematika sekalipun.

Delapan mitos yang dilekatkan kepada Matematika (Buxton, hal 115, 1981), Matematika dipandang sebagai 1) Ilmu yang sudah tertentu, tidak dapat diubah-ubah, dan tidak kreatif (atau Matematika adalah ilmu yang sudah pasti/mate); 2) Abstrak dan tidak berhubungan dengan realita; 3) Hanya dapat dimengerti oleh sedikit orang; 4) Koleksi dari hukum dan fakta yang harus diingat; 5) Sangat tidak logis; 6) Selalu berhubungan dengan kecepatan perhitungan; 7) Sebagai penentu tingkat intelektual seseorang; 8) Sebagian besar berhubungan dengan perhitungan.

Ada orang yang mungkin tidak setuju dengan beberapa poin dalam daftar mitos di atas. Poin 5, misalnya. Tapi kita tidak membahas polemik seputar kenapa mitosnya seperti demikian. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan lagi fenomena terbentuknya beberapa mitos di atas, dalam konteks keadaan negara Indonesia.

Budaya penelitian Matematika di Indonesia belum marak dan masih sangat muda jika dibandingkan negara-negara barat. Pendidikan tinggi baru dikenal di bumi nusantara ini setelah didirikannya sekolah dokter di Batavia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Indonesia didirikan setelah kemerdekaan. Berarti tidak ada jurusan Matematika di Indonesia yang berusia lebih dari 50 tahun. Dalam usia yang masih sangat muda untuk tumbuh dan berkembangnya budaya penelitian suatu cabang ilmu pengetahuan, wajar jika budaya tersebut baru berkisar pada beberapa pakar Matematika Indonesia. Belum terbentuk link penelitian Matematika dan belum dihasilkan karya-karya monumental.

Padahal dalam penelitian Matematikalah dapat disaksikan ide-ide segar dan perjuangan. Matematika diutak-atik demi penyelesaian masalah. Contoh kreativitas Matematika adalah penyelesaian masalah Jembatan Konisberg oleh L. Euler. Secara kreatif Euler mengumpamakan daerah yang terbentuk oleh aliran sungai sebagai titik dan jembatan yang menghubungkan daerah tersebut sebagai garis. Permasalahannya bagaimana mencari jalan yang melewati semua daerah dan mencari lintasan yang melewati semua titik.

Politik pemerintah Indonesia turut mendorong terbentuknya mitos di atas. Politik teknologi lompat katak atau zig-zag yang pernah dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru adalah salah satu contohnya. Demi memacu penguasaan teknologi tinggi, dilakukan upaya meniru, merakit, dan memoles hasil-hasil yang telah ada. Penelitian dan hasil-hasil intelektual ilmu-ilmu dasar diabaikan, hanya dijadikan pemenuh rak-rak perpustakaan.

Politik mobil nasional adalah salah satu contoh konkret politik pemerintah seperti itu. Jika kita membuat mobil dengan meniru mobil yang sudah jadi, maka kita tidak memerlukan pembuatan model-model aerodinamis mobil. Berarti pengetahuan Matematika untuk pembuatan model-model aerodinamis tidak kita perlukan.

Tidak pernahnya pengajar Matematika melakukan penelitian mempengaruhi gaya pengajaran. Ia akan memakai sekumpulan rumus Matematika sebagai rangkaian teori saja dan setiap bagiannya tidak berhubungan dengan keadaan nyata. Siswa atau mahasiswa juga akan mengikuti pengertian pengajarnya. Mereka melihat Matematika sebagai hal abstrak dan hanya dapat dimengerti oleh sebagian kecil orang yang dianggap berbakat. Hal lain yang mereka lakukan dengan menghapalkan Matematika.

Kebanyakan tenaga pengajar berlindung di balik sifat abstrak Matematika sebagai pembenaran atas ketidak-mengertian siswa atau mahasiswa. Padahal tidak selalu sifat abstrak Matematika berarti Matematika tidak berhubungan dengan dunia nyata. Contohnya pada cabang ilmu Geometri. Bentuk-bentuk geometri seperti empat persegi panjang atau tetrahedron adalah bentuk geometris yang berguna bagi bangsa Mesir kuno untuk membuat dam atau piramid.

Padahal bentuk-bentuk tersebut abstrak dan tidak terdapat di alam. Matematika setua dan seiring dengan peradaban manusia. Sejarah ilmu pengetahuan menempatkan Matematika pada bagian puncak hierarki ilmu pengetahuan. Matematika seakan-akan menjadi ratu bagi ilmu pengetahuan. Peletakan yang demikian menimbulkan mitos bahwa Matematika adalah penentu tingkat intelektual seseorang. Jika seseorang tidak mengerti Matematika, maka berarti tidak pintar. Padahal kepintaran seseorang itu bermacam-macam. Ada yang sangat jenius dalam bidang sains. Yang lain jenius dalam bidang seni, namun tidak mengerti Matematika sama sekali.
Mitos yang demikian selanjutnya membentuk mitos-mitos lain. Karena dianggap sebagai penentu intelektual seseorang, Matematika menjadi alat standar untuk tes-tes intelektual atau penempatan. Matematika selalu hadir pada ruang-ruang tes untuk menyeleksi tingkat kemampuan seseorang. Akibatnya Matematika selalu berhubungan dengan penyelesaian yang dibatasi waktu dan melibatkan perhitungan-perhitungan.

Sejarah Matematika membuktikan bahwa banyak persoalan Matematika yang memerlukan waktu bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, untuk dapat diselesaikan. Teorema Terakhir Fermat (TTF), misalnya, perlu waktu satu abad lebih untuk dapat membuktikannya. Bukti terakhir untuk TTF itupun masih belum diterima semua kalangan matematikawan.

Bisakah Matematika bebas dari mitos ? Untuk masyarakat Indonesia saat ini tampaknya tidak. Perlu pergeseran budaya ke arah budaya meneliti Matematika yang marak dan politik pemerintah yang lebih menekankan pada penelitian ilmu-ilmu dasar. Sedangkan kita tahu, sekarang ini urusan perut dan perebutan kursi kekuasaan lebih menarik perhatian masyarakat dan pemerintah kita.

Hazrul Iswadi: Staf Pengajar Matematika Ubaya
Gerbang, Suplemen Warta Ubaya untuk SMU, Edisi 7, Mei 1999


OLIMPIADE MATEMATIKA

Biasanya test olimpiade matematika diikuti oleh anak SMU, dan penyaringannya dilakukan di depdiknas. Di sekolah2 dilakukan kompetisi.

Bahan IMO bukan sekedar aljabar / aritmatika / Geometri SMU yang sederhana melainkan matematika tingkat tinggi meliputi kalkulus (diferensial, integral, teorema stokes), statistika, matematika diskrit, bilangan imajiner/complex, matematika boolean, vektor, dll. (bahan kuliah S-1/S-2)

Jika anda berniat agar putra/putri anda bisa unggul dalam kompetisi matematika baik tingkat provinsi maupun dunia bacaan berikut ini bisa dijadikan referensi:

1. Calculus & Geometry Analysis I & II, Purcell-Varberg

2. Complex Analysis, Murray Spiegel

3. Matrics & Vector. Murray Spiegel

4. Descrete Mathematics, Rosen

5. Probability & Statistics, Walpole

dan sebuah buku yang sangat lengkap meliputi 60% bahasan ilmu matematika dengan aplikasi teknik:

“Advanced Engineering Mathematics, Erwin Kreyszig”

Download Calculus : http://leoriset.blogspot.com/2009/04/download-materi-kalkulus-lengkap.html


Apa manfaat Matematika dalam kehidupan sehari-hari ?

Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya praktek ilmu matematika hanya ada pada 4 unsur, yaitu: Penjumlahan (+), Pengurangan (-), Perkalian (x), dan pembagian (:). lantas untuk apakakah perlunya kita waktu zaman sekolah mempelajari Logaritma, Geometri, KPK, FPB, Persamaan Kuadrat, Tentang Pola Keruangan, dan banyak lagi disiplin ilmu matematika, yang sebenarnya setelah kita lulus sekolah, kita tidak pernah dihadapkan pada disiplin ilmu2 matematika seperti itu. Dan kita hanya dihadapkan pada 4 unsur ilmu matematika itu (+), (-), (x), (:). Apa maksud sebenarnya belajar Matematika sampe stress, pusing bahkan dikalangan anak-anak Matematika adalah pelajaran yang menakutkan !

mmjr2


  1. Pendahuluan

    Pendidikan formal di lingkungan sekolah mulai jenjang prasekolah (TK), SD, SLTP sampai SLTA memiliki kurikulum yang memuat pelajaran dan materi yang akan diajarkan, salah satu pelajaran tersebut adalah matematika. Sebagian besar siswa menganggap matematika sebagai pelajaran yang sukar dan menakutkan, sehingga menjadi momok bagi siswa. Hal tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan keadaan sebenarnya. Matematika dijadikan tolak ukur kelulusan siswa (SLTP dan SLTA) melalui diujikannya matematika dalam ujian nasional dan diajarkan di semua jenjang pendidikan dan jurusan.

    Permasalahan belum diterimanya matematika secara sukarela atau senang hati oleh siswa menjadi pekerjaan atau tugas khusus bagi guru sebagai pendidik khususnya guru matematika. Hal ini dapat diminimalisir dengan memberikan wawasan dan arahan serta pendekatan yang tepat kepada siswa. Khususnya tentang penggunaan atau aplikasi matematika dalam bidang ilmu lain dalam kehidupan sehari-hari. Secara sengaja atau tidak sengaja maupun langsung atau tidak langsung, masyarakat atau siswa menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selain melalui arahan dan pendekatan yang tepat, dapat juga dengan merevisi kurikulum yang disesuaikan kondisi dan keadaan.

    Perubahan kurikulum telah dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kurikulum terbaru dinamakan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekolah. Selain disesuaikan dengan jenjang dan program keahliannya. Setiap materi matematika diarahkan untuk dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui soal-soal aplikasi.

    Matematika memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang lain dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan kehidupan dengan cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.


  2. Memahami Matematika

    Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan dan cara mendidik. Menurut John Dewey, pendidikan diartikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Sedangkan menurut S.A. Subrata, pendidikan diartikan sebagai usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya. Berdasarkan beberapa pengertian tentang pendidikan tersebut maka pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya memberikan perubahan seseorang kearah kedewasaan yang dilihat dari segi pola berpikir (kognitif), segi sikap (afektif), dan segi tingkah laku (psikomotor).

    Pengertian matematika menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antar bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah bilangan. Dalam perkembangannya bilangan ini diaplikasikan ke bidang ilmu-ilmu lain sesuai penggunaannya. Menurut James dan James (1976), matematika diartikan sebagai ilmu logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang saling berubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang terbagi ke dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Sedangkan menurut Reys dkk. (1984), matematika diartikan sebagai analisis suatu pola dan hubungannya, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Berdasarkan pengertian-pengertian tentang matematika tersebut maka matematika dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bilangan dan bangun serta konsep-konsep yang berkenaan dengan kebenarannya secara logika menggunakan simbol-simbol yang umum serta aplikasi dalam bidang lainnya. Pendidikan matematika dapat diartikan sebagai proses perubahan baik kognitif, afektif, dan kognitif kearah kedewasaan sesuai dengan kebenaran logika.

    Ada beberapa karakteristik matematika, antara lain :

    1. Objek yang dipelajari abstrak.

      Sebagian besar yang dipelajari dalam matematika adalah angka atau bilangan yang secara nyata tidak ada atau merupakan hasil pemikiran otak manusia.

    2. Kebenaranya berdasarkan logika.

      Kebenaran dalam matematika adalah kebenaran secara logika bukan empiris. Artinya kebenarannya tidak dapat dibuktikan melalui ekserimen seperti dalam ilmu fisika atau biologi. Contohnya nilai √-2 tidak dapat dibuktikan dengan kalkulator, tetapi secara logika ada jawabannya sehingga bilangan tersebut dinamakan bilangan imajiner (khayal).

    3. Pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu.

      Pemberian atau penyajian materi matematika disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan dilakukan secara terus-menerus. Artinya dalam mempelajari matematika harus secara berulang melalui latihan-latihan soal.

    4. Ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya.

      Materi yang akan dipelajari harus memenuhi atau menguasai materi sebelumnya. Contohnya ketika akan mempelajari tentang volume atau isi suatu bangun ruang maka harus menguasai tentang materi luas dan keliling bidang datar.

    5. Menggunakan bahasa simbol.

      Dalam matematika penyampaian materi menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati dan dipahami secara umum. Misalnya penjumlahan menggunakan simbol “+” sehingga tidak terjadi dualisme jawaban.

    6. Diaplikasikan dibidang ilmu lain.

      Materi matematika banyak digunakan atau diaplikasikan dalam bidang ilmu lain. Misalnya materi fungsi digunakan dalam ilmu ekonomi untuk mempelajari fungsi permintan dan fungsi penawaran.

    Berdasarkan karakteristik tersebut maka matematika merupakan suatu ilmu yang penting dalam kehidupan bahkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini yang harus ditekankan kepada siswa sebelum mempelajari matematika dan dipahami oleh guru.

    Dari sisi siswa, pemahaman tentang manfaat matematika dalam kehidupan sangat berperan penting. Ada pepatah “Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta”. Artinya dalam proses belajar khususnya belajar matematika, siswa harus mengenal dulu apa itu matematika ? bagaimana proses matematika ? untuk apa itu matematika ?. Motivasi tersebut harus diberikan sehingga minat atau kemauan siswa untuk mempelajari matematika muncul, sehingga pada proses belajarnya mereka akan fokus dan dapat menerima dengan baik materi yang dipelajari.

    Sedangkan dari sisi guru, dalam memberikan atau mengajar matematika dituntut memenuhi beberapa aspek yaitu latar belakang pendidikan dan penguasaan materi dan teknik penyampaian materi. Artinya guru matematika harus memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S-1) pendidikan matematika. Namun dalam penerapannya masih banyak guru matematika dengan latar belakang non-pendidikan matematika. Pengusaan materi berkaitan dengan penguasaan kurikulum pendidikan khususnya kurikulum pelajaran matematika. Kurikulum memiliki pengertian sebagai sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan dan harus ditempuh atau dipelajari siswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan memperoleh ijazah. Memahami kurikulum adalah mampu mengorganisasikannya. Menurut Tyler, merumuskan organisasi kurikulum yang efektif adalah :

    1. Berkesinambungan (continuity), artinya pelaksanaan kurikulum hendaknya tidak terputus ditengah jalan, tidak nyambung, loncat sana loncat sini, sebab keterkaitan materi pelajaran matematika adalah adanya hubungan satu sub kompetensi (materi) dengan sub kompetemensi lainnya. Materi yang sukar jangan dilewati atau hanya memberikan materi-materi yang mudah atau sudah dikuasai saja walaupun dalam satu kompetensi yang sama. Pemberian materi jangan terputus karena guru sering tidak hadir.
    2. Berurutan (sequence), artinya penyampaian materi harus bertahap dan berjenjang. Mulai dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang mudah ke yang sulit, materi yang menjadi dasar atau prasyarat materi lain harus diajarkan lebih dahulu. Salah satu contohnya untuk mempelajari materi matematika keuangan di kelas XI SMK semester dua harus menguasai materi tentang barisan dan deret di kelas XI SMK semester satu.
    3. Keterpaduan (integration), artinya materi yang satu dengan materi yang lain ada keterkaitan atau materi yang sesuai atau relevan dapat digunakan untuk menyelesaikan soal materi yang lainnya dalam pelajaran matematika. Contohnya untuk menyelesaikan matriks dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linier melalui metode eliminasi dan substitusi. Bahkan materi matematika dapat diintegrasikan dengan materi pelajaran lain yang disebut aplikasi matematika. Contohnya menyelesaikan materi fungsi permintaan dan penawaran dalam pelajaran ekonomi dapat diselesaikan dengan materi fungsi dalam matematika. Menghitung kecepatan atau percepatan dapat diselesaikan dengan materi limit. Masih banyak penggunaan materi matematika dalam ilmu pengetahuan yang lain, hal ini berkaitan dengan istilah matematika sebagai “mother of science”. Artinya matematika membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang lain.

    Kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman guru untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengadakan remedial / pengayaan program menurut / sesuai materi pelajaran yang diajarkan.

    Guru juga harus memahami psikologi belajar siswa, dalam belajar siswa harus dalam kondisi senang dan tidak tertekan sehingga siswa akan respek terhadap pelajaran yang akan dipelajari. Penampilan dan pembawaan sikap guru pun harus baik dan bersahabat. Sebagian besar siswa menganggap guru matematika itu galak dan menakutkan, hal ini yang harus diubah oleh guru dengan melakukan pedekatan lebih baik kepada siswa dan tidak memberikan ganjaran atau hukuman dengan fisik tetapi dengan kegiatan yang bermakna. Contohnya ketika siswa tidak mengerjakan PR maka berikan hukuman dengan memberi tugas mencatat materi yang baru, jangan diberikan hukuman dengan kekerasan seperti disuruh ke luar kelas dan lari di lapangan. Hal tersebut tidak mendidik, karena akan memberikan respon yang kurang baik dari siswa sehingga mereka akan enggan untuk belajar.

    Guru pun harus memiliki kreatifitas khususnya dalam hal metode pengajaran. Metode pengajaran yang dilakukan harus disesuaikan dengan karakteristik dan bobot materinya. Materi matemetika dapat diberikan melalui peragaan atau percobaan maupun pengamatan ke lapangan. Misalnya materi bangun ruang dapat disajikan melalui model-model bangun ruang, materi trigonometri mengukur ketinggian suatu benda dapat dilakukan dengan praktek di lapangan. Sehingga tuntutan agar guru kreatif harus dilaksanakan karena dengan metode konvensional (ceramah) penyampaian materi kurang efektif. Artinya pengajaran matematika dapat melalui alat-alat modern sesuai perkembangan zaman.

    Selain itu, guru harus tegas dalam  konsepsi matematika berorientasi pada :

    1. Formalistis; pengertian modern, campuran, hubungan, fungsi, kelompok, vektor yang diperkenalkan dan dimasukan dengan definisi dan dihubungkan satu sama lain dalam sistem yang disusun secara deduktif.
    2. Dunia di sekelilingnya dengan titik tolak dari tema yang diambil dari jangkauan pengalaman siswa. Siswa mempunyai tugas untuk mematematiskan keadaan sekeliling artinya menyelidiki sekeliling mengenai kadar matematika, penggunaannya, terutama dalam contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
    3. Heuristik, yaitu sistem yang pelajarnya dilatih untuk menemukan sesuatu secara mandiri. Menurut Poyla, upaya-upaya untuk mengalami permulaan pemecahan masalahnya terutama cara pemikiran yang dalam proses ini secara khusus dapat digunakan, mengarah pada cara-cara penemuan, merangsang penelitian, perekaan sehingga meningkatkan minat terhadap matematika.
    4. Matematika sebagai perkakas yaitu sebagai kesiapan teknis, lalu dipahami dan dinilai kemungkinan penerapannya serta penerapannya dapat dilakukan ke segala bidang.

    Peran serta pendidikan matematika dalam pendidikan secara keseluruhan sangat luas tidak hanya berkaitan tentang hal yang teknis dan ilmiah saja. Buktinya bahwa persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari dapat diuraikan dalam model matematika sehingga penyelesaiannya lebih cepat dan sederhana. Hal ini sesuai dengan tujuan pengajaran matematika di sekolah yang tertuang dalam kurikulum bahwa matematika melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan singkat serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut H. Winter (1972), siswa seharusnya belajar berargumentasi, mengerti apa yang dibicarakan, memahami lalu dapat mengabstraksikannya sehingga menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan otak kanan (otak kiri digunakan untuk menghitung dan otak kanan untuk kreatifitas) untuk mematematisasikan situasi di sekelilingnya. Sehingga guru harus mampu berkomunikasi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran agar materi atau konsep yang disampaikan tidak disalahterimakan siswa. Hal ini agar pengajaran matematika tidak membosankan, menarik, dan menyenangkan.

    Menurut Cockroft (1982), matematika sulit dipelajari dan sulit diajarkan karena objek yang dipelajari bersifat abstrak yaitu angka atau bilangan dan memiliki hirarki yang tegas serta banyak manipulasi lambang. Guru harus dapat mengembangkan kualitas pribadi dan siswanya secara keseluruhan, yaitu :

    1. Kebiasaan bekerja dengan baik seperti : imajinatif, kreatif, dan fleksibel, sistematik, independen dalam berpikir dan bertindak, bekerja sama, dan cermat.
    2. Sikap positif terhadap matematika antara lain : terpesona dengan matematika; berminat dan termotivasi; gembira dan menyukai matematik; menghargai maksud, kekuatan, dan relevansi matematika dalam kehidupan; kepuasan yang tumbuh dari keberhasilan dan keyakinan akan kemampuannya mengerjakan matematika.

    Guru pun harus mengevaluasi setiap program pengajaran baik materi maupun metode mengajarnya. Apakah sudah sesuai atau belum dengan tujuan pengajaran. Hal ini dapat dilihat dari nilai matematika siswa, apabila di atas rata-rata maka perlu adanya pengayaan dan apabila di bawah rata-rata maka perlu adanya remedial.


  3. Matematika dalam Kehidupan Seharo-hari dan Prospeknya di Masa Depan

    Salah satu karakteristik matematika adalah diterapkan atau diaplikasikan dalam bidang ilmu lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari peranan matematika. Ketika ada sebuah penelitian untuk membuat sesuatu yang baru atau untuk mengembangkan suatu hal yang telah ada, maka matematika digunakan ketika melakukan penelitian. Mulai perumusan masalah, pengumpulan data dan fakta, penggambaran dan pengolahan data serta penganalisisan data sampai penarikan kesimpulannya. Ketika ada masalah belajar maka perlu adanya penyelesaian atau solusi. Kondisi seperti ini matematika digunakan melalui investigasi dan problem solving. Kedua hal tersebut merupakan jantungnya matematika untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan menemukan, menganalisis, dan membuktikan serta dapat memebantu siswa menyelesaiakan masalah yang berbeda-beda sesuai dengan situasinya. Ada lima langkah penyelesaian masalah :

    1. Menyajikan penyelesaian masalah dalam bentuk umum.
    2. Menyajikan kembali masalah dalam dalam bentuk operasional.
    3. Menentukan strategi atau prosedur menyelesaikan masalah.
    4. Menyelesaikan masalah.
    5. Menganalisis dan mengevaluasi strategi penyelesaian masalah serta menemukan strategi penyelesaian masalah yang baru.

    Matematika dapat digunakan untuk menyeleksi atau menyaring data yang ada. Seperti tes seleksi calon PNS, Polisi, TNI, pelajar, mahasaiswa atau karyawan menggunakan tes tulis dengan materi matematika (biasanya logika dan berhitung) untuk mengetahui kemampuan berpikir cepat dan dapat menyelesaikan masalah. Dalam bidang teknik matematika digunakan seperti teknik informatika atau komputer menggunakan konsep bilangan basis, teknik industri atau mesin matematika digunakan untuk menentukan ketelitian suatu alat ukur atau perkakas yang digunakan. Menurut Andrea J. O’Connor bahwa “Mathematic is used by engineers to solve a very wide range of problem, including design calculations for building, machines, electronic components or chemical plants”. Bidang ekonomi menggunakan konsep fungsi untuk memprediksikan produksi maupun penjualan.

    Ada pepatah ” Siapa yang menguasai matematika dan bahasa maka ia akan menguasai dunia”. Artinya matematika sebagai media melatih untuk berpikir kritis, inovatif, kreatif, mandiri, dan mampu menyelesaikan masalah, sedangkan bahasa sebagai media menyampaikan ide-ide atau gagasan serta yang ada dalam pikiran manusia. Selain itu ada istilah “Di zaman komputer yang digunakan adalah otak bukan otot”. Di lingkungan masyarakat pun secara tidak langsung orang sudah menggunakan matematika. Seperti ketika orang menghitung penghasilan, hasil panen, jumlah belanja, luas tanah, luas rumah, ongkos, hak waris, dan masih banyak yang lainnya. Jelas bahwa matematika sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apabila ada siswa yang mengatakan ingin menghindari matematika sebenarnya itu tidak dapat dilakukan. Karena mau tidak mau matematika digunakan dalam aktivitas sehari-harinya.

    Berdasarkan fenomena tersebut maka proses matematika di masa datang sangat bagus. Khususnya di dunia pendidikan, berdasarkan kurikulum yang terbaru matematika memiliki jam pelajaran yang paling banyak (tingkat SD rata-rata 6 jam; tingkat SLTP rata-rata 4-5 jam per minggu; tingkat SMK rata-rata 5 jam pelajaran per minggu; tingkat SMA atau MA progran IPA 8 jam, IPS 4 jam, Bahasa 3 jam). Hal ini membuat sebagian orang tertarik untuk terjun dalam dunia pendidikan untuk menjadi guru matematika. Orang yang telah lulus sarjana (S-1) non-pendidikan matematika melanjutkan kembali ke pendidikan matematika atau sekedar memperoleh Akta IV. Selain di lembaga pendidikan formal, matematika memiliki peluang yang bagus di lembaga non formal seperti lembaga kursus atau privat. Matematika tidak pernah kering peminat karena prospek di masa datang sangat bagus. Dibandingkan dengan kerja sebagai karyawan perusahaan yang menggunakan sistem kontrak lebih baik menjadi guru matematika karena tidak ada istilah guru di PHK. Penghasilan guru matematika walaupun kecil tapi kontinu dan jelas karena selama masih ada manusia maka pendidikan akan berjalan terus seperti halnya pepatah “Pendidikan sepanjang hayat”.

    Hal tersebut menggugah lembaga perguruan tinggi kependidikan untuk membuka program studi pendidikan matematika. Karena peminatnya selain guru-guru yang telah mencapai gelar diploma dan karyawan perusahaan swasta, anak-anak muda yang baru lulus SLTA pun mulai tertarik dengan matematika. Banyak lulusan SLTA semua program masuk ke pendidikan matematika. Bagi yang kurang menyukai matematika harus merubah pandanganya terhadap matematika karena mau tidak mau setiap hari ia akan berhadapan dengan matematika. Selain itu prosek matematika sangat bagus di masa mendatang. Hal ini yang menjadi daya tarik tersendiri, sehingga ada trend bahwa banyak orang beralih profesi menjadi guru khususnya guru matematika baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal.

Kesimpulan

  1. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan, namun masih banyak yang kurang menyukai, takut, tidak tertarik walaupun dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari persoalan matematika.
  2. Pendidikan matematika di sekolah perlu dipahami dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dengan memperbanyak materi aplikasi matematika dalam bidang keahlian. Karena matematika membentuk pola berpikir kritis, kreatif, inovatis, dan mandiri serta mampu menyelesaikan masalah secara tepat dan dapat pertanggungjawabkan.
  3. Guru memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran matematika. Sehingga guru matematika harus memenuhi beberapa kriteria yaitu :
  • Menguasai materi dengan baik, hal ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan guru tersebut.
  • Menguasai teknik pengajaran matematika dengan baik, hal ini berkaitan dengan keaktifan dan inovasi guru dalam membuat saran belajar seperti alat peraga dan trik-trik memotivasi siswa.
  • Menguasai kelas dan siswa dengan baik, artinya guru harus memahami karakter dan kemampuan siswa.

Konsep-konsep matematika banyak diterapkan dalam ilmu pengetahuan lain, hal ini sesuai dengan istilah matematika sebagai induknya ilmu pengetahuan. Serta konsep-konsep matematika banyak diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.


Daftar Pustaka

Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.

Depdiknas. 2006. Kurikulum 2006. Jakarta.

Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta : Rineka Cipta.

Gawatri UR, dkk. 2004. Matematika SMK Tingkat 1. Jakarta : Yudhistira.

Nasution, Andi Hakim. 1984. Landasan Matematika. Jakarta : Bhatara Karya Aksara.

Purwanto, Ngalim. 2000. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Purwadarminta, WJS. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Tirtarahardja, Umar dan La Sulo S.L. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.

Tirta Seputro, Theresia M.H. 1992. Pengantar Dasar Matematika. Surabaya.

Sumber : http://leoriset.blogspot.com/2009/01/matematika-dalam-kehidupan-nyata.html


Matematika dalam Psikotes

Latihan Psikotes – Hitung Cepat

Latihan psikotes Hitung Cepat  merupakan bagian dari tes kemampuan kuantitatif khusus numerik. Tes ini ditujukan untuk mengukur kemampuan menghitung sekaligus kecermatan dan ketelitian seseorang, dalam memandang permasalahan secara terpadu (terintegrasi), sistematis, dan menyeluruh dari berbagai arah/sudut/segi/sisi.

Petunjuk Soal :
Hitunglah sesuai soal yang diberikan. Kemudian
isilah kotak di belakang soal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan anda. Kerjakan yang mudah terlebih dulu dengan cepat dan teliti. Soal (A dan B) masing-masing waktu yang diberikan hanya 10 menit. Bila waktunya sudah 10 menit, segera berhenti. Selanjutnya silakan klik “Lihat Hasilnya (Kunci Jawaban)”, dan anda akan mengetahui nilai/hasilnya, serta jawaban yang SALAH dan BENAR. (new) — Selamat Berlatih —

A. Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan hasil perhitungan anda
1. 8 + 1 + 5 =
2. 10 x 2 x 3 =
3. 1 – 1 x 1 – 1 =
4. 4 x 5 : 1 – 3 =
5. 3 x 3 : 3 + 21 =
6. 100 x 10 : 100 – 9 =
7. 16 x 2 : 8 – 4 =
8. (12 + 28 + 4 + 4) : 4 =
9. 40 x 90 : 45 – 48 =
10. 0.125 x 8 + 3 =
11. 8 x 0.375 – 2 =
12. (10 + 41 + 9) : 60 =
13. 7 x 14 : 49 + 9 =
14. 18 x 12 : 2 + 7 – 87 =
15. 4 x 9 + 29 – 7 =
16. 3 x 4 : 3 + 84 + 9 =
17. (15 x 5 + 5 + 2) : 82 =
18. 1000 : 500 + 98 – 90 =
19. (60 + 25 + 40 + 10) : 5 =
20. 80 : 40 + 60 – 7 =
21. 6 x 7 + 92 – 42 =
22. (5 + 74 + 4 – 2) : 9 =
23. 99 x 9 : 99 – 8 =
24. 85 + 43 – 40 =
25. 160 : 16 + 20 – 30 =
26. (3 x 7 + 7 + 4) : 4 =
27. 54 x 4 : 9 – 3 =
28. 8 x 9 + 14 – 39 =
29. 36 + 72 – 28 =
30. 10 + 8 x 0.875 =
31. (8 x 2 + 2 + 10) : 4 =
32. 17 + 86 – 82 – 2 =
33. 6 x 7 : 6 + 17 + 20 =
34. 6 x 60 : 5 + 5 =
35. 490 : 49 + 65 – 75 =
36. 2 x 3 : 3 + 2 + 8 – 6 =
37. 8 x 9 : 9 + 8 + 4 – 2 =
38. 45 x 45 : 45 – 4 =
39. 8 x 7 + 14 + 5 =
40. (20 + 70 + 80 + 40) : 42 =
41. 7 x 8 : 7 + 7 + 3 – 1 =
42. 40 + 19 – 15 – 5 =
43. 25 + 61 – 17 =
44. 16 x 5 : 10 – 4 =
45. 10 x 12 – 40 – 15 =
46. 82 x 2 : 41 – 8 =
47. 9 x 1 – 3 – 4 =
48. 3 x 2 x 2 x 0 – 67 + 82 =
49. 79 + 16 – 62 =
50. 5 x 10 + 30 – 18 =


B. Silakan isi kotak2 di bawah ini dengan hasil perhitungan anda
1. 9 + 12 + 16 =
2. 2 x 2 x 2 =
3. 5 x 2 x 5 x 2 =
4. 3 + 49 – 5 =
5. 10 – 0.125 x 24 =
6. (7 + 17 + 6 – 5) : 25 =
7. (10 x 9 + 96 – 87) : 3 =
8. 125 : 5 + 25 – 49 =
9. 2 x 25 : 50 + 10 =
10. 14 : 2 – 14 + 38 =
11. 6 x 6 : 6 + 54 =
12. 3 + 46 + 49 =
13. 5 x 6 : 6 + 5 – 9 =
14. (5 + 35 + 45 + 15) : 10 =
15. 5 x 6 : 10 + 6 + 19 =
16. 3 + 16 x 0.375 =
17. 28 + 11 + 46 + 12 =
18. (6 + 7 + 5 – 4) : 14 =
19. 64 : 4 + 14 – 20 =
20. 8 x 60 : 20 + 75 – 45 =
21. 42 : 6 + 92 – 8 =
22. 11 x 9 : 99 – 0 =
23. 6 x 7 : 3 – 5 =
24. 9 x 2 x 7 – 65 – 40 =
25. 5 x 5 : 5 + 43 =
26. 3 x 3 x 3 x 3 =
27. 10 x 10 : 100 – 1 =
28. 16 x 0.875 – 2 =
29. (3 x 20 + 20 – 10) : 10 =
30. 9 x 9 : 9 + 10 =
31. 45 + 75 – 42 =
32. 460 : 20 + 60 – 83 =
33. (2 + 27 + 34) : 9 =
34. 55 : 5 + 19 – 11 =
35. 455 x 45 : 455 – 3 =
36. 3 x 2 + 60 + 9 =
37. 99 : 11 + 80 – 89 =
38. (25 + 30 + 15 + 5) : 15 =
39. (48 + 16 + 72) : 8 =
40. 4 x 25 : 5 + 30 – 10 =
41. 4 x 6 x 3 =
42. 75 : 15 + 25 – 31 =
43. (2 x 18 + 18 – 9) : 9 =
44. 5 x 4 x 2 – 19 – 4 =
45. 39 + 8 – 4 – 4 =
46. 2 x 34 x 1 =
47. 7 x 8 : 4 – 16 =
48. (4 x 8 + 8 + 5) : 15 =
49. 4 x 14 : 4 + 29 – 9 =
50. 7 : 6 x 48 + 8 =


 


Sumber : Singo Group Co., PT. Gilland Ganesha, CV. Flamboyan, CV. Laris, Yayasan KPT, GigaFarm, SingoFarm, Cangkok.com, Cangkok.co.id, CV. Indragung, ggkarir.com, ggiklan.com, bursa-kerja.ptkpt.net, flamboyan.co.id, gilland-ganesha.com, ptn-pts.org, indragung.co.id, lowongan-kerja.net, kerja.biz, indonesia-info.net, laris.co.id, lowongan-kerja.kpt.co.id, beasiswa.ptkpt.net, pekerjaan.net, dsb.



Melatih Otak – Mengembangkan Penalaran Logis – Meningkatkan Prestasi

GeniusD copy

GENIUS MATH

merupakan suatu metode berhitung dengan

mudah dan cepat hanya menggunakan kekuatan memori otak serta mengoptimalkan

kemampuan kerja otak kiri dan otak kanan, sehingga anak tidak hanya memiliki

kemampuan berhitung secepat kilat di luar kepala melebihi kalkulator, tetapi juga akan

sangat membantu dalam pengembangan kreatifitas, motivasi serta keberhasilan belajar.

SASARAN METODE GENIUS MATH

1. Meningkatkan kecepatan, ketepatan dan ketelitian dalam berpikir dan berhitung.

2. Melatih daya imajinasi dan kreatifitas.

3. Melatih kemampuan logika dan sistematis dalam proses berpikir.

4. Melatih mempertajam daya konsentrasi dan daya ingat.

5. Merangsang potensi kemampuan otak, sehingga jauh lebih berkembang dan

mencapai fungsi yang optimal.

6. Menyeimbangkan penggunaan fungsi otak kiri dan otak kanan.

7. Menanamkan rasa percaya diri dan sikap mental positip.

8. Menjadikan Matematika pelajaran yang mudah, menarik dan menyenangkan.

9. Meningkatkan prestasi pelajaran Matematika serta pelajaran lainnya.


Memperkenalkan dan mengajarkan Metode GENIUS MATH secara dini kepada anak-anak akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena-anak-anak akan merasa bahwa Matematika itu sederhana, mudah dan menyenangkan. Hal ini secara psikologis akan mendorong harga diri anak, rasa percaya diri, dan membentuk citra diri yang positif pada anak. Jika anak-anak memperoleh nilai bagus dalam pelajaran Matematika, apalagi memiliki kemampuan berhitung secepat kilat di luar kepala yang melebihi kalkulator, biasanya di sekolah anak tersebut dianggap memiliki otak super, atau anak yang jenius, padahal sebenarnya semua anak pasti bisa, hanya menggunakan strategi dan metode pemecahan masalah yang lebih baik dari kebanyakan orang biasa.


images3



images5

How To Make Your Child A Genius

By alanchansg

How to Develop your Child’s Genius ? We can make your child become a Genius by increase his ability to concentrate and focus.  Here are some suggestions:

1. Let you child imagine a triangle with his eyes closed. Let him draw the triangle in a piece of paper.  Get him to repeat the process, and observe for any improvement in the triangle he has drwan.  The slower he does it, the better.  In order to perform this task, he need to have concentration and able to focus; the slower his draw the triangle, the longer the intense focus.

2. Have your child hold his arm out.  With closed eyes, tell your child to start feeling an intense heat on the palm of his hand, as if he is holding a hot potato.  Focus on it for a few minutes, when it starts to feel uncomfortable (too hot), have him stop and shake his hand.

3. Take him to the library and fastfood store and let him read there.  If your kid is to young, you can read a stroy to him.  This is to train his concentration. Any environment that you can think of is a good place to practice concentration.

4. Have your child listen to the sounds of nature and life.  The sound of the waves, or the sound of the birds and other animals in the park.  Have him practice listening to the sounds intently for the longest time possible, and try to increase from there.  You can do that at home if you have the nature sounds CD.

5. Have your child hold his hand out, and bend each finger very slowly, focusing only on that finger.  When all fingers are bent, start straightening the fingers one at a time, very slowly.

6. Have your child breath in very slowly, counting to ten, paying attention only to his breathing. Then have him exhale as slowly as he can.

7. Have a competition, who can gaze at an object the longest. You can put an object at the center of the room, and have your child and yourself, or a group of children, gaze at the object.  The person who can stay with this assignment the longest without taking their eyes off the subject is the winner.



Genius Home Schooling melatih anak menjadi Genius sejak dini.

Advertisements

SEKILAS INFORMASI

Comments Off on SEKILAS INFORMASI

GeniusHS

 

HOMESCHOOLING:

SEBUAH PENDIDIKAN ALTERNATIF

Oleh Pormadi Simbolon, SS

Pengantar

Setiap orang tua menghendaki anak-anaknya mendapat pendidikan bermutu, nilai-nilai iman dan moral yang tertanam baik, dan suasana belajar anak yang menyenangkan. Kerapkali hal-hal tersebut tidak ditemukan para orangtua di sekolah umum. Oleh karena itu muncullah ide orangtua untuk “menyekolahkan” anak-anaknya di rumah. Dalam perkembangannya, berdirilah lembaga sekolah yang disebut sekolah-rumah (homeschooling) atau dikenal juga dengan istilah sekolah mandiri, atau home education atau home based learning.

Latar Belakang

Banyaknya orangtua yang tidak puas dengan hasil sekolah formal mendorong orangtua mendidik anaknya di rumah. Kerapkali sekolah formal berorientasi pada nilai rapor (kepentingan sekolah), bukannya mengedepankan keterampilan hidup dan bersosial (nilai-nilai iman dan moral). Di sekolah, banyak murid mengejar nilai rapor dengan mencontek atau membeli ijazah palsu. Selain itu, perhatian secara personal pada anak, kurang diperhatikan. Ditambah lagi, identitas anak distigmatisasi dan ditentukan oleh teman-temannya yang lebih pintar, lebih unggul atau lebih “cerdas”. Keadaan demikian menambah suasana sekolah menjadi tidak menyenangkan.

Ketidakpuasan tersebut semakin memicu orangtua memilih mendidik anak-anaknya di rumah, dengan resiko menyediakan banyak waktu dan tenaga. Homeschooling menjadi tempat harapan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak, mengembangkan nilai-nilai iman/ agama dan moral serta mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan.

Homeschooling

Istilah Homeschooling sendiri berasal dari bahasa Inggris berarti sekolah rumah. Homeschooling berakar dan bertumbuh di Amerika Serikat. Homeschooling dikenal juga dengan sebutan home education, home based learning atau sekolah mandiri. Pengertian umum homeschooling adalah model pendidikan dimana sebuah keluarga memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Memilih untuk bertanggungjawab berarti orangtua terlibat langsung menentukan proses penyelenggaraan pendidikan, penentuan arah dan tujuan pendidikan, nilai-nilai yang hendak dikembangkan, kecerdasan dan keterampilan, kurikulum dan materi, serta metode dan praktek belajar (bdk. Sumardiono, 2007:4).

Peran dan komitmen total orangtua sangat dituntut. Selain pemilihan materi dan standar pendidikan sekolah rumah, mereka juga harus melaksanakan ujian bagi anak-anaknya untuk mendapatkan sertifikat, dengan tujuan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Banyak orang tua Indonesia yang mempraktekkan homeschooling mengambil materi pelajaran, bahan ujian dan sertifikat sekolah rumah dari Amerika Serikat. Sertifikat dari negeri paman Sam itu diakui di Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional) sebagai lulusan sekolah Luar Negeri (Kompas, 13/3/2005).

Dalam Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan Nasional menyebut sekolah-rumah dalam pengertian pendidikan homeschooling. Jalur sekolah-rumah ini dikategorikan sebagai jalur pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional – Sisidiknas No. 20/2003). Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Meskipun pemerintah tidak mengatur standar isi dan proses pelayanan pendidikan informal, namun hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal (sekolah umum) dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (pasal 27 ayat 2).

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Juga dijelaskan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (pasal 1).

Berdasarkan definisi pendidikan dan sistem pendidikan nasional tersebut, sekolah rumah menjadi bagian dari usaha pencapaian fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejarah Singkat

Filosofi berdirinya sekolah rumah adalah “manusia pada dasarnya makhluk belajar dan senang belajar; kita tidak perlu ditunjukkan bagaimana cara belajar. Yang membunuh kesenangan belajar adalah orang-orang yang berusaha menyelak, mengatur, atau mengontrolnya” (John Cadlwell Holt dalam bukunya How Children Fail, 1964). Dipicu oleh filosofi tersebut, pada tahun 1960-an terjadilah perbincangan dan perdebatan luas mengenai pendidikan sekolah dan sistem sekolah. Sebagai guru dan pengamat anak dan pendidikan, Holt mengatakan bahwa kegagalan akademis pada siswa tidak ditentukan oleh kurangnya usaha pada sistem sekolah, tetapi disebabkan oleh sistem sekolah itu sendiri.

Pada waktu yang hampir bersamaan, akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, Ray dan Dorothy Moor melakukan penelitian mengenai kecenderungan orang tua menyekolahkan anak lebih awal (early childhood education). Penelitian mereka menunjukkan bahwa memasukkan anak-anak pada sekolah formal sebelum usia 8-12 tahun bukan hanya tak efektif, tetapi sesungguhnya juga berakibat buruk bagi anak-anak, khususnya anak-anak laki-laki karena keterlambatan kedewasaan mereka (Sumardiono, 2007: 21).

Setelah pemikirannya tentang kegagalan sistem sekolah mendapat tanggapan luas, Holt sendiri kemudian menerbitkan karyanya yang lain Instead of Education; Ways to Help People Do Things Better, (1976). Buku ini pun mendapat sambutan hangat dari para orangtua homeschooling di berbagai penjuru Amerika Serikat. Pada tahun 1977, Holt menerbitkan majalah untuk pendidikan di rumah yang diberi nama: Growing Without Schooling.

Serupa dengan Holt, Ray dan Dorothy Moore kemudian menjadi pendukung dan konsultan penting homeschooling. Setelah itu, homeschooling terus berkembang dengan berbagai alasan. Selain karena alasan keyakinan (beliefs) , pertumbuhan homeschooling juga banyak dipicu oleh ketidakpuasan atas sistem pendidikan di sekolah formal.

Di Indonesia

Perkembangan homeschooling di Indonesia belum diketahui secara persis karena belum ada penelitian khusus tetang akar perkembangannya. Istilah homeschooling merupakan khazanah relatif baru di Indonesia. Namun jika dilihat dari konsep homeschooling sebagai pembelajaran yang tidak berlangsung di sekolah formal alias otodidak, maka sekolah rumah sudah tidak merupakan hal baru. Banyak tokoh-tokoh sejarah Indonesia yang sudah mempraktekkan homeschooling seperti KH. Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, dan Buya Hamka (Makalah Dr. Seto Mulyadi, 18 Juni 2006).

Dalam pengertian homeschooling ala Amerika Serikat, sekolah rumah di Indonesia sudah sejak tahun 1990-an. Misalnya Wanti, seorang ibu yang tidak puas dengan sistem pendidikan formal. Melihat risiko yang menurut Wanti sangat mahal harganya, dia banting setir. Tahun 1992 Wanti mengeluarkan semua anaknya dari sekolah dan memutuskan mengajar sendiri anak-anaknya di rumah. Ia mempersiapkan diri selama 2 tahun sebelum menyekolahkan anaknya di rumah. Semua kurikulum dan bahan ajar diimpor dari Amerika Serikat.Wanti sadar keputusannya mengandung konsekuensi berat. Dia harus mau capek belajar lagi, karena bersekolah di rumah berarti bukan anaknya saja yang belajar, tetapi justru orangtua yang harus banyak belajar.

Demikian juga Helen Ongko (44), salah seorang ibu yang mendidik anaknya dengan bersekolah di rumah, sampai harus ke Singapura dan Malaysia mengikuti seminar tentang hal ini. Dia ingin benar-benar mantap, baru mengambil keputusan. “Kebetulan waktu itu kondisi ekonomi sedang krisis sehingga kami banyak di rumah. Eh, ternyata enak ya belajar bersama di rumah,” kata Helen yang mulai mengajar anak di rumah tahun 2000 (Kompas, 13/3/2005).

Di Indonesia baru beberapa lembaga yang menyelenggarakan homeschoooling, seperti Morning Star Academy dan lembaga pemerintah berupa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Morning Star Academy, Lembaga pendidikan Kristen ini berdiri sejak tahun 2002 dengan tujuan selain memberikan edukasi yang bertaraf internasional, juga membentuk karakter siswanya.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan program pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan jalur informal. Badan penyelenggara PKBM sudah ada ratusan di Indonesia. Di Jakarta Selatan aja, ada sekitar 25 lembaga penyelenggara PKBM dengan jumlah siswa lebih kurang 100 orang. Setiap program PKBM terbagi atas Program Paket A (untuk setingkat SD), B (setingkat SMP), dan Paket C (setingkat SMA). PKBM sebenarnya menyelenggarakan proses pendidikan selama 3 hari di sekolah, selebihnya, tutor mendatangi rumah para murid. Para murid harus mengikuti ujian guna mendapatkan ijazah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Perbedaan Ijazah dengan sekolah umum, PKBM langsung mengeluarkannya dari pusat.

Saat ini, perkembangan homeschooling di Indonesia dipengaruhi oleh akses terhadap informasi yang semakin terbuka dan membuat para orang tua memiliki semakin banyak pilihan untuk pendidikan anak-anaknya.

Faktor-Faktor Pemicu dan Pendukung Homechooling

  • Kegagalan sekolah formal

Baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, kegagalan sekolah formal dalam menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik menjadi pemicu bagi keluarga-keluarga di Indonesia maupun di mancanegara untuk menyelenggarakan homeschooling. Sekolah rumah ini dinilai dapat menghasilkan didikan bermutu.

  • Teori Inteligensi ganda

Salah satu teori pendidikan yang berpengaruh dalam perkembangan homeschooling adalah Teori Inteligensi Ganda (Multiple Intelligences) dalam buku Frames of Minds: The Theory of Multiple Intelligences (1983) yang digagas oleh Howard Gardner. Gardner menggagas teori inteligensi ganda. Pada awalnya, dia menemukan distingsi 7 jenis inteligensi (kecerdasan) manusia. Kemudian, pada tahun 1999, ia menambahkan 2 jenis inteligensi baru sehingga menjadi 9 jenis inteligensi manusia. Jenis-jenis inteligensi tersebut adalah:Inteligensi linguistik; Inteligensi matematis-logis; Inteligensi ruang-visual; Inteligensi kinestetik-badani; Inteligensi musikal; Inteligensi interpersonal; Inteligensi intrapersonal; Inteligensi ligkungan; dan Inteligensi eksistensial.

Teori Gardner ini memicu para orang tua untuk mengembangkan potensi-potensi inteligensi yang dimiliki anak. Kerapkali sekolah formal tidak mampu mengembangkan inteligensi anak, sebab sistem sekolah formal sering kali malahan memasung inteligensi anak.

(Buku acuan yang dapat digunakan mengenai teori inteligensi ganda ini dalam bahasa Indonesia ini, Teori Inteligensi Ganda, oleh Paul Suparno, Kanisius: 2003).

  • Sosok homeschooling terkenal

Banyaknya tokoh-tokoh penting dunia yang bisa berhasil dalam hidupnya tanpa menjalani sekolah formal juga memicu munculnya homeschooling. Sebut saja, Benyamin Franklin, Thomas Alfa Edison, KH. Agus Salim, Ki Hajar Dewantara dan tokoh-tokoh lainnya.

Benyamin Franklin misalnya, ia berhasil menjadi seorang negarawan, ilmuwan, penemu, pemimpin sipil dan pelayan publik bukan karena belajar di sekolah formal. Franklin hanya menjalani dua tahun mengikuti sekolah karena orang tua tak mampu membayar biaya pendidikan. Selebihnya, ia belajar tentang hidup dan berbagai hal dari waktu ke waktu di rumah dan tempat lainnya yang bisa ia jadikan sebagai tempat belajar.

  • Tersedianya aneka sarana

Dewasa ini, perkembangan homeschooling ikut dipicu oleh fasilitas yang berkembang di dunia nyata. Fasilitas itu antara lain fasilitas pendidikan (perpustakaan, museum, lembaga penelitian), fasilitas umum (taman, stasiun, jalan raya), fasilitas sosial (taman, panti asuhan, rumah sakit), fasilitas bisnis (mall, pameran, restoran, pabrik, sawah, perkebunan), dan fasilitas teknologi dan informasi (internet dan audivisual).

Homeschooling vs Sekolah Umum

Model pendidikan yang paling terkenal dan diakui masyarakat adalah sistem sekolah atau pendidikan formal baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Sekolah umum seringkali dipandang sebagian orang lebih valid dan disukai.

Namun bagi sebagian orang, sistem sekolah umum merupakan sekolah yang tidak memuaskan bagi perkembangan diri anak. Sekolah umum menjadi kambing hitam atas output yang dikeluarkannya. Hal ini terlihat dari output pendidikan formal banyak menjadi koruptor, pelaku mafia peradilan, politisi pembohong, dan penipu kelas kakap. Alasan kekecewaan itulah memicu keluarga-keluarga memilih sekolah rumah alias homeschooling sebagai pendidikan alternatif.

Pada hakekatnya, baik homeschooling maupun sekolah umum, sama-sama sebagai sebuah sarana untuk menghantarkan anak-anak mencapai tujuan pendidikan seperti yang diharapkan. Namun homeschooling dan sekolah memiliki perbedaan.

Pada sistem sekolah, tanggung jawab pendidikan anak didelegasikan orang tua kepada guru dan pengelola sekolah. Pada homeschooling, tanggung jawab pendidikan anak sepenuhnya berada di tangan orang tua.

Sistem di sekolah terstandardisasi untuk memenuhi kebutuhan anak secara umum, sementara sistem pada homeschooling disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarga.

Pada sekolah, jadwal belajar telah ditentukan dan seragam untuk seluruh siswa. Pada homeschooling jadwal belajar fleksibel, tergantung pada kesepakatan antara anak dan orang tua.

Pengelolaan di sekolah terpusat, seperti pengaturan dan penentuan kurikulum dan materi ajar. Pengelolaan pada homeschooling terdesentralisasi pada keinginan keluarga homeschooling. Kurikulum dan materi ajar dipilih dan ditentukan oleh orang tua.

Kelebihan dan Kekurangan Homeschooling

Dari perbedaan di atas, kita dapat menyebutkan kelebihan homeschooling, antara lain: adaptable, artinya sesuai dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarga; mandiri artinya lebih memberikan peluang kemandirian dan kreativitas individual yang tidak didapatkan di sekolah umum; potensi yang maksimal, dapat memaksimalkan potensi anak, tanpa harus mengikuti standar waktu yang ditetapkan sekolah; siap terjun pada dunia nyata. Output sekolah rumah lebih siap terjun pada dunia nyata karena proses pembelajarannya berdasarkan kegiatan sehari-hari yang ada di sekitarnya; terlindung dari pergaulan menyimpang. Ada kesesuaian pertumbuhan anak dengan dengan keluarga. Relatif terlindung dari hamparan nilai dan pergaulan yang menyimpang (tawuran, narkoba, konsumerisme, pornografi, mencontek dan sebagainya); Ekonomis, biaya pendidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga.

Di sisi lain, homeschooling mempunyai kelemahan-kelemahan yang dapat disebutkan berikut ini: membutuhkan komitmen dan tanggung jawab tinggi dari orang tua; memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena orangtua harus bertanggung jawab atas keseluruhan proses pendidikan anak; keterampilan dan dinamika bersosialisasi dengan teman sebaya relatif rendah; ada resiko kurangnya kemampuan bekerja dalam tim (team work), organisasi dan kepemimpinan; proteksi berlebihan dari orang tua dapat memberikan efek samping ketidakmampuan menyelesaikan situasi dan masalah sosial yang kompleks yang tidak terprediksi.

Penutup

Homeschooling merupakan sebuah pilihan dan khazanah alternatif pendidikan bagi orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan nilai iman (agama), dan menginginkan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Di sisi lain, ada sekolah umum yang memberikan bahan ajar dan kurikulum secara terpusat dan seragam, sesuai dengan harapan dan kebutuhan anak. Baik homeschooling maupun sekolah umum (pendidikan formal) sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Soal pilihan atas keduanya, semua diserahkan pada orangtua dan keluarga sesuai dengan kondisi keluarga.

Penulis adalah pemerhati pendidikan anak, tinggal di Jakarta.

REFERENSI:

Kompas Cyber Media, 29 Agustus 2005: “Home Schooling” Model Pendidikan Alternatif

Sarie Febriane/ Clara Wresti, Rumah Kelasku, Dunia Sekolahku, Harian Kompas, 13 Maret 2005

Yorgi Gusman, Ikutan Home Schooling, 08 September 2006

Paul Suparno, Teori Inteligensi Ganda, Kanisius: Yogyakarta, 2003

Sumardiono, Homeschooling, Lompatan Cara Belajar, PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2007

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Fokusmedia, Bandung 2003

 

 

 

 

 

 

Frame a copy

 

BIDANG STUDINYA BEBAS APAPUN BISA DILAKSANAKAN

MENGISI WAKTU LUANG DENGAN KONSEP  MENYENANGKAN

LATIHAN LATIHAN DAN LATIHAN

 

 

PP No. 17 Tahun 2010

Comments Off on PP No. 17 Tahun 2010

 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20
ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25
ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28
ayat (6), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41
ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 50
ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54
ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 62
ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
BAB I . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 2 –
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan
kewenangan dalam penyelenggaraan sistem
pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses
pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.
2. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan
pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada
satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional.
3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir
sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak
usia dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun.
5. Raudhatul . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 3 –
5. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak
usia dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan dengan
kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat)
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada
jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang
pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada
satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat
serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau
bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
dasar.
10. Sekolah . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 4 –
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya
disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama atau setara SD atau MI.
11. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat
MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan
pada jalur pendidikan formal yang merupakan
lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah
Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah
Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan
atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat
SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan
dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara
SMP atau MTs.
14. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Sekolah . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 5 –
15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya
disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya
disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP,
MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan
dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP
atau MTs.
17. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada
jalur pendidikan formal setelah pendidikan
menengah yang dapat berupa program pendidikan
diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor,
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
18. Politeknik adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
sejumlah bidang pengetahuan khusus.
19. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau
vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan
jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi.
20. Institut adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau
pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika
memenuhi syarat dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi.
21. Universitas . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 6 –
21. Universitas adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau
pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika
memenuhi syarat dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi.
22. Program studi adalah unsur pelaksana akademik
yang menyelenggarakan dan mengelola jenis
pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam
sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.
23. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah
himpunan sumber daya pendukung program studi
dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atau olahraga.
24. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah
himpunan sumber daya pendukung, yang dapat
dikelompokkan menurut jurusan, yang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan
akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun
disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau
olahraga.
25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
26. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal
berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional
Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan
pendidikan.
27. Kurikulum . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 7 –
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan.
28. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan
pada perguruan tinggi dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan
belajar pada perguruan tinggi.
30. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan
mahasiswa pada perguruan tinggi.
31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di
luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan
secara terstruktur dan berjenjang.
32. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan
nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga
masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman
dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu
dan taraf kehidupannya.
33. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan
masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan
untuk masyarakat.
34. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah
pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi
Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan
keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
35. Pendidikan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 8 –
35. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan
yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar
Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar
pendidikan negara maju.
36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar.
37. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang
peserta didiknya terpisah dari pendidik dan
pembelajarannya menggunakan berbagai sumber
belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan
media lain.
38. Pendidikan berbasis masyarakat adalah
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan
agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi
masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari,
oleh, dan untuk masyarakat.
39. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan
keluarga dan lingkungan.
40. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota
masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang
berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
41. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang
peduli pendidikan.
42. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri
yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik,
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan.
43. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan nasional.
44. Pemerintah . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 9 –
44. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
45. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan
nasional.
BAB II
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
a. Pemerintah;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupaten/kota;
d. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat; dan
e. satuan atau program pendidikan.
Pasal 3
Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:
a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan
yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
b. mutu dan daya saing pendidikan serta
relevansinya dengan kebutuhan dan/atau
kondisi masyarakat; dan
c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas
pengelolaan pendidikan.
Pasal 4 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 10 –
Pasal 4
Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan
nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah
Pasal 5
Menteri bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan
nasional serta merumuskan dan/atau menetapkan
kebijakan nasional pendidikan.
Pasal 6
(1) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana strategis pendidikan nasional;
d. rencana kerja Pemerintah;
e. rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
f. ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan.
(2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup pelaksanaan strategi
pembangunan nasional yang meliputi:
a. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak
mulia;
b. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum
berbasis kompetensi;
c. proses . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 11 –
c. proses pembelajaran yang mendidik dan
dialogis;
d. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan
yang memberdayakan;
e. peningkatan keprofesionalan pendidik dan
tenaga kependidikan;
f. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
g. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan
prinsip pemerataan dan berkeadilan;
h. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan
merata;
i. pelaksanaan wajib belajar;
j. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
k. pemberdayaan peran masyarakat;
l. pusat pembudayaan dan pembangunan
masyarakat; dan
m. pelaksanaan pengawasan dalam sistem
pendidikan nasional.
(3) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
pedoman bagi:
a. Kementerian;
b. Kementerian Agama;
c. kementerian lain atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan
satuan pendidikan;
d. pemerintah provinsi;
e. pemerintah kabupaten/kota;
f. penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat;
g. satuan atau program pendidikan;
h. dewan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 12 –
h. dewan pendidikan;
i. komite sekolah/madrasah atau nama lain yang
sejenis;
j. peserta didik;
k. orang tua/wali peserta didik;
l. pendidik dan tenaga kependidikan;
m. masyarakat; dan
n. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di
Indonesia.
(4) Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan
agar sistem pendidikan nasional dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
(5) Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikonsolidasikan oleh
Menteri.
Pasal 7
Pemerintah mengarahkan, membimbing, menyupervisi,
mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi,
dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional.
Pasal 8
(1) Menteri menetapkan target tingkat partisipasi
pendidikan pada semua jenjang dan jenis
pendidikan yang harus dicapai pada tingkat
nasional.
(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur
pendidikan formal dan nonformal.
(3) Dalam . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 13 –
(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah mengutamakan perluasan dan
pemerataan akses pendidikan melalui jalur
pendidikan formal.
Pasal 9
(1) Menteri menetapkan target tingkat pemerataan
partisipasi pendidikan pada tingkat nasional yang
meliputi:
a. antarprovinsi;
b. antarkabupaten;
c. antarkota;
d. antara kabupaten dan kota; dan
e. antara laki-laki dan perempuan.
(2) Menteri menetapkan kebijakan untuk menjamin
peserta didik memperoleh akses pelayanan
pendidikan bagi peserta didik yang orang
tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan,
peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta
didik di daerah khusus.
Pasal 10
(1) Menteri menetapkan standar pelayanan minimal
bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan masing-masing untuk:
a. pemerintah daerah; atau
b. satuan atau program pendidikan.
(3) Standar . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 14 –
(3) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan
untuk pemerintah daerah merupakan syarat awal
yang harus dipenuhi untuk:
a. mencapai target tingkat partisipasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 secara bertahap; dan
b. menyelenggarakan atau memfasilitasi
penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai
Standar Nasional Pendidikan secara bertahap.
(4) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan
untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai syarat
awal yang harus dipenuhi dalam mencapai Standar
Nasional Pendidikan secara bertahap dengan
menerapkan otonomi satuan pendidikan atau
manajemen berbasis sekolah/madrasah.
Pasal 11
Menteri menetapkan Standar Nasional Pendidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Pemerintah melakukan dan/atau memfasilitasi
penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman
pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar
Nasional Pendidikan.
(2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi:
a. akreditasi program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan;
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
(3) Akreditasi . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 15 –
(3) Akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang diselenggarakan dan/atau
difasilitasi oleh Pemerintah atau masyarakat
didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 13
(1) Pemerintah mengakui, memfasilitasi, membina, dan
melindungi program dan/atau satuan pendidikan
bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah memfasilitasi perintisan program
dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau
hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan
untuk dikembangkan menjadi program dan/atau
satuan pendidikan bertaraf internasional.
(3) Pemerintah memfasilitasi akreditasi internasional
program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Pemerintah memfasilitasi sertifikasi internasional
pada program dan/atau satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 14
(1) Pemerintah melakukan pembinaan berkelanjutan
kepada peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga
pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,
provinsi, nasional, dan internasional.
(2) Untuk . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 16 –
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang
kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah
menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara
teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
a. ilmu pengetahuan;
b. teknologi;
c. seni; dan/atau
d. olahraga.
(3) Pemerintah memberikan penghargaan kepada
peserta didik yang meraih prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi
kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 15
Menteri menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan
untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:
a. Kementerian;
b. Kementerian Agama;
c. kementerian lain atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan program
dan/atau satuan pendidikan;
d. pemerintah provinsi;
e. pemerintah kabupaten/kota;
f. penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat; dan
g. satuan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 17 –
g. satuan atau program pendidikan.
Pasal 16
(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem
pendidikan nasional, Kementerian mengembangkan
dan melaksanakan sistem informasi pendidikan
nasional berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.
(2) Sistem informasi pendidikan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh jejaring
informasi nasional yang terhubung dengan sistem
informasi pendidikan di kementerian lain atau
lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan pendidikan, sistem informasi
pendidikan di semua provinsi, dan sistem informasi
pendidikan di semua kabupaten/kota.
(3) Sistem informasi pendidikan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan
akses informasi administrasi pendidikan dan akses
sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan
pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi
Pasal 17
Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem
pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan
menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai
kewenangannya.
Pasal 18 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 18 –
Pasal 18
(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 merupakan penjabaran dari
kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
b. rencana pembangunan jangka menengah
provinsi;
c. rencana strategis pendidikan provinsi;
d. rencana kerja pemerintah provinsi;
e. rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi;
f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
g. peraturan gubernur di bidang pendidikan.
(3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
pedoman bagi:
a. semua jajaran pemerintah provinsi;
b. pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang
bersangkutan;
c. penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat di provinsi yang bersangkutan;
d. satuan atau program pendidikan di provinsi
yang bersangkutan;
e. dewan pendidikan di provinsi yang
bersangkutan;
f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di
provinsi yang bersangkutan;
g. peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
h. orang . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 19 –
h. orang tua/wali peserta didik di provinsi yang
bersangkutan;
i. pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi
yang bersangkutan;
j. masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan
k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di
provinsi yang bersangkutan.
(4) Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran
pendidikan agar sistem pendidikan nasional di
provinsi yang bersangkutan dapat dilaksanakan
secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan
kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Pasal 19
Pemerintah provinsi mengarahkan, membimbing,
menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau,
mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara,
satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di provinsi
yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Pasal 20
(1) Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi
pendidikan pada semua jenjang dan jenis
pendidikan yang harus dicapai pada tingkat
provinsi.
(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur
pendidikan formal dan nonformal.
(3) Dalam . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 20 –
(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintah provinsi mengutamakan perluasan dan
pemerataan akses pendidikan melalui jalur
pendidikan formal.
Pasal 21
(1) Gubernur menetapkan target tingkat pemerataan
partisipasi pendidikan pada tingkat provinsi yang
meliputi:
a. antarkabupaten;
b. antarkota;
c. antara kabupaten dan kota; dan
d. antara laki-laki dan perempuan.
(2) Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin
peserta didik memperoleh akses pelayanan
pendidikan bagi peserta didik yang orang
tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan,
peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta
didik di daerah khusus.
Pasal 22
Gubernur melaksanakan dan mengoordinasikan
pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Pemerintah provinsi melakukan dan/atau
memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di
daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan
nasional pendidikan dan Standar Nasional
Pendidikan.
(2) Dalam . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 21 –
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi
berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis
Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan
mutu pendidikan.
(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
provinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi:
a. akreditasi program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan;
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
Pasal 24
(1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan, mengakui,
memfasilitasi, membina, dan melindungi program
dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Pemerintah provinsi menyelenggarakan, mengakui,
memfasilitasi, membina, dan melindungi program
dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau
hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan
untuk dirintis dan dikembangkan menjadi bertaraf
internasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pemerintah provinsi memfasilitasi akreditasi
internasional program dan/atau satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Pemerintah . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 22 –
(4) Pemerintah provinsi memfasilitasi sertifikasi
internasional pada program dan/atau satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).
Pasal 25
(1) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan
berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga
pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,
provinsi, nasional, dan internasional.
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang
kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah
provinsi menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi
secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
a. ilmu pengetahuan;
b. teknologi;
c. seni; dan/atau
d. olahraga.
(3) Pemerintah provinsi memberikan penghargaan
kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi
kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 26 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 23 –
Pasal 26
Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan
untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas
pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:
a. semua jajaran pemerintah provinsi;
b. pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang
bersangkutan;
c. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat
di provinsi yang bersangkutan;
d. satuan atau program pendidikan di provinsi yang
bersangkutan;
e. dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan;
f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di
provinsi yang bersangkutan;
g. peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
h. orang tua/wali peserta didik di provinsi yang
bersangkutan;
i. pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang
bersangkutan;
j. masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan
k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di provinsi
yang bersangkutan.
Pasal 27
(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem
pendidikan nasional di daerah, pemerintah provinsi
mengembangkan dan melaksanakan sistem
informasi pendidikan provinsi berbasis teknologi
informasi dan komunikasi.
(2) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari
sistem informasi pendidikan nasional.
(3) Sistem . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 24 –
(3) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan
akses informasi administrasi pendidikan dan akses
sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan
pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan
sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Bagian Keempat
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 28
Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem
pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta
menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai
kewenangannya.
Pasal 29
(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 merupakan penjabaran dari
kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 17, serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
a. rencana pembangunan jangka panjang
kabupaten/kota;
b. rencana pembangunan jangka menengah
kabupaten/kota;
c. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;
d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
e. rencana kerja dan anggaran tahunan
kabupaten/kota;
f. peraturan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 25 –
f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
g. peraturan bupati/walikota di bidang
pendidikan.
(3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
pedoman bagi:
a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
b. penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat di kabupaten/kota yang
bersangkutan;
c. satuan atau program pendidikan di
kabupaten/kota yang bersangkutan;
d. dewan pendidikan di kabupaten/kota yang
bersangkutan;
e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di
kabupaten/kota yang bersangkutan;
f. peserta didik di kabupaten/kota yang
bersangkutan;
g. orang tua/wali peserta didik di kabupaten/
kota yang bersangkutan;
h. pendidik dan tenaga kependidikan di
kabupaten/kota yang bersangkutan;
i. masyarakat di kabupaten/kota yang
bersangkutan; dan
j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di
kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan
anggaran pendidikan agar sistem pendidikan
nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan
dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan
akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3).
Pasal 30 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 26 –
Pasal 30
Pemerintah kabupaten/kota mengarahkan, membimbing,
menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau,
mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara,
satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di
kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai kebijakan
daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28.
Pasal 31
(1) Bupati/walikota menetapkan target tingkat
partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan
jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat
kabupaten/kota.
(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur
pendidikan formal dan nonformal.
(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintah kabupaten/kota mengutamakan
perluasan dan pemerataan akses pendidikan
melalui jalur pendidikan formal.
Pasal 32
(1) Bupati/walikota menetapkan target tingkat
pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat
kabupaten/kota yang meliputi:
a. antarkecamatan atau sebutan lain yang
sejenis;
b. antardesa/kelurahan atau sebutan lain yang
sejenis; dan
c. antara laki-laki dan perempuan.
(2) Bupati . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 27 –
(2) Bupati/walikota menetapkan kebijakan untuk
menjamin peserta didik memperoleh akses
pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang
tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan,
peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta
didik di daerah khusus.
Pasal 33
Bupati/walikota melaksanakan dan mengoordinasikan
pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 34
(1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan dan/atau
memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di
daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan
nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang
pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemerintah
kabupaten/kota berkoordinasi dengan unit
pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan
tugas penjaminan mutu pendidikan.
(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
kabupaten/kota memfasilitasi:
a. akreditasi program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan;
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
Pasal 35 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 28 –
Pasal 35
(1) Pemerintah kabupaten/kota mengakui,
memfasilitasi, membina, dan melindungi program
dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan
dan/atau memfasilitasi perintisan program
dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau
hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan
untuk dikembangkan menjadi program dan/atau
satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau
berbasis keunggulan lokal.
(3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi
akreditasi internasional program dan/atau satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).
(4) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi
sertifikasi internasional pada program dan/atau
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 36
(1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan
berkelanjutan kepada peserta didik di daerahnya
yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa untuk mencapai prestasi puncak di
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan,
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional,
dan internasional.
(2) Untuk . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 29 –
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang
kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
kabupaten/kota menyelenggarakan dan/atau
memfasilitasi secara teratur dan berjenjang
kompetisi di bidang:
a. ilmu pengetahuan;
b. teknologi;
c. seni; dan/atau
d. olahraga.
(3) Pemerintah kabupaten/kota memberikan
penghargaan kepada peserta didik yang meraih
prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi
kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Pasal 37
Bupati/walikota menetapkan kebijakan tata kelola
pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan
pedoman bagi:
a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat
di kabupaten/kota yang bersangkutan;
c. satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota
yang bersangkutan;
d. dewan pendidikan di kabupaten/kota yang
bersangkutan;
e. komite . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 30 –
e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di
kabupaten/kota yang bersangkutan;
f. peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
g. orang tua/wali peserta didik di kabupaten/kota yang
bersangkutan;
h. pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/
kota yang bersangkutan;
i. masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan;
dan
j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di
kabupaten/kota yang bersangkutan.
Pasal 38
(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem
pendidikan nasional di daerah, pemerintah
kabupaten/kota mengembangkan dan
melaksanakan sistem informasi pendidikan
kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.
(2) Sistem informasi pendidikan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
subsistem dari sistem informasi pendidikan
nasional.
(3) Sistem informasi pendidikan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
memberikan akses informasi administrasi
pendidikan dan akses sumber pembelajaran
kepada satuan pendidikan pada semua jenjang,
jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan
pemerintah kabupaten/kota.
Bagian Kelima . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 31 –
Bagian Kelima
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan
yang didirikan Masyarakat
Pasal 39
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem
pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan
kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
Pasal 40
(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 merupakan penjabaran dari
kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 17, dan Pasal 28, serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
(3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
a. penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat yang bersangkutan;
b. satuan atau program pendidikan yang terkait;
c. lembaga representasi pemangku kepentingan
satuan atau program pendidikan yang terkait;
d. peserta didik di satuan atau program
pendidikan yang terkait;
e. orang tua/wali peserta didik di satuan atau
program pendidikan yang terkait;
f. pendidik . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 32 –
f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan
atau program pendidikan yang terkait; dan
g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau
program pendidikan yang terkait.
(4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan
agar sistem pendidikan nasional pada tingkat
satuan atau program pendidikan yang terkait dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Pasal 41
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi,
mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi,
dan mengendalikan satuan atau program pendidikan
yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17,
Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 42
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin
peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan,
bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu
membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus,
atau peserta didik di daerah khusus.
Pasal 43
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan
minimal pendidikan pada satuan atau program
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 44 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 33 –
Pasal 44
(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi
penjaminan mutu pendidikan di satuan atau
program pendidikan dengan berpedoman pada
kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal
39, serta Standar Nasional Pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat
menyelenggarakan satuan dan/atau program
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar
dan/atau pendidikan menengah bekerja sama
dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang
melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat memfasilitasi:
a. akreditasi program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan;
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
Pasal 45
(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat memfasilitasi, membina, dan
melindungi satuan atau program pendidikan yang
bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggara . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 34 –
(2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi
perintisan satuan atau program pendidikan yang
sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional
Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan
atau program pendidikan bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal.
(3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat memfasilitasi akreditasi internasional
satuan atau program pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional
pada satuan atau program pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 46
(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan
kepada peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga
pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan
internasional.
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang
kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat menyelenggarakan dan/atau
memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan
atau program pendidikan dalam bidang:
a. ilmu . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 35 –
a. ilmu pengetahuan;
b. teknologi;
c. seni; dan/atau
d. olahraga.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi
kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan peraturan penyelenggara satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat.
Pasal 47
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola
pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan
pedoman bagi:
a. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat yang bersangkutan;
b. satuan dan/atau program pendidikan;
c. lembaga representasi pemangku kepentingan
pendidikan pada satuan dan/atau program
pendidikan;
d. peserta didik satuan dan/atau program pendidikan;
e. orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau
program pendidikan;
f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan
dan/atau program pendidikan; dan
g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program
pendidikan.
Pasal 48 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 36 –
Pasal 48
(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem
pendidikan nasional di satuan atau program
pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat mengembangkan dan
melaksanakan sistem informasi pendidikan
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi
dan komunikasi.
(2) Sistem informasi pendidikan penyelenggara atau
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
subsistem dari sistem informasi pendidikan
nasional.
(3) Sistem informasi pendidikan penyelenggara satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
memberikan akses informasi administrasi
pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada
satuan dan/atau program pendidikan.
Bagian Keenam
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan
Pasal 49
(1) Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah dilaksanakan berdasarkan standar
pelayanan minimal dengan prinsip manajemen
berbasis sekolah/madrasah.
(2) Pengelolaan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 37 –
(2) Pengelolaan satuan atau program pendidikan tinggi
dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi,
akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang
transparan.
Pasal 50
Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung
jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan
atau program pendidikannya serta merumuskan dan
menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 51
(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 merupakan penjabaran dari kebijakan
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini,
satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan
menengah dituangkan dalam:
a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan
satuan pendidikan; dan
c. peraturan satuan atau program pendidikan.
(3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), oleh perguruan tinggi dituangkan dalam:
a. rencana pembangunan jangka panjang
perguruan tinggi;
b. rencana strategis perguruan tinggi;
c. rencana kerja tahunan perguruan tinggi;
d. anggaran . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 38 –
d. anggaran pendapatan dan belanja tahunan
perguruan tinggi;
e. peraturan pemimpin perguruan tinggi; dan
f. peraturan pimpinan perguruan tinggi lain.
(4) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengikat bagi:
a. satuan atau program pendidikan yang
bersangkutan;
b. lembaga representasi pemangku kepentingan
satuan atau program pendidikan yang
bersangkutan;
c. peserta didik di satuan atau program
pendidikan yang bersangkutan;
d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau
program pendidikan yang bersangkutan;
e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan
atau program pendidikan yang bersangkutan;
dan
f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau
program pendidikan yang bersangkutan.
(5) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan
selaras dengan:
a. kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5;
b. kebijakan pemerintah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17;
c. kebijakan pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan
d. kebijakan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 39 –
d. kebijakan penyelenggara pendidikan yang
didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39.
(6) Kebijakan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan penjabaran dan selaras
dengan:
a. kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5; dan
b. kebijakan penyelenggara pendidikan yang
didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39.
(7) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan
anggaran pendidikan agar sistem pendidikan
nasional di satuan dan/atau program pendidikan
yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien, dan akuntabel.
Pasal 52
Satuan atau program pendidikan mengelola pendidikan
sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau
Pasal 39, serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 53
Satuan atau program pendidikan sesuai dengan
kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk
menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan
pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya
tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik
pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah
khusus.
Pasal 54 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 40 –
Pasal 54
Satuan atau program pendidikan wajib menjamin
terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang
pendidikan.
Pasal 55
(1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan
penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman
pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal
39, serta Standar Nasional Pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), satuan atau program
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, atau
pendidikan menengah bekerja sama dengan unit
pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan
tugas penjaminan mutu pendidikan.
(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau
program pendidikan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, mengikuti:
a. akreditasi program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan;
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
Pasal 56
(1) Satuan atau program pendidikan yang telah atau
hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan
dapat merintis dirinya untuk dikembangkan
menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
(2) Satuan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 41 –
(2) Satuan atau program pendidikan yang telah atau
hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan
dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi
internasional satuan atau program pendidikan.
Pasal 57
(1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan
pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik
yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa untuk mencapai prestasi puncak di
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau
olahraga pada tingkat satuan pendidikan,
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional,
dan internasional.
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang
kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan
dan/atau program pendidikan melakukan secara
teratur kompetisi di satuan atau program
pendidikan dalam bidang:
a. ilmu pengetahuan;
b. teknologi;
c. seni; dan/atau
d. olahraga.
(3) Satuan atau program pendidikan memberikan
penghargaan kepada peserta didik yang meraih
prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
peraturan satuan atau program pendidikan.
Pasal 58 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 42 –
Pasal 58
Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan
kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan
pendidikan yang mengikat:
a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
b. lembaga representasi pemangku kepentingan
pendidikan pada satuan atau program pendidikan
yang bersangkutan;
c. peserta didik satuan atau program pendidikan yang
bersangkutan;
d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program
pendidikan yang bersangkutan;
e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau
program pendidikan yang bersangkutan; dan
f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program
pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 59
(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan
mengembangkan dan melaksanakan sistem
informasi pendidikan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi.
(2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan subsistem dari sistem informasi
pendidikan nasional.
(3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan
akses informasi administrasi pendidikan dan akses
sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga
kependidikan, dan peserta didik.
BAB III . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 43 –
BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 60
Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar;
c. pendidikan menengah; dan
d. pendidikan tinggi.
Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 61
(1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina,
menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh
potensi anak usia dini secara optimal sehingga
terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai
dengan tahap perkembangannya agar memiliki
kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
(2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
a. membangun landasan bagi berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian
luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif,
inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi
warga negara yang demokratis dan bertanggung
jawab; dan
b. mengembangkan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 44 –
b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual,
intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial
peserta didik pada masa emas pertumbuhannya
dalam lingkungan bermain yang edukatif dan
menyenangkan.
Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan
Pasal 62
(1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang
sederajat.
(2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua)
tahun.
(3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau
bentuk lain yang sederajat.
Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 63
Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
Pasal 64
(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan
anak usia dini dilakukan secara objektif,
transparan, dan akuntabel.
(2) Penerimaan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 45 –
(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan
anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali
bagi satuan pendidikan yang secara khusus
dirancang untuk melayani peserta didik dari
kelompok gender atau agama tertentu.
(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi
peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat
dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan
pendidikan.
Pasal 65
(1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima
peserta didik pindahan dari satuan pendidikan
anak usia dini lain.
(2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta
didik pindahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Paragraf 4
Program Pembelajaran
Pasal 66
(1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain
yang sederajat dikembangkan untuk
mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI,
atau bentuk lain yang sederajat.
(2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain
yang sederajat dilaksanakan dalam konteks
bermain yang dapat dikelompokan menjadi:
a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan
akhlak mulia;
b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan
kepribadian;
c. bermain . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 46 –
c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi
dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika;
dan
e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani,
olahraga, dan kesehatan.
(3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dirancang dan
diselenggarakan:
a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, dan mendorong kreativitas serta
kemandirian;
b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan
perkembangan mental anak serta kebutuhan
dan kepentingan terbaik anak;
c. dengan memperhatikan perbedaan bakat,
minat, dan kemampuan masing-masing anak;
d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak
terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi
psikososial; dan
e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi,
sosial, dan budaya anak.
Bagian Kedua
Pendidikan Dasar
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 67
(1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang
sederajat berfungsi:
a. menanamkan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 47 –
a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai
keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian
luhur;
b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai
kebangsaan dan cinta tanah air;
c. memberikan dasar-dasar kemampuan
intelektual dalam bentuk kemampuan dan
kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
e. melatih dan merangsang kepekaan dan
kemampuan mengapresiasi serta
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan
harmoni;
f. menumbuhkan minat pada olahraga,
kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental
untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs
atau bentuk lain yang sederajat.
(2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang
sederajat berfungsi:
a. mengembangkan, menghayati, dan
mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak
mulia, dan kepribadian luhur yang telah
dikenalinya;
b. mengembangkan, menghayati, dan
mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta
tanah air yang telah dikenalinya;
c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan
teknologi;
d. melatih . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 48 –
d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan
kemampuan mengapresiasi serta
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan
harmoni;
e. mengembangkan bakat dan kemampuan di
bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan
kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
pendidikan menengah dan/atau untuk hidup
mandiri di masyarakat.
(3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan
bagi berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, dan
berkepribadian luhur;
b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
d. toleran, peka sosial, demokratis, dan
bertanggung jawab.
Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan
Pasal 68
(1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri
atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu),
kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat),
kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
(2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri
atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh),
kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
Paragraf 3 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 49 –
Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 69
(1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang
sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1)
dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis
dari psikolog profesional.
(3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional,
rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru
satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai
dengan batas daya tampungnya.
(4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib
menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun
sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai
peserta didik sampai dengan batas daya
tampungnya.
(5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau
bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada
hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan
berhitung, atau bentuk tes lain.
(6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib
menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
Pasal 70
(1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya
tampung satuan pendidikan, maka pemilihan
peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia
calon peserta didik dengan prioritas dari yang
paling tua.
(2) Jika . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 50 –
(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan
peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal
calon peserta didik yang paling dekat dengan
satuan pendidikan.
(3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon
peserta didik dengan satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih
awal diprioritaskan.
Pasal 71
(1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang
sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya
pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang
sederajat.
(2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib
menerima warga negara berusia 13 (tiga belas)
tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai
peserta didik sampai dengan batas daya
tampungnya.
(3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib
menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
Pasal 72
(1) SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon
peserta didik melebihi daya tampung wajib
melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut
kepada pemerintah kabupaten/kota yang
bersangkutan.
(2) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalurkan
kelebihan calon peserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan
dasar lain.
Pasal 73 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 51 –
Pasal 73
(1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat
diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat
tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes
kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan
oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
(2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat
diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang
sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus
ujian kesetaraan Paket A.
(3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat
diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang
sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah
memenuhi persyaratan:
a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal
yang bersangkutan.
(4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara
lain dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang
sederajat di Indonesia setelah memenuhi
persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan
yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan.
(5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di
negara lain dapat pindah ke SMP, MTs, atau bentuk
lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi
persyaratan:
a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang
membuktikan bahwa yang bersangkutan telah
menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
b. lulus . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 52 –
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan.
(6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang
mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan
negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7
(tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain
yang membuktikan bahwa yang bersangkutan
telah menyelesaikan pendidikan dasar yang
memberikan kompetensi lulusan setara SD.
(7) SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat
memberikan bantuan penyesuaian akademik,
sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh
peserta didik berkelainan dan peserta didik
pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau
jalur pendidikan lain.
(8) Menteri dapat membatalkan keputusan satuan
pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada
pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah
dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian atas instruksi Menteri terbukti bahwa
keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak
jujur.
Pasal 74
(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan
dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan
akuntabel.
(2) Penerimaan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 53 –
(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan
dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi
satuan pendidikan yang secara khusus dirancang
untuk melayani peserta didik dari kelompok gender
atau agama tertentu.
(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi
peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat
dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan
pendidikan.
(4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di
kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar
setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir
sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta
didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (2) dan ayat (6).
(5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat
melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi
penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).
Pasal 75
(1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta
didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
(2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara
dan persyaratan tambahan penerimaan peserta
didik pindahan selain persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 54 –
Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 76
(1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan
nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan
kepribadian luhur;
b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan
nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan
mengapresiasi serta mengekspresikan
keindahan, kehalusan, dan harmoni;
e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang
olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran
jasmani maupun prestasi; dan
f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan
tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di
masyarakat.
(2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan
nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan
kepribadian luhur;
b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan
nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
c. membekali . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 55 –
c. membekali peserta didik dengan kemampuan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kecakapan kejuruan para profesi sesuai
dengan kebutuhan masyarakat;
d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan
mengapresiasi serta mengekspresikan
keindahan, kehalusan, dan harmoni;
e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang
olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran
jasmani maupun prestasi; dan
f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk
hidup mandiri di masyarakat dan/atau
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan
tinggi.
Pasal 77
Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta
didik menjadi insan yang:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung
jawab.
Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan
Pasal 78
(1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK,
dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
(2) SMA . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 56 –
(2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas,
yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan
kelas 12 (dua belas).
(3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan
kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas),
dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat)
tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh),
kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan
kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia
kerja.
Pasal 79
(1) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang
sederajat berbentuk program studi yang
memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta
kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk
melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan
tinggi.
(2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. program studi ilmu pengetahuan alam;
b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
c. program studi bahasa;
d. program studi keagamaan; dan
e. program studi lain yang diperlukan
masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan dan
program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 80
(1) Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang
sederajat berbentuk bidang studi keahlian.
(2) Setiap . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 57 –
(2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu)
atau lebih program studi keahlian.
(3) Setiap program studi keahlian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu)
atau lebih kompetensi keahlian.
(4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;
b. bidang studi keahlian kesehatan;
c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan
pariwisata;
d. bidang studi keahlian teknologi informasi dan
komunikasi;
e. bidang studi keahlian agribisnis dan
agroteknologi;
f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen;
dan
g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan
masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 81
(1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau
bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan
pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau
bentuk lain yang sederajat.
(2) Peserta . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 58 –
(2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat
diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain
yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah
lulus ujian kesetaraan Paket B.
(3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat
diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain
yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh)
setelah:
a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal
yang bersangkutan.
(4) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang
mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan
negara lain dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK,
atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun
kelas 10 (sepuluh) setelah:
a. lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain
yang membuktikan bahwa yang bersangkutan
telah menyelesaikan pendidikan dasar yang
memberikan kompetensi lulusan setara SMP.
(5) Peserta didik pendidikan menengah setara SMA
atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, MA,
SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat di
Indonesia dengan syarat:
a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang
membuktikan bahwa yang bersangkutan telah
menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP;
dan
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan
bersangkutan.
(6) SMA . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 59 –
(6) SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang
sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta
didik berkelainan.
(7) Satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, atau
bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan
penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental
yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan
peserta didik pindahan dari satuan pendidikan
formal lain atau jalur pendidikan lain.
(8) Menteri dapat membatalkan keputusan satuan
pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada
SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang
sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
atas instruksi Menteri terbukti bahwa keputusan
tersebut melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak
jujur.
Pasal 82
(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan
menengah dilakukan secara objektif, transparan,
dan akuntabel.
(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan
menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali
bagi satuan pendidikan yang secara khusus
dirancang untuk melayani peserta didik dari
kelompok gender atau agama tertentu.
(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi
peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat
dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan
pendidikan.
(4) Seleksi . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 60 –
(4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di
kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan
menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional,
kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud
pada Pasal 81 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5).
(5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat
melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi
penerimaan peserta didik baru di
kelas 10 (sepuluh).
(6) Penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan
pada setiap semester bagi satuan pendidikan yang
menyelenggarakan sistem kredit semester.
Pasal 83
(1) Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat
pindah ke:
a. jurusan yang sama pada satuan pendidikan
lain;
b. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan
yang sama; atau
c. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan
lain.
(2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tatacara dan
persyaratan tambahan selain persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan
Pasal 82 dan tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 61 –
Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 84
(1) Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan atau
membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian
manusia melalui pelaksanaan:
a. dharma pendidikan untuk menguasai,
menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai
luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
olahraga;
b. dharma penelitian untuk menemukan,
mengembangkan, mengadopsi, dan/atau
mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan
c. dharma pengabdian kepada masyarakat untuk
menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga
dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
(2) Pendidikan tinggi bertujuan
a. membentuk insan yang:
1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, dan
berkepribadian luhur;
2. sehat, berilmu, dan cakap;
3. kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri
dan berjiwa wirausaha; serta
4. toleran, peka sosial dan lingkungan,
demokratis, dan bertanggung jawab.
b. menghasilkan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 62 –
b. menghasilkan produk-produk ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga
yang memberikan kemaslahatan bagi
masyarakat, bangsa, negara, umat manusia,
dan lingkungan.
Paragraf 2
Jenis, Bentuk, dan Program Pendidikan
Pasal 85
(1) Pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau
pendidikan vokasi.
(2) Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi,
politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
(3) Pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan
program:
a. diploma pada pendidikan vokasi;
b. sarjana, sarjana dan magister, atau sarjana,
magister, dan doktor pada pendidikan
akademik; dan/atau
c. spesialis dan/atau profesi pada pendidikan
profesi.
Paragraf 3
Penerimaan Mahasiswa
Pasal 86
(1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada
program sarjana atau magister:
a. memiliki . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 63 –
a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus
pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat
pendidikan di bawahnya atau memperoleh
pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar
melalui pengalaman; dan
b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada
program doktor:
a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus
pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat
pendidikan di bawahnya atau memperoleh
pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar
melalui pengalaman atau lulusan program
sarjana atau diploma empat yang memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan
b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada
program diploma:
a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus
pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat
pendidikan di bawahnya atau memperoleh
pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar
melalui pengalaman; dan
b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
(4) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada
program spesialis dan profesi:
a. memiliki . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 64 –
a. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus
program pendidikan sarjana atau diploma
empat atau memperoleh pengakuan setingkat
atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman;
dan
b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
Paragraf 4
Sistem Kredit Semester
Pasal 87
(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan
menerapkan sistem kredit semester yang bobot
belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit
semester.
(2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester
yaitu semester gasal dan semester genap yang
masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai
dengan 16 (enam belas) minggu.
(3) Di antara semester genap dan semester gasal,
perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester
antara untuk remediasi, pengayaan, atau
percepatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai semester antara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 88
(1) Perguruan tinggi dapat melakukan pengalihan
kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang
diperoleh mahasiswa pada perguruan tinggi lain
atau satuan/program pendidikan nonformal untuk
memenuhi persyaratan kelulusan program studi.
(2) Perguruan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 65 –
(2) Perguruan tinggi dapat mengalihkan kredit dari
suatu program studi dengan cara mengakui hasil
belajar yang diperoleh pada program studi lain dari
perguruan tinggi yang sama.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kredit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 5
Pengelolaan Pembelajaran di luar
Domisili Perguruan Tinggi
Pasal 89
(1) Pengelolaan pembelajaran pada perguruan tinggi
dapat diselenggarakan melalui program studi di
luar domisili perguruan tinggi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
pembelajaran sebagaimana diatur pada ayat (1),
diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 6
Kerja Sama
Pasal 90
(1) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama
akademik dan/atau non-akademik dengan
perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak
lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
(2) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan
efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas,
inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri
dharma perguruan tinggi.
(3) Kerja . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 66 –
(3) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
prinsip:
a. mengutamakan kepentingan pembangunan
nasional;
b. menghargai kesetaran mutu;
c. saling menghormati;
d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
e. berkelanjutan; dan
f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang
bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau
internasional.
(4) Kerja sama akademik sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat;
b. program kembaran;
c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada
perguruan tinggi yang membutuhkan
pembinaan;
e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
g. pemagangan;
h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
(5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. pendayagunaan aset;
b. usaha penggalangan dana;
c. jasa . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 67 –
c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
dan/atau
d. bentuk lain yang dianggap perlu.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.
Paragraf 7
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan
Pasal 91
(1) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan
dan menjamin agar setiap anggota sivitas
akademika melaksanakan kebebasan akademik
dan kebebasan mimbar akademik secara
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan dilandasi
oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan
kebebasan mimbar akademik, setiap anggota
sivitas akademika:
a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya
dapat meningkatkan mutu akademik
perguruan tinggi yang bersangkutan;
b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya
bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara,
dan kemanusiaan;
c. bertanggung jawab secara pribadi atas
pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya
pada diri sendiri atau orang lain;
d. melakukannya dengan cara yang tidak
bertentangan dengan nilai agama, nilai etika,
dan kaidah akademik; dan
e. tidak . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 68 –
e. tidak melanggar hukum dan tidak
mengganggu kepentingan umum.
(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami,
menerapkan, dan mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga
melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas
dan bertanggung jawab.
(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan
setiap anggota sivitas akademika dalam
menyebarluaskan hasil penelitian dan
menyampaikan pandangan akademik melalui
kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar,
diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan
pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah
keilmuan.
(5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (4):
a. merupakan tanggung jawab setiap anggota
sivitas akademika yang terlibat;
b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau
unit organisasi di dalam perguruan tinggi,
apabila perguruan tinggi atau unit organisasi
tersebut secara resmi terlibat dalam
pelaksanaannya; dan
c. sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan dilandasi etika dan
norma/kaidah keilmuan.
(6) Kebebasan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 69 –
(6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar
akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi
untuk:
a. melindungi dan mempertahankan hak
kekayaan intelektual;
b. melindungi dan mempertahankan kekayaan
dan keragaman alami, hayati, sosial, dan
budaya bangsa dan negara Indonesia;
c. menambah dan/atau meningkatkan mutu
kekayaan intelektual bangsa dan negara
Indonesia; dan
d. memperkuat daya saing bangsa dan negara
Indonesia.
(7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar
akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai
dengan otonomi perguruan tinggi.
Pasal 92
(1) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan
dan menjamin agar setiap anggota sivitas
akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dilandasi
etika dan norma/kaidah keilmuan.
(2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan
sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat
pada kekhasan/keunikan cabang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga
yang bersangkutan, dalam menemukan,
mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau
mempertahankan kebenaran menurut kaidah
keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan
perkembangan cabang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atau olahraga.
Paragraf 8 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 70 –
Paragraf 8
Penelitian
Pasal 93
(1) Universitas, institut, dan sekolah tinggi wajib
melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan,
penelitian pengembangan, dan/atau penelitian
industri.
(2) Akademi dan politeknik wajib melaksanakan
penelitian terapan, penelitian pengembangan,
dan/atau penelitian industri.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan untuk:
a. mencari dan/atau menemukan kebaruan
kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga; dan/atau
b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur,
metode, dan/atau model yang sudah menjadi
kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga.
(4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh dosen
dan/atau mahasiswa dengan mematuhi
kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan
prinsip otonomi keilmuan.
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah
dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala
ilmiah internasional yang diakui Kementerian.
(6) Hasil penelitian dilakukan oleh dosen untuk
memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan
dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah
terakreditasi atau yang diakui Kementerian.
(7) Hasil . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 71 –
(7) Hasil penelitian perguruan tinggi diakui sebagai
penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan
berkala ilmiah terakreditasi yang diakui
Kementerian dan/atau mendapatkan hak kekayaan
intelektual.
(8) Hasil penelitian perguruan tinggi yang
dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk
memperkaya materi pembelajaran mata kuliah
yang relevan.
Pasal 94
(1) Perguruan tinggi, fakultas, lembaga penelitian,
program studi, pusat studi, atau lembaga sejenis
dapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah.
(2) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat artikel hasil penelitian.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa hasil penelitian empirik atau hasil
penelitian teoretis.
(4) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia
dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-
Bangsa.
(5) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan secara tercetak dan secara
elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan
komunikasi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai terbitan berkala
ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 9 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 72 –
Paragraf 9
Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 95
(1) Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat.
(2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh sivitas akademika secara individu dan
berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan
dan/atau hasil penelitian dalam upaya
pemberdayaan masyarakat, pengembangan
industri, jasa, dan wilayah serta menuju
pendidikan untuk perkembangan, pengembangan
dan/atau pembangunan berkelanjutan.
(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan
untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
(4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan
tinggi.
Paragraf 10
Penjaminan Mutu Hasil Belajar
Pasal 96
(1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu
pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada
pemangku kepentingan.
(2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan
tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau
melampaui Standar Nasional Pendidikan agar
mampu mengembangkan mutu pendidikan yang
berkelanjutan.
(3) Penjaminan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 73 –
(3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh
perguruan tinggi dan secara eksternal berkala oleh
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau
lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh
Menteri.
(4) Hasil evaluasi eksternal program studi secara
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai bahan pembinaan program
studi oleh Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
penjaminan mutu internal dan eksternal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 11
Kurikulum
Pasal 97
(1) Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan
dilaksanakan berbasis kompetensi.
(2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap
program studi di perguruan tinggi dikembangkan
dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi
dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.
(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memenuhi elemen kurikulum
sebagai berikut:
a. landasan kepribadian;
b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga;
c. kemampuan dan keterampilan berkarya;
d. sikap . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 74 –
d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut
tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan
keterampilan yang dikuasai;
e. penguasaan kaidah berkehidupan
bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian
dalam berkarya.
Paragraf 12
Gelar Lulusan Pendidikan Tinggi
Pasal 98
(1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi,
atau spesialis, berhak untuk menggunakan gelar
akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar
spesialis.
(2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri
atas:
a. sarjana, yang ditulis di belakang nama yang
berhak dengan mencantumkan huruf S. dan
diikuti dengan inisial program studi atau
bidang ilmu;
b. magister, yang ditulis di belakang nama yang
berhak dengan mencantumkan huruf M. dan
diikuti dengan inisial program studi atau
bidang ilmu; dan
c. doktor, yang ditulis di depan nama yang
berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.
(3) Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas:
a. ahli pratama untuk lulusan program diploma
satu, yang ditulis di belakang nama yang
berhak dengan mencantumkan singkatan A.P.
dan diikuti dengan inisial program studi atau
bidang keahlian;
b. ahli . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 75 –
b. ahli muda untuk lulusan program diploma
dua, yang ditulis di belakang nama yang
berhak dengan mencantumkan singkatan
A.Ma. dan diikuti dengan inisial program studi
atau bidang keahlian;
c. ahli madya untuk lulusan program diploma
tiga, yang ditulis di belakang nama yang
berhak dengan mencantumkan singkatan
A.Md. dan diikuti dengan inisial program studi
atau bidang keahlian; dan
d. sarjana sains terapan untuk program diploma
empat, yang ditulis di belakang nama yang
berhak dengan mencantumkan singkatan
S.S.T. dan diikuti dengan inisial program studi
atau bidang keahlian.
(4) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di
depan atau di belakang nama yang berhak dengan
mencantumkan singkatan bidang profesinya.
(5) Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di
belakang nama yang berhak dengan
mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan
singkatan bidang spesialisasinya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 99
(1) Pencantuman gelar lulusan perguruan tinggi luar
negeri tetap menggunakan gelar sesuai singkatan
dan penempatan yang berlaku di negara asal.
(2) Menteri menetapkan kesetaraan ijazah perguruan
tinggi luar negeri dengan ijazah dan gelar
perguruan tinggi Indonesia.
BAB IV . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 76 –
BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 100
(1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi
penyelenggaraan satuan pendidikan dan program
pendidikan nonformal.
(2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
satuan pendidikan:
a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
b. kelompok belajar;
c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
d. majelis taklim; dan
e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
(3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendidikan kecakapan hidup;
b. pendidikan anak usia dini;
c. pendidikan kepemudaan;
d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
e. pendidikan keaksaraan;
f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
dan
g. pendidikan kesetaraan.
Pasal 101
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan
hasil program pendidikan formal.
Bagian Kedua . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 77 –
Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan
Pasal 102
(1) Pendidikan nonformal berfungsi:
a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau
pelengkap pendidikan formal atau sebagai
alternatif pendidikan; dan
b. mengembangkan potensi peserta didik dengan
penekanan pada penguasaan pengetahuan dan
keterampilan fungsional, serta pengembangan
sikap dan kepribadian profesional dalam
rangka mendukung pendidikan sepanjang
hayat.
(2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk
manusia yang memiliki kecakapan hidup,
keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian
profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha
yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja
dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam
rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan
prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan
Pasal 103
(1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta
bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan
pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
a. memperoleh . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 78 –
a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
b. mengembangkan sikap dan kepribadian
profesional;
c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
d. meningkatkan kompetensi vokasional;
e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;
dan/atau
f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih
tinggi.
(2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
a. pendidikan kecakapan hidup;
b. pendidikan kepemudaan;
c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
d. pendidikan keaksaraan;
e. pendidikan keterampilan kerja;
f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan
masyarakat.
(3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program
pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk
meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja
dan pekerja.
(4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi
lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi
kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan
sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang
lulus uji kompetensi.
(6) Peserta . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 79 –
(6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan
pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga
pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil
belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau
lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai
dengan program yang diikutinya.
Paragraf 2
Kelompok Belajar
Pasal 104
(1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis
dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga
masyarakat untuk:
a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan
dasar;
b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
c. mengembangkan sikap dan kepribadian
profesional;
d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;
dan/atau
e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih
tinggi.
(2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan
program:
a. pendidikan keaksaraan;
b. pendidikan kesetaraan;
c. pendidikan kecakapan hidup;
d. pendidikan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 80 –
d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
dan/atau
e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan
masyarakat.
(3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan
pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti
ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan
formal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan
pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus
dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai
dengan program yang diikutinya.
Paragraf 3
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Pasal 105
(1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk
lain yang sejenis dapat menyelenggarakan
pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
c. mengembangkan sikap dan kepribadian
profesional;
d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;
dan/atau
e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih
tinggi.
(2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat
menyelenggarakan program:
a. pendidikan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 81 –
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan keaksaraan;
c. pendidikan kesetaraan;
d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
e. pendidikan kecakapan hidup;
f. pendidikan kepemudaan;
g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan
masyarakat.
(3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji
kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat
kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan
pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat
dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan
pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan
pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan.
(6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau
lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan
pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program
yang diikutinya.
Paragraf 4 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 82 –
Paragraf 4
Majelis Taklim
Pasal 106
(1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat
menyelenggarakan pendidikan bagi warga
masyarakat untuk:
a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
c. mengembangkan sikap dan kepribadian
profesional;
d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;
dan/atau
e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih
tinggi.
(2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat
menyelenggarakan program:
a. pendidikan keagamaan Islam;
b. pendidikan anak usia dini;
c. pendidikan keaksaraan;
d. pendidikan kesetaraan;
e. pendidikan kecakapan hidup;
f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan
masyarakat.
(3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan
pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain
yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil
belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Peserta . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 83 –
(4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau
lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan
pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program
yang diikutinya.
Paragraf 5
Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal
Pasal 107
(1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
nonformal berbentuk kelompok bermain, taman
penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia
dini yang sejenis.
(2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan
satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis
menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
a. bermain sambil belajar dalam rangka
pembelajaran agama dan ahlak mulia;
b. bermain sambil belajar dalam rangka
pembelajaran sosial dan kepribadian;
c. bermain sambil belajar dalam rangka
pembelajaran estetika;
d. bermain sambil belajar dalam rangka
pembelajaran jasmani, olahraga, dan
kesehatan; dan
e. bermain sambil belajar dalam rangka
merangsang minat kepada ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan
anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi
perkembangannya tanpa melalui proses yang
bersifat menguji kompetensi.
Bagian Ketiga . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 84 –
Bagian Ketiga
Program Pendidikan
Paragraf 1
Pendidikan Kecakapan Hidup
Pasal 108
(1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program
pendidikan yang mempersiapkan peserta didik
pendidikan nonformal dengan kecakapan personal,
kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan
kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan
vokasional yang diperlukan untuk bekerja,
berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah
masyarakat.
(2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan
meningkatkan kecakapan personal, kecakapan
sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis,
kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional
untuk menyiapkan peserta didik agar mampu
bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di
tengah masyarakat.
(3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan
secara terintegrasi dengan program pendidikan
nonformal lain atau tersendiri.
(4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan
oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama
dengan lembaga pendidikan formal.
(5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan
secara terintegrasi dengan program penempatan
lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di
luar negeri.
Paragraf 2 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 85 –
Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 109
(1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
nonformal merupakan program yang
diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap
pertumbuhan dan perkembangan anak.
(2) Program pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan
membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai
dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga
terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai
dengan tahap perkembangannya dalam rangka
kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
(3) Program pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4
(empat) tahun.
(4) Program pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal bertujuan:
a. membangun landasan bagi berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian
luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif,
inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi
warga negara yang demokratis dan
bertanggung jawab; dan
b. mengembangkan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 86 –
b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual,
intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan
sosial peserta didik pada masa emas
pertumbuhannya dalam lingkungan bermain
yang edukatif dan menyenangkan.
(5) Program pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal dirancang dan
diselenggarakan:
a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, dan mendorong kreativitas serta
kemandirian;
b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan
perkembangan mental anak serta kebutuhan
dan kepentingan terbaik anak;
c. dengan memperhatikan perbedaan bakat,
minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak
terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi
psikososial.
(6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) didasarkan pada:
a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar
seraya bermain;
b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan
kemampuan masing-masing peserta didik;
c. memperhatikan latar belakang sosial,
ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan
masyarakat setempat.
(7) Pengelompokan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 87 –
(7) Pengelompokan peserta didik untuk program
pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal disesuaikan dengan
kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
(8) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan nonformal dapat
diintegrasikan dengan program lain yang sudah
berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk
memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini
kepada seluruh lapisan masyarakat.
Paragraf 3
Pendidikan Kepemudaan
Pasal 110
(1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan
yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader
pemimpin bangsa.
(2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi
mengembangkan potensi pemuda dengan
penekanan pada:
a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan
akhlak mulia;
b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta
tanah air;
c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan
estetika;
d. peningkatan wawasan dan kemampuan di
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga;
e. penumbuhan sikap kewirausahaan,
kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan;
dan
f. peningkatan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 88 –
f. peningkatan keterampilan vokasional.
(3) Program pendidikan kepemudaan memberikan
pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat
yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai
dengan 30 (tiga puluh) tahun.
(4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan
dan bimbingan atau sejenisnya yang
diselenggarakan oleh:
a. organisasi keagamaan;
b. organisasi pemuda;
c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
d. organisasi palang merah;
e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
f. organisasi kewirausahaan;
g. organisasi masyarakat;
h. organisasi seni dan olahraga; dan
i. organisasi lain yang sejenis.
Paragraf 4
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
Pasal 111
(1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan
pendidikan untuk meningkatkan harkat dan
martabat perempuan.
(2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan
berfungsi untuk meningkatan kesetaraan dan
keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan
akhlak mulia;
b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta
tanah air;
c. penumbuhkembangan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 89 –
c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan
estetika;
d. peningkatan wawasan dan kemampuan
dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga;
e. penumbuhan sikap kewirausahaan,
kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan;
dan
f. peningkatan keterampilan vokasional.
(3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan
martabat perempuan hingga setara dengan
laki-laki;
b. meningkatkan akses dan partisipasi
perempuan dalam pendidikan, pekerjaan,
usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk
amal lain dalam kehidupan;
c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap
hak asasi manusia yang melekat pada
perempuan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan
pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 5
Pendidikan Keaksaraan
Pasal 112
(1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan
bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin
agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung,
berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar,
yang memberikan peluang untuk aktualisasi
potensi diri.
(2) Pendidikan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 90 –
(2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan
kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung,
dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta
pengetahuan dasar kepada peserta didik yang
dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
(3) Program pendidikan keaksaraan memberikan
pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat
usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum
dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau
berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
(4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan
keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan
lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
(5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan
dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
(6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi
keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberi surat keterangan melek aksara.
(7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan
terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.
Paragraf 6
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja
Pasal 113
(1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau
yang sudah bekerja.
(2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk:
a. meningkatkan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 91 –
a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
b. mengembangkan kepribadian yang cocok
dengan jenis pekerjaan peserta didik;
c. meningkatkan wawasan tentang aspek
lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan
pekerjaan;
d. meningkatkan kemampuan keterampilan
fungsional sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhan pekerjaan;
e. meningkatkan kemampuan membangun
jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan
pekerjaan; dan
f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan
tuntutan pekerjaan.
(3) Kemampuan keterampilan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
keterampilan vokasional, keterampilan manajerial,
keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan
sosial.
(4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat
dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
a. program pendidikan kecakapan hidup;
b. program pendidikan kesetaraan Paket B dan
Paket C;
c. program pendidikan pemberdayaan
perempuan; dan/atau
d. program pendidikan kepemudaan.
Paragraf 7 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 92 –
Paragraf 7
Pendidikan Kesetaraan
Pasal 114
(1) Pendidikan kesetaraan merupakan program
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/MA yang mencakupi program Paket A,
Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan
setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C
Kejuruan.
(2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai
pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah.
(3) Peserta didik program Paket A adalah anggota
masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib
belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan
nonformal.
(4) Peserta didik program Paket B adalah anggota
masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib
belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan
nonformal.
(5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) membekali peserta didik dengan
keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian
profesional yang memfasilitasi proses adaptasi
dengan lingkungan kerja.
(6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah
lulus SD/MI, program Paket A, atau yang
sederajat.
(7) Peserta didik program Paket C adalah anggota
masyarakat yang menempuh pendidikan
menengah umum melalui jalur pendidikan
(8) Peserta . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 93 –
nonformal.
(8) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah
anggota masyarakat yang menempuh pendidikan
menengah kejuruan melalui jalur pendidikan
nonformal.
(9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) membekali peserta didik dengan
kemampuan akademik dan keterampilan
fungsional, serta sikap dan kepribadian
profesional.
(10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) membekali peserta didik dengan
kemampuan akademik, keterampilan fungsional,
dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap
dan kepribadian profesional.
(11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan
Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs,
Paket B, atau yang sederajat.
(12) Program pendidikan kesetaraan dapat
dilaksanakan terintegrasi dengan:
a. program pendidikan kecakapan hidup;
b. program pendidikan pemberdayaan
perempuan; dan/atau
c. program pendidikan kepemudaan.
Bagian Kelima
Penyetaraan Hasil Pendidikan
Pasal 115
(1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara
dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji
kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan
www(2.d) j p pU.jdie .p .k .u mham.go.id
– 94 –
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B,
Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan
dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan.
(3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat
dilaksanakan untuk:
a. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan
kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang
pendidikan menengah; atau
b. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan
kompetensi mata kuliah vokasi pada jenjang
pendidikan tinggi.
(4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh SMK atau
MAK yang paling rendah berakreditasi B dari Badan
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
(5) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan oleh suatu
perguruan tinggi melalui program studi vokasinya
paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi.
(6) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
diberi sertifikat kompetensi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 95 –
BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL
Pasal 116
Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan
lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara
mandiri.
Pasal 117
(1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara
dengan hasil pendidikan nonformal dan formal
setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi
Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang
ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. Uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik
pendidikan nonformal sebagaimana diatur
dalam Pasal 115; dan
b. Uji kesetaraan yang diatur dengan Peraturan
Menteri untuk hasil pendidikan informal lain
yang berada di luar lingkup ketentuan dalam
Pasal 115.
BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
Pasal 118
(1) Pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan
perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta
meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.
(2) Pendidikan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 96 –
(2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar
mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau
menggunakan teknologi pendidikan lainnya.
Pasal 119
(1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada
semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(2) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan:
a. menggunakan moda pembelajaran yang
peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
b. menekankan prinsip belajar secara mandiri,
terstruktur, dan terbimbing dengan
menggunakan berbagai sumber belajar;
c. menjadikan media pembelajaran sebagai
sumber belajar yang lebih dominan daripada
pendidik;
d. menggantikan pembelajaran tatap muka
dengan interaksi pembelajaran berbasis
teknologi informasi dan komunikasi, meskipun
tetap memungkinkan adanya pembelajaran
tatap muka secara terbatas.
(3) Pendidikan jarak jauh memberikan pelayanan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk
kegiatan:
a. penyusunan bahan ajar;
b. penggandaan dan distribusi bahan ajar;
c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial,
praktik, praktikum, dan ujian; dan
d. administrasi . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 97 –
d. administrasi serta registrasi.
(4) Pendidikan jarak jauh yang memberikan pelayanan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
tanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka.
Pasal 120
(1) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapat
diselenggarakan dalam modus tunggal, ganda,
atau konsorsium.
(2) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus
tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk satuan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan hanya
dengan moda jarak jauh.
(3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan
pendidikan yang menyelenggarakan program
pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak
jauh.
(4) Pengorganisasian modus konsorsium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring kerja
sama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh
lintas satuan pendidikan dengan lingkup wilayah
nasional dan/atau internasional.
(5) Struktur organisasi satuan pendidikan jarak jauh
ditentukan berdasarkan modus, cakupan, dan
sistem pengelolaan yang diterapkan.
Pasal 121
(1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan
dengan lingkup mata pelajaran atau mata kuliah,
program studi, atau satuan pendidikan.
(2) Pendidikan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 98 –
(2) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata
pelajaran atau mata kuliah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) atau lebih
mata pelajaran atau mata kuliah dalam 1 (satu)
program studi.
(3) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup program
studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam 1 (satu) atau lebih program
studi secara utuh dalam 1 (satu) satuan
pendidikan.
(4) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penyelenggaraan pendidikan jarak
jauh secara utuh pada 1 (satu) satuan pendidikan.
Pasal 122
(1) Penyelenggara satuan pendidikan jarak jauh wajib
mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem
pembelajaran berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.
(2) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada
sistem pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. perencanaan program dan anggaran;
b. administrasi keuangan;
c. administasi akademik;
d. administrasi peserta didik; dan
e. administrasi personalia.
(3) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada
sistem pembelajaran jarak jauh jenjang pendidikan
dasar dan menengah paling sedikit mencakup:
a. sarana pembelajaran;
b. kompetensi pendidik;
c. sumber . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 99 –
c. sumber belajar;
d. proses pembelajaran; dan
e. evaluasi hasil belajar;
(4) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada
sistem pembelajaran jarak jauh jenjang pendidikan
tinggi paling sedikit mencakup:
a. sarana pembelajaran;
b. kompetensi dosen;
c. kompetensi tenaga kependidikan;
d. kompetensi mahasiswa;
e. sumber belajar;
f. proses pembelajaran;
g. proses penelitian;
h. proses pengabdian kepada masyarakat; dan
i. evaluasi hasil belajar.
Pasal 123
(1) Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh pada
satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan
dengan berpedoman pada:
a. Standar Nasional Pendidikan;
b. ketentuan tentang Ujian Nasional;
c. ketentuan tentang akreditasi; dan
d. sistem pembelajaran berbasis teknologi
informasi dan komunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3).
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik
pendidikan jarak jauh.
Pasal 124 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 100 –
Pasal 124
(1) Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh pada
perguruan tinggi meliputi:
a. penjaminan mutu sebagaimana diatur dalam
Pasal 96; dan
b. penjaminan mutu untuk memastikan bahwa
pembelajaran berbasis teknologi informasi
dan komunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 122 ayat (4) dipenuhi.
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik
pendidikan jarak jauh.
Pasal 125
(1) Pendidikan jarak jauh pada jalur pendidikan
informal bagi warga masyarakat dapat dilakukan
melalui:
a. penyiaran televisi dan radio;
b. penayangan film dan video;
c. pemasangan situs internet;
d. publikasi media cetak;
e. pengiriman informasi melalui telepon seluler;
dan
f. bentuk-bentuk lain dari penyebarluasan
informasi kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendidikan jarak jauh pada jalur pendidikan
informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab
dan mempertimbangkan kemungkinan dampak
negatif terhadap moralitas masyarakat.
Pasal 126 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 101 –
Pasal 126
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan
pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 127
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta
didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti
proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan
dan bakat istimewa.
Pasal 128
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan
bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,
masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami
bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari
segi ekonomi.
Bagian Kedua . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 102 –
Bagian Kedua
Pendidikan Khusus
Paragraf 1
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan
Pasal 129
(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan
berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi
peserta didik yang memiliki kesulitan dalam
mengikuti proses pembelajaran karena kelainan
fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau
sosial.
(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta
didik secara optimal sesuai kemampuannya.
(3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik
yang:
a. tunanetra;
b. tunarungu;
c. tunawicara;
d. tunagrahita;
e. tunadaksa;
f. tunalaras;
g. berkesulitan belajar;
h. lamban belajar;
i. autis;
j. memiliki gangguan motorik;
k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
l. memiliki kelainan lain.
(4) Kelainan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 103 –
(4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau
lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.
Pasal 130
(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan
dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah.
(2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat
dilakukan melalui satuan pendidikan khusus,
satuan pendidikan umum, satuan pendidikan
kejuruan, dan/atau satuan pendidikan
keagamaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program
pendidikan khusus pada satuan pendidikan
khusus, satuan pendidikan umum, satuan
pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan
keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 131
(1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling
sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk
setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan
sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta
didik.
(2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin
terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan
pendidikan umum dan satuan pendidikan
kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
(3) Penjaminan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 104 –
(3) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan
pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan
kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
(4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemerintah kabupaten/kota menyediakan
sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan
kebutuhan peserta didik berkelainan.
(5) Perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi
mahasiswa berkelainan.
(6) Pemerintah provinsi membantu tersedianya
sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan
kebutuhan peserta didik berkelainan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).
(7) Pemerintah membantu tersedianya sumberdaya
pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan
peserta didik berkelainan pada pendidikan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat
(5), dan ayat (6) pada semua jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan.
Pasal 132
Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada
jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan
anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan
pendidikan menengah.
Pasal 133 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 105 –
Pasal 133
(1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta
didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini
berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau
sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis
dan sederajat.
(2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik
berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri
atas:
a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain
untuk satuan pendidikan yang sejenis dan
sederajat; dan
b. sekolah menengah pertama luar biasa atau
sebutan lain untuk satuan pendidikan yang
sejenis dan sederajat.
(3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik
berkelainan pada jenjang pendidikan menengah
adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah
menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain
untuk satuan pendidikan yang sejenis dan
sederajat.
(4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat
dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang
pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.
(5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan
dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan
pada jalur pendidikan nonformal.
Paragraf 2 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 106 –
Paragraf 2
Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
Pasal 134
(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa berfungsi mengembangkan potensi
keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata
sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh
potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan
keseimbangan perkembangan kecerdasan
spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik,
kinestetik, dan kecerdasan lain.
Pasal 135
(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa dapat diselenggarakan pada satuan
pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang
sederajat.
(2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik
yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa dapat berupa:
a. program percepatan; dan/atau
b. program pengayaan.
(3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
a. peserta . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 107 –
a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan
tes psikologi;
b. peserta didik memiliki prestasi akademik
tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni
dan/atau olahraga; dan
c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau
hampir memenuhi Standar Nasional
Pendidikan.
(4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan
sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi
peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. kelas biasa;
b. kelas khusus; atau
c. satuan pendidikan khusus.
Pasal 136
Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1
(satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik
yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa.
Pasal 137
Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat
diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur
pendidikan nonformal.
Pasal 138 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 108 –
Pasal 138
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 sampai dengan Pasal 137 diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pendidikan Layanan Khusus
Pasal 139
(1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan
pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
a. terpencil atau terbelakang;
b. masyarakat adat yang terpencil;
c. yang mengalami bencana alam;
d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
(2) Pendidikan layanan khusus bertujuan
menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik
agar haknya untuk memperoleh pendidikan
terpenuhi.
Pasal 140
(1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan
pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan
informal.
(2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan
formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan
waktu, tempat, sarana dan prasarana
pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan,
dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya
dengan kondisi kesulitan peserta didik.
Pasal 141 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 109 –
Pasal 141
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangan masing-masing menyelenggarakan
pendidikan layanan khusus.
Pasal 142
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan
pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 141 diatur
dengan Peraturan Menteri.
BAB VIII
SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL
Pasal 143
Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan
satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar
Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar
pendidikan negara maju.
Pasal 144
(1) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan
paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional
dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling
sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang
diselenggarakan masyarakat.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah
kabupaten/kota menyelenggarakan paling sedikit
1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan
pendidikan bertaraf internasional.
(3) Penyelenggaraan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 110 –
(3) Penyelenggaraan pendidikan pada SD yang
dikembangkan menjadi satuan pendidikan
bertaraf internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara parsial
menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.
(4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memenuhi penjaminan
mutu SD bertaraf internasional yang diatur oleh
Menteri.
(5) Pengembangan SD menjadi satuan pendidikan
bertaraf internasional dilaksanakan paling lama 7
(tujuh) tahun.
(6) Pemerintah kabupaten/kota membantu dan
memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf
internasional atau rintisan bertaraf internasional
yang diselenggarakan oleh masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 145
(1) Pemerintah provinsi memfasilitasi dan membantu
penyelenggaraan SD bertaraf internasional di
kabupaten/kota di wilayahnya.
(2) Fasilitasi dan bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pendanaan investasi sarana dan prasarana;
b. pendanaan biaya operasional;
c. penyediaan pendidik dan tenaga
kependidikan; dan
d. penyelenggaraan supervisi dan penjaminan
mutu
SD bertaraf internasional atau yang dikembangkan
menjadi bertaraf internasional yang
diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 146 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 111 –
Pasal 146
(1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling
sedikit 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu)
SMK bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi
penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SMP, 1
(satu) SMA, dan 1 (satu) SMK bertaraf
internasional yang diselenggarakan masyarakat di
setiap kabupaten/kota di wilayahnya.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dipenuhi, pemerintah
provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu)
SMP, 1 (satu) SMA, dan 1 (satu) SMK yang
dikembangkan menjadi satuan pendidikan
bertaraf internasional.
(3) Penyelenggaraan rintisan pendidikan bertaraf
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan secara parsial menurut
rombongan belajar atau mata pelajaran.
(4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memenuhi pedoman
penjaminan mutu SMP, SMA, dan SMK bertaraf
internasional yang diatur oleh Menteri.
(5) Pengembangan SMP, SMA, dan SMK menjadi
satuan pendidikan bertaraf internasional
dilaksanakan paling lama 6 (enam) tahun.
(6) Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu
penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK bertaraf
internasional atau yang dikembangkan menjadi
satuan pendidikan bertaraf internasional.
Pasal 147 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 112 –
Pasal 147
(1) Pemerintah provinsi merencanakan kebutuhan,
mengangkat, menempatkan, memutasikan,
memberikan kesejahteraan, memberikan
penghargaan, memberikan perlindungan,
melakukan pembinaan dan pengembangan, dan
memberhentikan pendidik dan tenaga
kependidikan pegawai negeri sipil pada SD, SMP,
SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang
dikembangkan menjadi satuan pendidikan
bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh
pemerintah provinsi.
(2) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan
pegawai negeri sipil pada SD bertaraf
internasional atau yang dikembangkan menjadi
satuan pendidikan bertaraf internasional menjadi
kewenangan pemerintah provinsi .
(3) Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau
pemindahan guru pegawai negeri sipil pada
satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK yang
sedang dikembangkan menjadi satuan pendidikan
bertaraf internasional atau yang sudah bertaraf
internasional menjadi kewenangan pemerintah
provinsi.
(4) Mutasi kepala satuan pendidikan pegawai negeri
sipil pada satuan pendidikan bertaraf
internasional atau yang dikembangkan menjadi
satuan pendidikan bertaraf internasional harus
seizin Kementerian.
(5) Pemerintah provinsi dapat menugaskan pendidik
pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan
bertaraf internasional atau yang dikembangkan
menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional
yang diselenggarakan masyarakat.
Pasal 148 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 113 –
Pasal 148
(1) Pemerintah dapat membantu penyelenggaraan
satuan pendidikan bertaraf internasional atau
yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan
bertaraf internasional.
(2) Pemerintah dapat menghentikan bantuan kepada
satuan pendidikan bertaraf internasional atau
yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan
bertaraf internasional yang gagal menjadi satuan
pendidikan bertaraf internasional dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144
ayat (5) dan Pasal 146 ayat (5).
Pasal 149
Pemerintah dapat menyelenggarakan sekolah/madrasah
bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi
satuan pendidikan bertaraf internasional.
Pasal 150
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penyelenggaraan
satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 148 diatur dalam Peraturan
Menteri.
Pasal 151
Pemerintah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu)
program studi dan/atau 1 (satu) perguruan tinggi
dan/atau memfasilitasi paling sedikit 1 (satu) program
studi dan/atau 1 (satu) perguruan tinggi yang
diselenggarakan masyarakat untuk dikembangkan
menjadi program studi dan/atau perguruan tinggi
bertaraf internasional.
Pasal 152 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 114 –
Pasal 152
(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang
dikembangkan menjadi bertaraf internasional
melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai
dengan penjaminan mutu sekolah/madrasah
bertaraf internasional yang diatur oleh Menteri.
(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, atau masyarakat dapat
mendirikan sekolah/madrasah baru yang bertaraf
internasional dengan persyaratan harus
memenuhi:
a. Standar Nasional Pendidikan sejak
sekolah/madrasah berdiri; dan
b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/
madrasah bertaraf internasional yang
ditetapkan oleh Menteri sejak sekolah/
madrasah berdiri.
Pasal 153
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat
dapat menyelenggarakan satuan pendidikan
khusus dan satuan atau program pendidikan
nonformal bertaraf internasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan
pendidikan khusus dan satuan atau program
pendidikan nonformal bertaraf internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 154
Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang
menggunakan kata internasional untuk nama satuan
pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran
kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat
yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin
penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf
internasional.
BAB IX . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 115 –
BAB IX
SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 155
Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal
merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi
Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan
keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
Pasal 156
(1) Pemerintah kabupaten/kota mengelola dan
menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah yang berbasis keunggulan lokal.
(2) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi
penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis
keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
Pasal 157
(1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 156 dikembangkan berdasarkan
keunggulan kompetitif dan/atau komparatif
daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian,
kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
(2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang
dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal
harus diperkaya dengan muatan pendidikan
kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi,
sosial, dan/atau budaya setempat yang
merupakan keunggulan kompetitif dan/atau
komparatif daerah.
Pasal 158 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 116 –
Pasal 158
(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang
dikembangkan menjadi satuan pendidikan
berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan
mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan
mutu sekolah atau madrasah berbasis
keunggulan lokal yang diatur oleh Menteri.
(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, atau masyarakat dapat
mendirikan sekolah/madrasah baru yang
berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan
memenuhi:
a. Standar Nasional Pendidikan sejak
sekolah/madrasah berdiri; dan
b. Pedoman penjaminan mutu
sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal
yang ditetapkan oleh Menteri sejak
sekolah/madrasah berdiri.
Pasal 159
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat
dapat menyelenggarakan satuan atau program
pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan atau
program pendidikan nonformal berbasis
keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB X . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 117 –
BAB X
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING
DAN KERJA SAMA SATUAN PENDIDIKAN ASING
DENGAN SATUAN PENDIDIKAN NEGARA INDONESIA
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan oleh Perwakilan Negara Asing
Pasal 160
(1) Perwakilan negara asing di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dapat
menyelenggarakan satuan pendidikan bagi warga
negaranya sesuai dengan sistem pendidikan di
negaranya atas persetujuan Pemerintah Republik
Indonesia.
(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang menerima peserta didik warga
negara Indonesia.
Bagian Kedua
Kerja Sama Lembaga Pendidikan Asing dengan
Satuan Pendidikan di Indonesia
Paragraf 1
Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 161
(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau
yang diakui di negaranya dapat
menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Penyelenggaraan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 118 –
(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan
bekerja sama dengan lembaga pendidikan di
Indonesia pada tingkat program studi atau
satuan pendidikan.
(3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan
dengan syarat:
a. memperoleh izin Menteri;
b. mengikuti Standar Nasional Pendidikan;
c. mengikuti ujian nasional bagi peserta didik
pendidikan dasar dan menengah warga
negara Indonesia;
d. mengikuti akreditasi oleh badan akreditasi
nasional; dan
e. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada
pendidikan anak usia dini dan jenjang
pendidikan dasar dan menengah bekerja sama
dengan satuan pendidikan di Indonesia yang
berakreditasi A atau yang setara dari Badan
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau dari
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal
sesuai kewenangannya.
(5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada jenjang
pendidikan tinggi bekerja sama dengan
perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki
program studi terkait berakreditasi A atau yang
setara dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi atau dari Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Nonformal sesuai kewenangannya.
(6) Kepemilikan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 119 –
(6) Kepemilikan lembaga asing dalam program atau
satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Program atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib
mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) pendidik warga negara Indonesia.
(8) Program atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib
mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan
puluh persen) tenaga kependidikan warga negara
Indonesia.
(9) Program atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan bersama di daerah tertentu
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 162
(1) Program atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 161 ayat (2) merupakan program
atau satuan pendidikan bertaraf internasional
atau satuan pendidikan berbasis keunggulan
lokal.
(2) Program atau satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem
remunerasi yang berkeadilan bagi semua pendidik
dan tenaga kependidikan.
Pasal 163 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 120 –
Pasal 163
(1) Program atau satuan pendidikan yang
diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 161 dapat menggunakan sistem
pendidikan yang berlaku di negara lain.
(2) Penggunaan sistem pendidikan negara lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memperoleh izin dari Menteri.
(3) Dalam hal penggunaan sistem pendidikan negara
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait
dengan disiplin ilmu agama, Menteri memberikan
izin setelah memperoleh pertimbangan dari
Menteri Agama.
Paragraf 2
Kerja Sama Pengelolaan Pendidikan
Pasal 164
(1) Satuan pendidikan anak usia dini dan satuan
pendidikan dasar dan menengah Indonesia dapat
bekerja sama dalam bidang akademik dengan
satuan pendidikan asing dalam pengelolaan
pendidikan.
(2) Program studi, pusat studi, lembaga penelitian,
lembaga pengabdian kepada masyarakat,
fakultas, atau unit kerja lain pada perguruan
tinggi Indonesia dapat bekerja sama dalam
bidang akademik dan/atau non-akademik dengan
unit kerja sejenis dari perguruan tinggi asing
dalam pengelolaan pendidikan.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) bertujuan:
a. meningkatkan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 121 –
a. meningkatkan mutu pendidikan;
b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
c. menyelenggarakan satuan pendidikan atau
program studi bertaraf internasional atau
berbasis keunggulan lokal.
(4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berbentuk:
a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga
kependidikan;
b. pertukaran peserta didik;
c. pemanfaatan sumber daya;
d. penyelenggaraan program kembaran;
e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler;
dan/atau
f. kerja sama lain yang dianggap perlu.
(5) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berbentuk:
a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga
kependidikan;
b. pertukaran peserta didik;
c. pemanfaatan sumber daya;
d. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
e. penyelenggaraan program kegiatan
perolehan kredit;
f. penyelenggaraan program transfer kredit;
g. penyelenggaraan program studi kembaran;
h. penyelenggaraan program studi gelar ganda;
i. penyelenggaraan program studi tumpang
lapis;
j. penyelenggaraan program penelitian;
k. penyelenggaraan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 122 –
k. penyelenggaraan program pengabdian
kepada masyarakat; dan/atau;
l. kerja sama lain yang dianggap perlu.
Pasal 165
(1) Kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (5)
huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh program
studi perguruan tinggi Indonesia yang
berakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
(2) Program studi perguruan tinggi luar negeri yang
bekerja sama dengan program studi di Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
terakreditasi atau diakui di negaranya.
Pasal 166
(1) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 164 ayat (2) dapat berbentuk:
a. kontrak manajemen;
b. pendayagunaan aset;
c. penggalangan dana;
d. pembagian jasa dan royalti atas hak
kekayaan intelektual; dan/atau
e. kerja sama lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama non-akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
oleh perguruan tinggi yang sudah memiliki izin
pendirian dari Kementerian.
Pasal 167 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 123 –
Pasal 167
(1) Satuan pendidikan nonformal Indonesia dapat
menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik
dengan lembaga pendidikan negara
lain.
(2) Kerja sama satuan pendidikan nonformal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk meningkatkan mutu pendidikan dan/atau
memperluas jaringan kemitraan untuk
kepentingan satuan pendidikan nonformal.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan
nonformal terakreditasi oleh Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Nonformal yang memiliki izin
pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
bentuk kerja sama pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 168
Menteri dapat membatalkan kerja sama pengelolaan
dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 167
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
atas instruksi Menteri, terbukti melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB XI . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 124 –
BAB XI
KEWAJIBAN PESERTA DIDIK
Pasal 169
(1) Peserta didik berkewajiban:
a. mengikuti proses pembelajaran sesuai
peraturan satuan pendidikan dengan
menjunjung tinggi norma dan etika
akademik;
b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama
yang dianutnya dan menghormati
pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
c. menghormati pendidik dan tenaga
kependidikan;
d. memelihara kerukunan dan kedamaian
untuk mewujudkan harmoni sosial;
e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa,
dan negara, serta menyayangi sesama
peserta didik;
f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan
prasarana, kebersihan, keamanan, dan
ketertiban satuan pendidikan;
h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan
prasarana, kebersihan, keamanan, dan
ketertiban umum;
i. menanggung biaya pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang
dibebaskan dari kewajiban;
j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan
pendidikan yang bersangkutan; dan
k. mematuhi . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 125 –
k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan di bawah bimbingan dan
keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan,
serta pembiasaan terhadap peserta didik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan.
BAB XII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 170
Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan
program pendidikan merupakan pelaksana dan
penunjang penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Kedua
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab
Pasal 171
(1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor,
pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan.
(2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:
a. guru . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 126 –
a. guru sebagai pendidik profesional mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah;
b. dosen sebagai pendidik profesional dan
ilmuwan mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat, pada
jenjang pendidikan tinggi;
c. konselor sebagai pendidik profesional
memberikan pelayanan konseling kepada
peserta didik di satuan pendidikan pada
jenjang pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi;
d. pamong belajar sebagai pendidik profesional
mendidik, membimbing, mengajar, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik,
dan mengembangkan model program
pembelajaran, alat pembelajaran, dan
pengelolaan pembelajaran pada jalur
pendidikan nonformal;
e. widyaiswara sebagai pendidik profesional
mendidik, mengajar, dan melatih peserta
didik pada program pendidikan dan
pelatihan prajabatan dan/atau dalam
jabatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
f. tutor . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 127 –
f. tutor sebagai pendidik profesional
memberikan bantuan belajar kepada peserta
didik dalam proses pembelajaran jarak jauh
dan/atau pembelajaran tatap muka pada
satuan pendidikan jalur formal dan
nonformal;
g. instruktur sebagai pendidik profesional
memberikan pelatihan teknis kepada peserta
didik pada kursus dan/atau pelatihan;
h. fasilitator sebagai pendidik profesional
melatih dan menilai pada lembaga
pendidikan dan pelatihan;
i. pamong pendidikan anak usia dini sebagai
pendidik profesional mengasuh,
membimbing, melatih, menilai
perkembangan anak usia dini pada
kelompok bermain, penitipan anak dan
bentuk lain yang sejenis pada jalur
pendidikan nonformal;
j. guru pembimbing khusus sebagai pendidik
profesional membimbing, mengajar, menilai,
dan mengevaluasi peserta didik berkelainan
pada satuan pendidikan umum, satuan
pendidikan kejuruan, dan/atau satuan
pendidikan keagamaan; dan
k. nara sumber teknis sebagai pendidik
profesional melatih keterampilan tertentu
bagi peserta didik pada pendidikan
kesetaraan.
Pasal 172
(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Kualifikasi . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 128 –
(2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru dan
dosen pada satuan pendidikan formal harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik
selain guru dan dosen diatur dengan Peraturan
Menteri.
(4) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik
pada jalur pendidikan nonformal diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 173
(1) Tenaga kependidikan selain pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171
mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik,
pengawas, peneliti, pengembang, tenaga
perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi
sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog,
pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan
keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain
yang bekerja pada satuan pendidikan.
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut:
a. pengelola satuan pendidikan mengelola
satuan pendidikan pada pendidikan formal
atau nonformal;
b. penilik melakukan pemantauan, penilaian,
dan pembinaan pada satuan pendidikan
nonformal;
c. pengawas melakukan pemantauan,
penilaian, dan pembinaan pada satuan
pendidikan formal anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah;
d. peneliti . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 129 –
d. peneliti melakukan penelitian di bidang
pendidikan pada satuan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi, serta
pendidikan nonformal;
e. pengembang atau perekayasa melakukan
pengembangan atau perekayasaan di bidang
pendidikan pada satuan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi, serta
pendidikan nonformal;
f. tenaga perpustakaan melaksanakan
pengelolaan perpustakaan pada satuan
pendidikan;
g. tenaga laboratorium membantu pendidik
mengelola kegiatan praktikum di
laboratorium satuan pendidikan;
h. teknisi sumber belajar mempersiapkan,
merawat, memperbaiki sarana dan
prasarana pembelajaran pada satuan
pendidikan;
i. tenaga administrasi menyelenggarakan
pelayanan administratif pada satuan
pendidikan;
j. psikolog memberikan pelayanan bantuan
psikologis-pedagogis kepada peserta didik
dan pendidik pada pendidikan khusus dan
pendidikan anak usia dini;
k. pekerja sosial pendidikan memberikan
layanan bantuan sosiologis-pedagogis
kepada peserta didik dan pendidik pada
pendidikan khusus atau pendidikan layanan
khusus;
l. terapis . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 130 –
l. terapis memberikan pelayanan bantuan
fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik
pada pendidikan khusus; dan
m. tenaga kebersihan dan keamanan
memberikan pelayanan kebersihan
lingkungan dan keamanan satuan
pendidikan.
Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian
Pasal 174
(1) Pemerintah merencanakan kebutuhan pendidik
dan tenaga kependidikan yang memenuhi
Standar Nasional Pendidikan pada satuan
pendidikan secara nasional.
(2) Pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya merencanakan kebutuhan
pendidik dan tenaga kependidikan yang
memenuhi Standar Nasional Pendidikan
berdasarkan perencanaan kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 175
(1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pengangkatan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 131 –
(2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
dilaksanakan dalam rangka perluasan dan
pemerataan akses pendidikan serta peningkatan
mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
(3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara
pendidikan yang didirikan masyarakat
berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan
Paragraf 1
Pembinaan Karier
Pasal 176
(1) Pemerintah mengembangkan dan menetapkan
pola pembinaan karier pendidik dan tenaga
kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib
melakukan pembinaan karier pendidik dan
tenaga kependidikan sesuai dengan pola
pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Penyelenggara . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 132 –
(3) Penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat wajib melakukan pembinaan karier
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan yang diselenggarakannya sesuai
dengan pola pembinaan karier sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam
bentuk peningkatan kualifikasi akademik
dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran
dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan.
(5) Pembinaan karier tenaga kependidikan
dilaksanakan dalam bentuk peningkatan
kualifikasi akademik dan/atau kompetensi
manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga
kependidikan dengan mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan.
Paragraf 2
Promosi dan Penghargaan
Pasal 177
Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang
pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi
kerja dalam bidang pendidikan.
Pasal 178
(1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177
diberikan dalam bentuk kenaikan
pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau
bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Promosi . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 133 –
(2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan
bukan pegawai negeri sipil pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat dilaksanakan sesuai dengan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
penyelenggara pendidikan serta ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 179
(1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 177 diberikan oleh:
a. Presiden atau Menteri pada tingkat nasional
dan/atau internasional;
b. gubernur pada tingkat provinsi;
c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/
kota;
d. camat pada tingkat kecamatan;
e. kepala desa/kelurahan pada tingkat desa/
kelurahan; dan
f. pemimpin satuan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan.
(2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat
dan organisasi profesi pada tingkat internasional,
nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,
desa/kelurahan, dan/atau tingkat satuan
pendidikan.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
dalam bentuk:
a. tanda . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 134 –
a. tanda jasa;
b. promosi;
c. piagam;
d. uang; dan/atau
e. bentuk penghargaan lainnya.
Pasal 180
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan
penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga
kependidikan berdedikasi yang bertugas di
daerah terpencil atau terbelakang, daerah
dengan kondisi masyarakat adat terpencil,
daerah perbatasan dengan negara lain, daerah
yang mengalami bencana alam, bencana sosial,
daerah tertinggal, atau daerah yang berada
dalam keadaan darurat lain.
(2) Pemerintah memberikan penghargaan kepada
pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang
berhasil menulis buku teks pelajaran dan/atau
menemukan teknologi pembelajaran baru yang
bermutu menurut penilaian Kementerian.
(3) Pemerintah memberikan penghargaan kepada
pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang
menghasilkan penelitian yang bermutu menurut
penilaian Kementerian.
(4) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur
dalam melaksanakan tugas memperoleh
penghargaan dari Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau penyelenggara satuan
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Keempat . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 135 –
Bagian Keempat
Larangan
Pasal 181
Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan
maupun kolektif, dilarang:
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar,
perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau
bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan
belajar atau les kepada peserta didik di satuan
pendidikan;
c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung
maupun tidak langsung yang menciderai
integritas evaluasi hasil belajar peserta didik;
dan/atau
d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik
secara langsung maupun tidak langsung yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB XIII
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 182
(1) Pendirian program atau satuan pendidikan
pendidikan anak usia dini formal, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Izin . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 136 –
(2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK,
yang memenuhi standar pelayanan minimum
sampai dengan Standar Nasional Pendidikan,
diberikan oleh bupati/walikota.
(3) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK,
yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
menjadi satuan dan/atau program pendidikan
bertaraf internasional diberikan oleh Menteri.
(4) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK,
yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
menjadi satuan dan/atau program pendidikan
berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh
bupati/walikota.
(5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk satuan pendidikan khusus pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah
diberikan oleh gubernur.
(6) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk RA, MI, MTs, MA, MAK, dan
pendidikan keagamaan dikeluarkan oleh Menteri
Agama.
(7) Izin pengembangan RA, MI, MTs, MA, MAK, dan
pendidikan keagamaan menjadi satuan
dan/atau program pendidikan bertaraf
internasional atau berbasis keunggulan lokal
dikeluarkan oleh Menteri Agama.
(8) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk program studi pada perguruan
tinggi umum diberikan oleh Menteri.
(9) Izin . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 137 –
(9) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk program studi pada perguruan
tinggi keagamaan diberikan oleh Menteri Agama.
(10) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk satuan pendidikan Indonesia di
luar negeri diberikan oleh Menteri.
(11) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara
pemberian izin satuan pendidikan formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (10) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 183
(1) Pemerintah dapat menyelenggarakan satuan
dan/atau program pendidikan yang bertaraf
internasional sesuai dengan kebutuhan.
(2) Izin pendirian satuan dan/atau program
pendidikan yang bertaraf internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh Menteri.
Pasal 184
(1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan
formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan
kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan
pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta
manajemen dan proses pendidikan.
(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam
Standar Nasional Pendidikan.
(3) Selain . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 138 –
(3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus
melampirkan:
a. hasil studi kelayakan tentang prospek
pendirian satuan pendidikan formal dari
segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
b. hasil studi kelayakan tentang prospek
pendirian satuan pendidikan formal dari
segi prospek pendaftar, keuangan, sosial,
dan budaya;
c. data mengenai perimbangan antara jumlah
satuan pendidikan formal dengan penduduk
usia sekolah di wilayah tersebut;
d. data mengenai perkiraan jarak satuan
pendidikan yang diusulkan di antara gugus
satuan pendidikan formal sejenis;
e. data mengenai kapasitas daya tampung dan
lingkup jangkauan satuan pendidikan
formal sejenis yang ada; dan
f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk
kelangsungan pendidikan paling sedikit
untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
(4) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan
oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah
nonkementerian, selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) harus pula memenuhi
persyaratan:
a. memiliki program-program studi yang
diselenggarakan secara khas terkait dengan
tugas dan fungsi kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian yang
bersangkutan; dan
b. adanya . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 139 –
b. adanya undang-undang sektor terkait yang
menyatakan perlu diadakannnya
pendidikan yang diselenggarakan secara
khas terkait dengan tugas dan fungsi
kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang bersangkutan.
(5) Persyaratan dan tata cara pendirian program
studi pada perguruan tinggi negeri dan
perguruan tinggi swasta dilakukan berdasarkan
ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 185
(1) Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib
memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/
kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat
pendirian dan tata cara pemberian izin satuan
pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan
Menteri.
BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 186
Masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai
komponen masyarakat, pendidikan berbasis
masyarakat, dewan pedidikan, dan komite
sekolah/madrasah.
Bagian Kedua . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 140 –
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 187
Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi
memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata
kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Ketiga
Komponen Peran Serta Masyarakat
Pasal 188
(1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta
perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi
profesi, pengusaha, dan organisasi
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana,
dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
a. penyediaan sumber daya pendidikan;
b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
c. penggunaan hasil pendidikan;
d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
f. pemberian pertimbangan dalam
pengambilan keputusan yang berdampak
pada pemangku kepentingan pendidikan
pada umumnya; dan/atau
g. pemberian . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 141 –
g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada
satuan pendidikan dan/atau penyelenggara
satuan pendidikan dalam menjalankan
fungsinya.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk
pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas
pengawasan fungsional.
(4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam
pendidikan dapat disalurkan melalui:
a. dewan pendidikan tingkat nasional;
b. dewan pendidikan tingkat provinsi;
c. dewan pendidikan tingkat kabupaten/kota;
d. komite sekolah/madrasah; dan/atau
e. organ representasi pemangku kepentingan
satuan pendidikan.
(5) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam
pendidikan melalui:
a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
b. pemberian pertimbangan kurikulum
program studi sarjana atau diploma empat
yang lulusannya berpotensi melanjutkan
pada pendidikan profesi;
c. pemberian pertimbangan kurikulum
program studi kejuruan atau vokasi yang
relevan;
d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi
yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
e. akreditasi program studi atau satuan
pendidikan; dan/atau
f. peran lain yang relevan dengan
keprofesiannya.
Bagian Keempat . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 142 –
Bagian Keempat
Pendidikan Berbasis Masyarakat
Pasal 189
(1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat
dilaksanakan pada satuan pendidikan formal
dan/atau nonformal pada semua jenjang dan
jenis pendidikan.
(2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan
pendidikan berbasis masyarakat pada
pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai
dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan
budaya untuk kepentingan masyarakat.
Pasal 190
(1) Kurikulum satuan pendidikan berbasis
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 189 memenuhi Standar Nasional
Pendidikan.
(2) Satuan pendidikan berbasis masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dapat
mengembangkan kurikulum sesuai dengan
kekhasan agama atau lingkungan sosial dan
budaya masing-masing.
Pasal 191
(1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan
pendidikan berbasis masyarakat pada
pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Penyelenggara . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 143 –
(2) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis
masyarakat dapat mengembangkan pola
penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai
dengan kekhasan agama atau sosial budaya
masing-masing.
(3) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis
masyarakat dapat mengembangkan pola
pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan
kekhasan agama atau sosial budaya masingmasing.
Bagian Kelima
Dewan Pendidikan
Pasal 192
(1) Dewan pendidikan terdiri atas Dewan
Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan
Provinsi, dan Dewan Pendidikan Kabupaten/
Kota.
(2) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan
mutu pelayanan pendidikan dengan
memberikan pertimbangan, arahan dan
dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta
pengawasan pendidikan pada tingkat nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota.
(3) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya
secara mandiri dan profesional.
(4) Dewan pendidikan bertugas menghimpun,
menganalisis, dan memberikan rekomondasi
kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota
terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi
masyarakat terhadap pendidikan.
(5) Dewan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 144 –
(5) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada masyarakat melalui media cetak,
elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk
lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
(6) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh
yang berasal dari:
a. pakar pendidikan;
b. penyelenggara pendidikan;
c. pengusaha;
d. organisasi profesi;
e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau
sosial-budaya; dan
f. pendidikan bertaraf internasional;
g. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
dan/atau
h. organisasi sosial kemasyarakatan.
(7) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan
dilaksanakan melalui pengumuman di media
cetak, elektronik, dan laman.
(8) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan
adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(9) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan
apabila:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia;
c. tidak dapat melaksanakan tugas karena
berhalangan tetap; atau
d. dijatuhi . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 145 –
d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak
pidana kejahatan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
(10) Susunan kepengurusan dewan pendidikan
sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan
dan sekretaris.
(11) Anggota dewan pendidikan berjumlah gasal.
(12) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota
secara musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara.
(13) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber
dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
Pasal 193
(1) Dewan Pendidikan Nasional berkedudukan di
ibukota negara.
(2) Anggota Dewan Pendidikan Nasional ditetapkan
oleh Menteri.
(3) Anggota Dewan Pendidikan Nasional paling
banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
(4) Menteri . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 146 –
(4) Menteri memilih dan menetapkan anggota
Dewan Pendidikan Nasional atas dasar usulan
dari panitia pemilihan anggota Dewan
Pendidikan Nasional yang dibentuk oleh
Menteri.
(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) mengusulkan kepada Menteri paling
banyak 30 (tiga puluh) orang calon anggota
Dewan Pendidikan Nasional setelah
mendapatkan usulan dari:
a. organisasi profesi pendidik;
b. organisasi profesi lain; atau
c. organisasi kemasyarakatan.
Pasal 194
(1) Dewan Pendidikan Provinsi berkedudukan di
ibukota provinsi.
(2) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi ditetapkan
oleh gubernur.
(3) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi berjumlah
paling banyak 13 (tiga belas) orang.
(4) Gubernur memilih dan menetapkan anggota
Dewan Pendidikan Provinsi atas dasar usulan
dari panitia pemilihan anggota Dewan
Pendidikan Provinsi yang dibentuk oleh
gubernur.
(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) mengusulkan kepada gubernur paling
banyak 26 (dua puluh enam) orang calon
anggota Dewan Pendidikan Provinsi setelah
mendapatkan usulan dari:
a. organisasi profesi pendidik;
b. organisasi profesi lain; atau
c. organisasi kemasyarakatan.
Pasal 195 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 147 –
Pasal 195
(1) Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
(2) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh bupati/walikota.
(3) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4) Bupati/walikota memilih dan menetapkan
anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
atas dasar usulan dari panitia pemilihan
anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
yang dibentuk oleh bupati/walikota.
(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) mengusulkan kepada bupati/walikota
paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon
anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
setelah mendapatkan usulan dari:
a. organisasi profesi pendidik;
b. organisasi profesi lain; atau
c. organisasi kemasyarakatan.
Bagian Keenam
Komite Sekolah/Madrasah
Pasal 196
(1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam
peningkatan mutu pelayanan pendidikan
dengan memberikan pertimbangan, arahan dan
dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta
pengawasan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan.
(2) Komite . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 148 –
(2) Komite sekolah/madrasah menjalankan
fungsinya secara mandiri dan profesional.
(3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan
menindaklanjuti terhadap keluhan, saran,
kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan
pendidikan.
(4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1
(satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan
pendidikan formal pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah.
(5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik
kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat
membentuk komite sekolah/madrasah
gabungan dengan satuan pendidikan lain yang
sejenis.
(6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di
satuan pendidikan.
(7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
dan/atau
e. sumber lain yang sah.
Pasal 197
(1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah
paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas
unsur:
a. orang tua/wali peserta didik paling banyak
50% (lima puluh persen);
b. tokoh . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 149 –
b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga
puluh persen); dan
c. pakar pendidikan yang relevan paling
banyak 30% (tiga puluh persen).
(2) Masa jabatan keanggotaan komite
sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan
dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.
(3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat
diberhentikan apabila:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia; atau
c. tidak dapat melaksanakan tugas karena
berhalangan tetap;
d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak
pidana kejahatan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
(4) Susunan kepengurusan komite sekolah/
madrasah terdiri atas ketua komite dan
sekretaris.
(5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh
rapat orangtua/wali peserta didik satuan
pendidikan.
(6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh
anggota secara musyawarah mufakat atau
melalui pemungutan suara.
(7) Anggota . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 150 –
(7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/
madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.
Bagian Ketujuh
Larangan
Pasal 198
Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/
madrasah, baik perseorangan maupun kolektif,
dilarang:
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar,
perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau
bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari
peserta didik atau orang tua/walinya di satuan
pendidikan;
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar
peserta didik secara langsung atau tidak
langsung;
d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta
didik baru secara langsung atau tidak langsung;
dan/atau
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai
integritas satuan pendidikan secara langsung
atau tidak langsung.
BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 199
(1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dewan pendidikan dan
komite sekolah/madrasah.
(2) Pengawasan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 151 –
(2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 200
(1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan mencakup pengawasan
administratif dan teknis edukatif yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah melaksanakan:
a. pengawasan secara nasional terhadap
pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan tinggi;
b. pengawasan secara nasional terhadap
pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah yang
menjadi kewenangannya;
c. pengawasan terhadap pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan Indonesia di
luar negeri;
d. koordinasi pengawasan secara nasional
terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah; dan
e. pengawasan terhadap penggunaan dana
Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh
pemerintah daerah untuk pendidikan.
(3) Pemerintah provinsi melaksanakan:
a. pengawasan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 152 –
a. pengawasan terhadap pengelolaan dan
penyelenggaraan satuan pendidikan
bertaraf internasional atau yang dirintis
untuk menjadi bertaraf internasional;
b. pengawasan terhadap pengelolaan dan
penyelenggaraan satuan pendidikan
khusus dan layanan khusus; dan
c. koordinasi pengawasan terhadap
pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah yang
menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota;
(4) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan
terhadap pengawas sekolah dalam
melaksanakan tugas koordinasi pengawasan
terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
dan pendidikan menengah yang menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten atau kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
(5) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan
pengawasan terhadap pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi
kewenangannya.
Pasal 201
(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan
kewenangan masing-masing, menindaklanjuti
pengaduan masyarakat tentang penyimpangan
di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Tindak . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 153 –
(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi,
verifikasi, atau investigasi apabila:
a. pengaduan disertai dengan identitas
pengadu yang jelas; dan
b. pengadu memberi bukti adanya
penyimpangan.
Pasal 202
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 199 dapat dilakukan dalam bentuk
pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja,
pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik,
pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan
terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau
lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga
pengawasan fungsional yang memiliki
kewenangan dan kompetensi pemeriksaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 203
Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau
investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201
ayat (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota dapat menunjuk
lembaga pemeriksaan independen.
Pasal 204 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 154 –
Pasal 204
(1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan
terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.
(2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan
Nasional dilaporkan kepada Menteri.
(3) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan
Provinsi dilaporkan kepada gubernur.
(4) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan
Kabupaten/Kota dilaporkan kepada bupati/
walikota.
Pasal 205
(1) Komite sekolah/madrasah melaksanakan
pengawasan terhadap pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan.
(2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah/
madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/
wali peserta didik yang diselenggarakan dan
dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan
guru.
BAB XVI
SANKSI
Pasal 206
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya dapat menutup satuan
pendidikan dan/atau program pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan
Pasal 185 ayat (1).
Pasal 207 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 155 –
Pasal 207
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi
administratif berupa peringatan, penggabungan,
penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya
pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan,
penutupan satuan pendidikan dan/atau program
pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal
55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 69 ayat (4), Pasal 71
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72, Pasal 81 ayat (6), Pasal
95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 122 ayat (1), Pasal 131
ayat (5), Pasal 162 ayat (2), dan Pasal 184.
Pasal 208
(1) Perseorangan atau kelompok anggota civitas
akademika perguruan tinggi yang
melaksanakan kebebasan akademik dan/atau
otonomi keilmuan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan
Pasal 92, dikenai sanksi administratif oleh
pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak
mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri dapat mengenakan sanksi
kepada pelanggar dan kepada pejabat yang
tidak mengenakan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perguruan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 156 –
(3) Perguruan tinggi atau unit dari perguruan tinggi
yang melaksanakan kebebasan akademik
dan/atau otonomi keilmuan, baik disengaja
maupun tidak disengaja, yang melanggar
ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 dan Pasal
92, dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah
berupa teguran tertulis, penggabungan,
pembekuan, penutupan, dan/atau dicabut izin
penyelenggaraannya.
(4) Pemerintah dapat memberikan sanksi
administratif berupa teguran tertulis,
penggabungan, pembekuan, dan/atau
penutupan perguruan tinggi yang
melaksanakan dharma perguruan tinggi yang
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 209
Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa peringatan,
skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan
pendidikan oleh satuan pendidikan.
Pasal 210
Perseorangan, kelompok, atau organisasi, yang
menyelenggarakan pendidikan nonformal baik
disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103
sampai dengan Pasal 115 dapat dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis, penggabungan,
pembekuan, dan/atau penutupan dari Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah.
Pasal 211 . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 157 –
Pasal 211
Satuan pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
ayat (2), Pasal 122, dan Pasal 123 dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis, penggabungan,
pembekuan, dan/atau penutupan oleh Menteri.
Pasal 212
(1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171
ayat (2) tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas
dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 173 ayat (2) tanpa alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai
negeri sipil yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181
dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan
pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175
ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian
kerja atau kesepakatan kerja bersama dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyelenggara . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 158 –
(5) Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat yang melalaikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3),
Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1),
Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47,
dan Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis
pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak
diindahkan dilakukan pembekuan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Seseorang yang mengangkat, menempatkan,
memindahkan, atau memberhentikan pendidik
atau tenaga kependidikan yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 175 tanpa alasan yang sah, dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis,
penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan
kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan,
pemberhentian dengan hormat, dan/atau
pemberhentian dengan tidak hormat dari
jabatannya.
Pasal 213
(1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan
tentang penyelenggaraan pendidikan:
a. bertaraf internasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dan
Pasal 154; atau
b. berbasis keunggulan lokal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dan
Pasal 158 ayat (1);
dikenai . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 159 –
dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan
atau penghentian subsidi hingga pencabutan
izin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan
paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 214
(1) Penyelenggaraan pendidikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia oleh perwakilan
negara asing atau lembaga pendidikan asing
yang tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 160 dan Pasal
161 ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikenai
sanksi oleh Menteri berupa teguran tertulis
dan/atau penutupan satuan pendidikan.
(2) Satuan pendidikan negara lain yang
menyelenggarakan pendidikan bekerja sama
dengan satuan pendidikan di Indonesia yang
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dan Pasal
163 ayat (2) dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau
penutupan satuan pendidikan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
(3) Satuan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 160 –
(3) Satuan pendidikan Indonesia yang
melaksanakan kerja sama pengelolaan dengan
satuan pendidikan negara lain yang tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 165 ayat (2), Pasal 166 ayat (2), dan
Pasal 167 ayat (3) dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau
penutupan satuan pendidikan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 215
Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan
tentang pengelolaan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal
54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis,
penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan
satuan pendidikan oleh Pemerintah atau atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 216
(1) Anggota dewan pendidikan atau komite
sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198
dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis oleh Pemerintah atau oleh pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Anggota dewan pendidikan atau komite
sekolah/madrasah yang dalam menjalankan
tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
192 ayat (2) dan ayat (4) serta fungsi komite
sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 196 ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya.
BAB XVII . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 161 –
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 217
Satuan pendidikan yang dinyatakan oleh pendirinya
sebagai sekolah internasional sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, paling lambat 3 (tiga)
tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib
menyesuaikan menjadi:
a. satuan pendidikan kategori standar atau
katagori mandiri sesuai dengan peraturan yang
mengatur tentang standar nasional pendidikan;
b. satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
c. satuan pendidikan bertaraf internasional; atau
d. satuan pendidikan yang diselenggarakan atas
dasar kerja sama satuan pendidikan asing
dengan satuan pendidikan negara Indonesia.
Pasal 218
(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
lembaga pendidikan asing atau badan hukum
asing yang ada sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini wajib menyesuaikan menjadi
satuan pendidikan yang diselenggarakan atas
dasar kerja sama satuan pendidikan asing
dengan satuan pendidikan negara Indonesia
sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, paling
lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan
Pemerintah ini berlaku.
(2) Satuan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 162 –
(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan atas
dasar kerja sama lembaga pendidikan asing
atau badan hukum asing dengan lembaga
pendidikan atau badan hukum di Indonesia
yang ada sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, wajib menyesuaikan menjadi
satuan pendidikan yang diselenggarakan atas
dasar kerja sama satuan pendidikan asing
dengan satuan pendidikan negara Indonesia
sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, paling
lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan
Pemerintah ini berlaku.
Pasal 219
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
semua peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 220
Pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan,
peraturan pelaksanaan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3411);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3763);
c. Peraturan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 163 –
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3764);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991
tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3460);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991
tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3461);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992
tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3974);
g. Peraturan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 164 –
g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
tentang Peranserta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3485);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3859);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999
tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri
sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3860);
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan belum diganti berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 221
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3411);
b. Peraturan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 165 –
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3763);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3764);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991
tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3460);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991
tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3461);
f. Peraturan . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 166 –
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992
tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3974);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
tentang Peranserta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3485);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3859);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999
tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri
sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3860);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 222
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar . . .
http://www.djpp.depkumham.go.id
– 167 –
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 23
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
http://www.djpp.depkumham.go.id

PERCEPATAN (S1 – S2 – S3)

Comments Off on PERCEPATAN (S1 – S2 – S3)

 

 

 

Dengan hormat,

Sejalan sejak  berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, antara lain  sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program; peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh (Pasal 118).  www.djpp.menkumham.go.id

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tersebut di atas, kami dari Asosiasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Indonesia (AP3I) mohon kerjasama untuk menyelenggarakan dan mengelola program-program pendidikan dan pelatihan yang diakreditasi pemerintah untuk para guru, dosen dan karyawan pemerintah daerah serta karyawan perusahaan swasta di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Adapun program-program yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:

§  Tansfer Program D1, D2, D3 dari semua jurusan ke S1

§  S1 : Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, Teknik Lingkungan, Manajemen, Akuntansi, PGSD/ PAUD

§  S2 : Magister Manajemen Konsentrasi Keuangan, SDM, Pemasaran,  dan Pendidikan

§  S3 : Doctor in Business Administration, Doctor in Public Administration, Doctor in Education

§  Pelatihan-pelatihan peningkatan produktivitas perusahaan, SDM, Keuangan, Produksi, Pemasaran, Perpajakan, Bahasa Inggris, AMDAL. ISO, SSQ-International, dll

Demikian surat permohonan ini kami ajukan dengan harapan  kami selaku  mitra sukses Bapak  akan mengelola dan mengkoordinir kelas jauh ini dengan penuh tanggung jawab dari awal hingga selesainya program. Dengan senang hati besedia melayani segala pertanyaan dari Bapak melalui Telpon. 08175466889 untuk membicarakan MOU lebih lanjut.

 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MULAI TINGKAT DASAR SD – SMP – SMA HINGGA PERGURUAN TINGGI S1 – S2 – S3


KALAU BISA MURAH KENAPA HARUS MAHAL, KALAU BISA MUDAH KENAPA HARUS DIPERSULIT, KALAU BISA CEPAT KENAPA HARUS LAMBAT

PERSYARATAN DAN PENJELASAN LEBIH LANJUT

KLIK GAMBAR INI !

KERJASAMA PROGRAM S1 - S2 - S3

ANGGARAN PENDIDIKAN 20% APBN

Comments Off on ANGGARAN PENDIDIKAN 20% APBN

Pemerintah Pertahankan Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN

 

Jakarta, Senin (3 Agustus 2009) — Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pemerintah akan mempertahankan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini merupakan salah satu prioritas belanja pemerintah untuk mendukung sasaran – sasaran pembangunan sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) 2010 dalam Rencana APBN 2010.

“Dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN kita berharap dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri kita guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21,” katanya saat menyampaikan pokok – pokok Rancangan APBN tahun 2010 dan nota keuangan 2010 pada Rapat Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa reses persidangan empat tahun sidang 2008/2009 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/08/A2009).

Hadir pada acara Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, para anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota lembaga – lembaga negara, duta besar dan pimpinan perwakilan badan – badan dan organisasi internasional, serta para gubernur kepala daerah.

Presiden SBY menyebutkan, prioritas lain belanja pemerintah adalah untuk memperbaiki kesejahteraaan aparatur negara dan pensiunan, melanjutkan seluruh program kesejahteraan rakyat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras bersubsidi atau tadinya disebut raskin. Selain itu, kata Presiden SBY, melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi, pertanian, energi, dan proyek padat karya lainnya.

Prioritas lainnya, kata Predisen SBY, adalah mendorong revitalisasi industri dan pemulihan dunia usaha, meneruskan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik. Kemudian meningkatkan anggaran operasional, pemeliharaan, dan pengadaan alat tama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista TNI), serta meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Presiden SBY mengatakan, sesuai dengan prioritas RKP 2010 dalam RAPBN tahun 2010 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.37 triliun untuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. “Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 12 sampai dengan 13,5 persen,” katanya.

Sementara itu, lanjut Presiden SBY, alokasi anggaran yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia(SDM) Indonesia pada tahun 2010 direncanakan mencapai Rp.51,2 triliun. Sasaran yang hendak dicapai dengan alokasi di anggaran tersebut antara lain adalah untuk bidang pendidikan. “Yaitu meningkatnya akses dan pemerataan pada jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia tujuh sampai dengan lima belas tahun,” katanya.

Presiden SBY menyebutkan, sasaran lainnya adalah menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya kualitas pendidikan, dan meningkatnya kesejahteraan pendidik. Selain itu, di bidang kesehatan yaitu tersedianya fasilitas kesehatan dasasr dan rujukan, serta terlayaninya seluruh penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, serta di kelas III rumah sakit.

Sasaran berikutnya adalah di bidang perbaikan gizi yaitu meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping air susu ibu (ASI) pada anak usia 6 sampai dengan 24 bulan keluarga miskin. “Bidang Keluarga Berencana (KB) yaitu terlayaninya peserta KB baru sekitar 7,1 juta peserta diantaranya 3,7 juta adalah peserta KB baru miskin dan meningkatkan peserta KB aktif menjadi sekitar 26,7 juta peserta diantaranya 11,9 juta adalah peserta KB aktif miskin,” katanya.

Lebih lanjut Presiden SBY menyampaikan, dari alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2010 sebesar Rp.699,7 triliun, anggaran belanja direncanakan untuk seluruh kementerian negara dan lembaga mencapai Rp.327,6 triliun atau naik sebesar Rp.10,6 triliun dibandingkan dengan perkiraan realisasinya di tahun 2009. “Kenaikan anggaran belanja kementerian dan lembaga tersebut terutama untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang direncanakan dalam RKP tahun 2010,” ujarnya.

Presiden SBY mengatakan, berdasarkan prioritas RKP 2010, serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi kementerian negara dan lembaga dalam RAPBN tahun anggaran 2010, terdapat beberapa kementerian negara atau lembaga yang mendapat alokasi anggaran yang cukup besar. Presiden SBY menyebutkan, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam tahun 2010 mendatang direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.51,8 triliun, Departemen Pertahanan (Dephan) Rp.40,7 triliun, Departemen Pekerjaan Umum (Dep PU) Rp.34,3 triliun, Departemen Agama (Depag) Rp.26 triliun, Kepolisian Negara RI Rp.25,8 triliun, Departemen Kesehatan (Depkes) Rp.20,8 triliun dan Departemen Perhubungan (Dephub) Rp.16 triliun.

Presiden SBY menyampaikan, alokasi anggaran pendidikan yang besar pada Depdiknas dan Depag dimaksudkan terutama untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun , pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. “Anggaran itu juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan guru,” kata Presiden SBY.

Sementara, kata Presiden SBY, dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam 2010 mendatang alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp.309,8 triliun. “Dari jumlah tersebut alokasi dana perimbangan direncanakan mencapai Rp.293 triliun atau naik Rp.7,7 triliun,” katanya.

Presiden SBY menyebutkan, kenaikan terbesar dari dana perimbangan dalam tahun 2010 tersebut berasal dari rencana realokasi tunjangan profesi yang dialokasikan sebagai dana alokasi umum (DAU) tambahan untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp.8,9 triliun. “Rencana realokasi tunjangan profesi guru ke dalam DAU mulai tahun 2010 sejalan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Presiden SBY, mulai tahun 2010 alokasi DAU dalam struktur APBN akan terdiri dari DAU murni yang dialokasikan dengan menggunakan formula murni dan DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru. “Tunjangan tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya sesuai dengan kewenangannya, ” katanya.

Disamping itu, kata Presiden SBY, untuk melanjutkan kebijakan yang diambil pada 2009 tentang penghasilan minimal golongan terendah guru sebesar Rp.2 jt per bulan maka dalam RAPBN 2010 masih dialokasikan dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan kependidikan bagi guru sebesar Rp.7,9 triliun. “Kita semua berharap dengan ditingkatkannya alokasi anggaran ini kesejahteraan para guru dan dosen akan semakin membaik dan akhirnya sesuai dengan harapan rakyat Indonesia mutu pendidikan kita harus meningkat lebih tinggi lagi,” katanya.

Sebelumnya, Presiden SBY, menyampaikan pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp.911,5 triliun atau meningkat Rp.38,8 triliun dari sasaran RAPBN Perubahan tahun anggaran 2009. Belanja negara direncanakan mencapai Rp.1.009,5 triliun yang berarti lebih tinggi sebesar 3,8 triliun rupiah dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P tahun 2009. “Dengan demikian defisit anggaran dalam tahun 2010 direncanakan mencapai Rp.98 triliun atau 1,6 persen dari product domestic bruto (PDB),” katanya.

Jumlah ini, kata Presiden SBY, mengalami penurunan sebesar Rp.35 triliun bila dibandingkan target yang direncanakan dalam RAPBN-P 2009 sebesar  Rp.133 triliun atau 2,5 persen dari PDB. “Untuk mencapai sasaran pendapatan negara pada tahun anggaran 2010 mendatang, pemerintah akan terus melanjutkan langkah – langkah optimalisasi penerimaan baik penerimaan dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” katanya.

Presiden SBY menyebutkan, dari rencana pendapatan negara dan hibah yang ditargetkan mencapai Rp.911,5 triliun, dalam tahun 2010 penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp.729,2 triliun, sedangkan PNBP diperkirakan mencapai Rp.180,9 triliun.***


Sumber: Pers Depdiknas

PROGRAM KESETARAAN (SD – SMP – SMA)

Comments Off on PROGRAM KESETARAAN (SD – SMP – SMA)

MENERIMA PENDAFTARAN UJIAN PAKET C, PAKET B, PAKET A, DALAM DAN LUAR NEGERI.

DIREKTORAT PENDIDIKAN KESETARAAN (DIKSETARA)


Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan tiga pilar kebijakan Pembangunan Pendidikan beserta indikator kinerja kuncinya. Ketigapilar kebijakan tersebut adalah:
  1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan,
  2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan
  3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Untuk perluasan akses pendidikan non-formal kesetaraan, pemerintah telah membentuk Direktorat Pendidikan Kesetaraan yang tadinya berupa sub – direktorat pada Direktorat Pendidikan Masyarakat, dikukuhkan melalui Program pendidikan kesetaraan telah berperan penting dan sangat signifikan dalam memberikan layanan pendidikan bagi mereka yang putus sekolah, anak-anak yang kurang mampu, anak-anak dari etnis minoritas, anak-anak di daerah terpencil, anak-anak jalanan, dan peserta didik dewasa.


TUGAS & FUNGSIDirektorat Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan fungsi:

  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan kesetaraan.
  • Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan kesetaraan.
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan.
  • Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan kesetaraan.
  • Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

VISI DAN MISI

VISI

  • Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas, Berdaya, dan Berakhlak Mulia.

MISI

  • Menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi sasaran pendidikan nonformal.
  • Memperluas akses pendidikan kesetaraan menengah.
  • Meningkatkan kecakapan hidup peserta didik.

TUJUAN PENDIDIKAN KESETARAAN

  • Memperluas akses Pendidikan Dasar 9 tahun melalui jalur Pendidikan Non formal Progam Paket A dan Paket B.
  • Memperluas akses Pendidikan Menengah melalui jalur Pendidikan Nonformal Progam Paket C.
  • Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Kesetaraan program Paket A, B dan C.
  • Menguatkan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik terhadap penyelenggaraan dan lulusan Pendidikan Kesetaraan.

STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN KESETARAANPENGERTIAN DASAR

  • Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/IMTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.
  • Hasil pendidikan nonformal dapat sihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (UU No 20/2003 Sisdiknas Psl 26 Ayat (6).
  • Setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.

STANDAR KOMPETENSI

  1. Standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai sama, perbedaannya pada proses pembelajaran yang menekankan pada kemampuan belajar mandiri setara memberikan akan pengakuan terhadap pengetahuan dan kecakapan hidup yang diperoleh seseorang baik secara secara mandiri atau pun dari nara sumber lain melalui sistem tes pengakuan (tes penempatan).
  2. Kecerdasan lain disamping kecerdasan logika- matematika (cerdas bahasa,cerdas alam, cerdas musik, cerdas ruang/gambar, cerdas kinestetika, cerdas intrapersonal) dapat dihargai.

SASARAN PENDIDIKAN KESETARAAN

  1. Kelompok masyarakat usia 15 – 44 yang belum tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
  2. Kelompok masyarakat yang membentuk komunitas belajar sendiri dengan flexi learning seperti komunitas sekolah rumah atau komunitas e- learning.
  3. Penduduk yang terkendala ke jalur formal karena berbagai hal berikut:
    • Potensi khusus seperti pemusik, atlet, pelukis dll,
    • Waktu seperti pengrajin, buruh, dan pekerja lainnya,
    • Geografi seperti etnik minoritas, suku terasing dan terisolir,
    • Ekonomi seperti penduduk miskin dari kalangan petani, nelayan, penduduk kumuh dan miskin perkotaan, pekerja rumah tangga, dan tenaga kerja wanita,
    • Keyakinan seperti warga pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah), bermasalah sosial/hukum seperti anak jalanan, korban Napza, dan anak Lapas.

SASARAN PENCAPAIAN

  • Sasaran utama pendidikan kesetaraan adalah peserta didik putus sekolah 3 tahun di atas usia sekolah.
  • Sebagian usia sekolah sebagai layanan khusus bila akses terhadap sekolah formal tidak ada.

KARAKTERISTIK SASARAN PENDIDIKAN KESETARAAN
Kelompok Usia 15 – 44 tahun, yang terdiri dari dua kelompok :
  1. Kelompok usia 13-15 tahun (3 tahun di atas usia SD/MI) terdapat 583.487 orang putus SD/MI, dan 1,6 juta lebih yang tidak sekolah SD/MI.
  2. Kelompok usia 16-18 tahun terdapat 871.875 orang putus SMP/MTs, dan 2,3 juta lebih yang lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke SMP/MTs.

LAYANAN KHUSUS

  • Layanan Khusus daerah perbatasan menjangkau peserta didik yang tinggal di kawasan perbatasan.
  • Layanan Khusus daerah terpencil Ditujukan pada peserta didik yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  • Layanan Khusus daerah tertinggal ditujukan bagi peserta didik yang berada di daerah tertinggal.
  • Layanan Khusus disediakan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri tetapi belum menamatkan pendidikan dasar.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Formulir Paket ABC

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sekretariat Pengelola  Pendidikan Kesetaraan

08175466889

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UJIAN NASIONAL (SD – SMP – SMA)

Comments Off on UJIAN NASIONAL (SD – SMP – SMA)

KELOMPOK BELAJAR


Kejar atau Kelompok Belajar adalah pendidikan masyarakat formal yang difasilitasi oleh Pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah. Kejar terdiri atas tiga paket: Paket A, Paket B dan Paket C. Setiap peserta Kejar dapat mengikuti Ujian Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

UJIAN KESETARAAN

Peserta kejar Paket A dapat mengikuti Ujian Kesetaraan SD, peserta Kejar Paket B dapat mengikuti Ujian Kesetaraan tingkat SLTP dan peserta Kejar Paket C dapat mengikuti Ujian Kesetaraan SMU/SMK/MA. Ujian kesetaraan diselenggarakan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juli dan Oktober. Setiap peserta yang lulus berhak memiliki sertifikat (ijazah) yang setara dengan pendidikan formalnya.

KONTROVERSI

Kejar Paket C sempat menjadi populer karena para peserta Ujian Akhir Nasional (UAN) tingkat SMU dan MA yang tidak lulus dapat mencoba lagi dengan menggunakan jalur ini.

Beberapa Landasan Hukum Pendidikan Kesetaraan

  • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
  • UNDANG-UNDANG Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  • HADITS RASULULLAAH SAW
  • PERATURAN PEMERINTAH
    • No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
    • No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
    • No. 39 tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
    • No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  • INTRUKSI PRESIDEN No. 1 tahun 1994t entang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
  • KEPUTUSAN MENTRI
    • Kep. Mendikbud No. 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B
    • Pernyataan Mendiknas pada 22 Juni 2000 tentang pelaksanaan Paket C.
    • Kep. Mendiknas No. 0132/U/2004 tentang Paket C.
  • DEKLARASI DAKKAR: Education for All (Dakar, 2000)

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PEMBUKAAN UUD’45

” …Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial, …..”

PASAL 28B AYAT 1

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan mafaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia”


UNDANG-UNDANG RI TAHUN 2003 SISDIKNAS

PASAL 5 ; AYAT (1,5)

1) Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
5) Setiap Warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan
pendidikan sepanjang hayat.

PASAL 13 AYAT (1)

1) Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang
dapat saling melengkapi dan memperkaya.


UNDANG-UNDANG RI TAHUN 2003 SISDIKNAS

PASAL 26; AYAT (1,3,6):

1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
3) Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, sertapendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
6) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasilprogram pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional penilaian.

DEKLARASI DAKKAR

  1. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.
  2. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.
  3. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai.
  4. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi demua orang dewasa.
  5. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.
  6. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills) yang penting.

IJASAH PAKET C BERHAK MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI

TINGGINYA tingkat kelulusan Ujian Nasional untuk SD/SMPMTs dan SMA/MA/SMK, tidak memudarkan pamor Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, karena Ujian Nasional Paket C memiliki hak eligibilitas yang sama, sehingga tak perlu diragukan lulusannya dan dapat diterima di perguruan tinggi. Tahun ini sebanyak 364.984 peserta didik mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Ujian diselenggarakan pada 19-22 Juni untuk Program Paket C dan 26-28 Juni untuk program Paket A dan B. Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Soedibyo, setiap orang yang lulus UNPK Paket A, B atau C memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijasah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Dengan demikian, mereka akan lebih diakui dalam pendidikan selanjutnya.“Status kelulusan program pendidikan kesetaraan Paket C memiliki hak eligibilitas atau hak memperoleh hasil dan kesempatan belajar yang sama atau setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Karena itu, setiap lembaga diminta untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas,” tegas Bambang Sudibyo,Hal itu, tambahnya, agar tidak diindikasikan melanggar hak azasi manusia. Karena setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga semuanya bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan bekerja.Menurut Mendiknas, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menganut sistem multi entry-exit. Dalam pasal 26 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidkan umum setara SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA yang mencakup proram Paket A, B dan C. 

Dikatakannya, dalam Pasal 26 ayat 6 jelas disebutkan bahwa hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Dengan demikian mendiskriminasikan peserta Ujian Nasional Kesetaraan jelas meruapakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia,

“Tahun ini, perincian jumlah peserta UNPK yang berasal dari jalur non formal adalah program Paket A tercatat sebanyak 38.209 orang, Program Paket B 156.169 orang dan Paket C 170.609 orang. Dari jumlah 364.984 prang sebanyak
lebih dari 23.308 orang berasal dari pondok pesantren yang berada di 27 provinsi,” jelasnya.

Data ini, tambah dia, belum termasuk yang berasal dari peserta tidak lulus UN Sekolah Formal tahun 2007. Menurut laporan dari beberapa provinsi menunjukan menurunnya jumlah pendaftar sesuai dengan meningkatnya kelulusan sekolah.

Melibatkan Inspektorat
Secara terpisah Direktur Pendidikan Kesetaraan Depdiknas, Ella Yulaelawati mengatakan, dalam pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B , dan C mulai tahun ini melibatkan pegawai inspektorat jenderal Depdiknas di seluruh wilayah Indonesia untuk ikut mengawasi pelaksanaan ujian. Upaya ini ditempuh untuk mengetahui dan menindaklanjuti indikasi kecurangan sedini mungkin.

“Saya sangat mengimbau supaya tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan UNPK. Ini perlu dijaga sebab pendidikan kesetaraan ini mulai diminati. Pendidikan kesetaraan kini bukan hanya melayani kaum marjinal tapi juga warga yang memilih melakukan pendidikan swadaya di luar sekolah formal,” kata Ella.

Menurut Ella, lulusan pendidikan kesetaraan yang mengikuti UNPK memiliki ijazah yang setara dengan lulusan pendidikan formal. Soal-soal UNPK Paket A, B , dan C sudah disetujui Badan Standar Nasional Pendidikan. Standar angka kelulusan juga seperti pada pendidikan formal.

“Jadi kesamaan lulusan pendidikan kesetaraan tidak beda dengan sekolah formal. Prosedur UNPK juga sesuai aturan yang diakui pemerintah. Tidak ada alasan lagi lulusan pendidikan kesetaraan didiskriminasi karena sudah memiliki landasan hukum yang kuat,” jelas Ella.

Peserta reguler UNPK Paket A tahun ini mencapai 37.695 orang, Paket B sebanyak 155.612 orang, dan Paket C sebanyak 165.342. Untuk Paket C hingga saat ini tercatat peserta tambahan sebanyak 90.000 orang. Mereka adalah siswa pendidikan formal dari SMA/SMK    Peserta Didik Ikuti UN
Ella Yulaelawati, mengatakan, kualitas soal ujian kesetaraan memiliki standar yang sama dengan UN pada pendidikan formal. ‘’Demikian pula nilai dan persyaratan kelulusan ujian kesetaraan tidak jauh berbeda dengan pendidikan formal,’’ ujar Ella.

Cukup Tinggi
Minat siswa SLTA yang tidak lulus pada ujian nasional untuk mendaftar Ujian Nasional Kesetaraan Kejar Paket C cukup tinggi. Sebanyak 2.135 dari 3.084 siswa atau 69 persen siswa di DI Yogyakarta yang tidak lulus kembali akan mengadu nasib melalui ujian kesetaraan tersebut.

Seluruh lembaga pendidikan tinggi dinyatakan tidak boleh menolak pendaftaran calon mahasiswa baru yang menggunakan ijazah pendidikan Kesetaraan Paket C.

Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan DIY Ali Yanto, mengungkapkan, jumlah peserta UN Kesetaraan Paket C yang akan digelar 19-22 Juni itu kemungkinan masih bisa bertambah. Di luar peserta UN Kesetaraan Paket C dari jenjang formal itu, ujian juga akan diikuti 2.123 peserta dari program reguler. “Besok bisa saja ada tambahan pendaftar, tetapi penambahan itu tidak akan banyak,” katanya.

Menurut Ali, lembaga pendidikan tinggi tidak boleh menolak pendaftaran calon mahasiswa baru yang menggunakan ijazah Paket C. Hal itu seperti tertulis pada surat edaran tentang Program Kesetaraan dari Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo yang ditujukan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Staf TNI Angkatan Darat/Laut/Udara/Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan rektor universitas/direktur politeknik/ketua sekolah tinggi.

Dalam surat itu disebutkan, memerhatikan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap orang yang lulus ujian kesetaraan A, B, dan C masing-masing memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah pendidikan formal seperti SD- SLTA untuk mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.

Status kelulusan program pendidikan Kesetaraan Paket C memiliki eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja. Pelanggaran bisa diindikasikan melanggar HAM. “Edaran itu dikeluarkan tahun 2006 tetapi masih berlaku sampai sekarang. Pendidikan Paket C diakui setara karena itu peserta tidak perlu ragu,” katanya.

Meski bisa untuk mendaftar ke pendidikan tinggi, ujar Ali, siswa yang gagal UN pendidikan formal dan ikut UN Paket C kemungkinan tidak bisa ikut seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB). Ini karena ijazah Paket C baru akan dikeluarkan akhir Juli, sedangkan pendaftaran SPMB dimulai 19-29 Juni.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Antonius Sudjanmo menerangkan, apabila waktu persiapan untuk menghadapi UN kesetaraan atau UN Paket C periode I pada 19-22 Juni dirasa sangat mepet, siswa masih mempunyai alternatif lain, yakni mengikuti pembelajaran Paket C periode II yang akan dimulai pada Oktober.

Jika siswa ternyata gagal pada UN Paket C periode I, mereka tetap bisa mendaftar pada UN Kesetaraan Paket C periode II.

Paket C Juga Tidak Mudah
0607_08.jpg
Ujian Nasional Kejar Paket C merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang dikelola secara nonformal. Namun, tidak berarti ajang UN ini hanya “ecek-ecek” sehingga mudah meluluskan siswa. Buktinya, dari 4.512 siswa di DIY yang mengikuti UN Kejar Paket C tahun 2006, peserta yang lulus hanya 3.080 siswa atau hanya 68 persen saja.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan DIY, siswa yang gagal menghadapi UN Kejar Paket C tahun lalu sebagian besar berada di Kota Yogyakarta (Periode I) dan Sleman (Periode II). Adapun Bantul menjadi daerah dengan persentase ketidaklulusan terendah di DIY.

Untuk bisa lulus UN Kejar Paket C, setiap peserta harus memperoleh nilai rata-rata mata pelajaran yang diujikan 5,00 dengan nilai pada salah satu mata pelajaran minimal 4,25. Jika salah satu mata pelajaran ada yang nilainya 4,0, peserta bersangkutan harus mencapai nilai rata-rata di semua mata pelajaran sebesar 5,33. Bagi peserta yang minim persiapan tentunya standar tersebut menjadi berat.

Meski demikian, siswa SLTA yang tidak lulus UN tahun ini banyak yang tetap berminat mengikuti ujian Kejar Paket C. Hingga 15 Juni 2007 tercatat ada 2.135 siswa yang tidak lulus UN SLTA yang mendaftar sebagai peserta. Padahal, mereka hanya punya waktu persiapan kurang dari seminggu untuk menghadapi
UN Kejar Paket C.

Enam Mata Pelajaran
Banyak yang tidak menduga dan terkadang meremehkan ujian paket C, kemudian tak heran kalau banyak juga yang tidak lulus di ujian Paket C, sebab soal yang diberikan tidak mudah. Banhkan lebih sulit karena soal yang diujikan menjadi enam soal. Barangkali tak seperti yang disangka, materi ujian penyetaraan Paket C (setingkat SMA) yang dilaksanakan semenjak Senin hingga jumat pekan lalu, ternyata lebih sulit dari materi yang diujikan pada UN (Ujian Nasional).

Ini diakui oleh Karlina, salah seorang siswa SMA Negeri di Pekanbaru yang tak lulus pada UN lalu. Karlina menjelaskan, selain sulitnya soal yang diujikan, ujian paket C terasa semakin berat dengan banyaknya materi pelajaran yang diujikan. “Bayangkan saja, selama tiga hari harus mengikuti 6 mata pelajaran yang diujikan. Beda dengan Ujian Nasional yang hanya mengujikan tiga mata pelajaran,” ungkapnya.

Karena itu, Karlina pesimis bisa mengantongi ijazah paket C. “Sepertinya saya tidak terlalu menguasai materi ujian, terus terang, untuk mengikuti ujian paket tersebut, saya tidak melakukan persiapan apapun, karena sudah stress karena gagal UN,” keluhnya.

Namun demikian, Karlina tak putus asa, bila tak lulus ujian penyetaraan paket C. Ia kembali ikut ujian paket pada gelombang kedua nanti. “Apabila tidak lulus juga saya memutuskan untuk kembali melanjutkan pendidikan di bangku sekolah. Ya, terpaksa belajar satu tahun lagi,” sebutnya.

Sebelumnya, Kadisdik Riau, Drs HM Wardan MP menghimbau serta mensosialisasikan kepada peserta ujian penyetaraan untuk menyiapkan diri dengan maksimal. “Khusus bagi peserta ujian penyetaraan dari siswa yang tak lulus UN, Bagaimanapun juga paket inilah kesempatan terakhir bagi mereka untuk mengantongi ijazah,” sebut Wardan.

Lebih lanjut Wardan mengatakan, satu-satunya jalan keluar bagi peserta yang tak lulus ujian penyeteraan adalah kembali mengikuti ujian ini pada 2008 mendatang. “Khusus, bagi peserta dari siswa yang tak lulus UN mereka memiliki dua alternatif kesempatan. Pertama, kembali mengikuti ujian penyetaraan gelombang kedua atau kembali mengikuti ujian nasional dengan catatan harus mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas 3 secara reguler,” tegasnya.

Jakarta – Perguruan Tinggi (PT) yang tidak mengakui ijazah Kejar Paket C, dianggap melanggar HAM. Pasalnya program Kejar Paket C setara nilainya dengan program formal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara di Kantor Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jum’at (23/6/2006)

“Hari ini ada surat dari Mendiknas Bambang Sudibyo ke seluruh instansi universitas, bahwa Paket C nilainya setara dengan UN. Kalau ada PT yang melakukan pembedaan Paket C, itu melanggar HAM”, tegas Hakim.

Menurutnya , solusi Kejar Paket C yang ditawarkan pemerintah sesuai dengan undang-undang. “Mendiknas menegaskan siswa yang tidak lulus UN dapat mengikuti program Paket C, dan landasannya undang-undang”, tambah Hakim.

Direktur Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas, Ace Suryadi juga mengatakan pihaknya telah mengedarkan surat imbauan kepada Subbid PLS Dinas Pendidikan di seluruh kabupaten/kota untuk mendaftarkan siswa-siswa yang tidak lulus UN ke program Kejar Paket C.

“Seluruh biaya untuk ini ditanggung oleh pemerintah”, ujar Ace.

Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak lulus dalam ujian nasional (UN) untuk tahun ini di DKI diperkirakan turun dari tahun lalu. Meski demikian bagi yang tidak lulus bisa mengikuti ujian Paket C yang setara dengan SMA sehingga bisa memperoleh ijazah. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti) DKI Ibnu Sabi’in Hatta mengungkapkan bila tahun lalu siswa yang tidak lulus mencapai lebih dari lima persen dari jumlah peserta yang ikut UN, tahun ini diprediksi turun. Untuk siswa yang tidak lulus tersebut pihak Dinas Dikmenti DKI sudah mempersiapkan ujian paket C tersebut yang dilaksanakan berbarengan dengan siswa regular paket C yang selama ini sudah mengikuti kegiatan belajar melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).“Bagi yang tidak lulus disarankan ikut ujian Paket C sehingga tidak perlu mengulang setahun lagi di kelas III,” ungkap Sabi’in Hatta, Senin (11/6).Perkirakan turunnya peserta UN yang tidak lulus tersebut karena sistem penilaian yang sudah diubah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).Rencananya, kelulusan diumumkan pada 16 Juni. Bagi siswa yang tidak lulus disarankan untuk menghubungi kepala sekolah masing-masing untuk mendaftar bila ingin ikut ujian Paket C. “Kepala sekolah yang mendaftar ke rayon untuk ikut ujian ini yang dilaksanakan pada 19, 20 dan 21 Juni untuk jurusan IPS dan 19, 20, 21 dan 22 Juni untuk jurusan IPA,” tururnya. 

Khusus untuk Jakarta Timur, rayon yang ditunjuk ada di SMA 39 Pasar Rebo, SMA 54 Jatinegara dan SMA 48 di Makasar. Karena hanya ada waktu sekitar dua hari sejak pengumuman, Ibnu berharap pihak orangtua dan sekolah tanggap agar tidak terlambat mendaftar ujian Paket C.

Sementara bagi siswa reguler paket C di Jakarta Timur, diperkirakan ada 1.179 orang yang ikut ujian, Paket B setara SMP sebanyak 645 orang dan Paket A setara SD sebanyak 167 orang. Mereka berasal dari 32 PKBM yang ada di Jakarta Timur. “Rencananya ujian akan dilaksanakan di Universitas Borobudur Jl Raya Kalimalang Kelurahan Cipinang Melayu,” kata Sabi’in Hatta.

Di Jakarta Timur sendiri saat ini terdapat 51 PKBM, Namun, yang aktif hanya 48 PKBM. Dari jumlah tersebut yang dikelola oleh Pemda DKI melalui Sudin Dikmenti ada delapan unit dan sisanya oleh swasta.


BEKASI – Di Kota Bekasi, selama tiga hari ini, sejak Selasa hingga Kamis (19-21/6), berlangsung ujian kejar Paket C yang diselenggarakan Dinas Pendidikan setempat. Pesertanya cukup banyak, 1.437 siswa.
Mestinya, mereka yang ikut ujian kejar Paket C tersebut, siswa yang tidak mengikuti pendidikan secara formal akibat berbagai alasan dan hambatan.
Sebab, pada umumnya, siswa Paket C yang tanpa ada batas usia itu, diperuntukkan buat mereka tamatan SMP yang tidak melanjutkan ke SMU atau SMK dengan berbagai permasalahan. Yang mengikuti kejar Paket C ini biasanya siswa SMU yang putus sekolah atau drop out. Tetapi, dapat juga diikuti mereka yang hanya memiliki ijazah persamaan Paket B atau setingkat SMP.
Namun, sebelum mengikuti ujian Paket C, mereka terlebih dahulu mengikuti pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan membuka kelompok masyarakat. Di antara mereka siswa Paket C, ada yang belajar berkelompok di rumah-rumah, aula kepala desa, aula kecamatan, bahkan di Posyandu atau kantor ibu-ibu PKK. Peserta didik Paket C, ada juga dari kalangan karyawan pabrik atau siapa saja yang ingin memiliki ijazah setara SMU.
Bagi mereka, menyangkut tempat belajar tidak masalah, asalkan mendapat pendidikan yang ternyata diajar seorang melalui tutor. Tutor itu sendiri bisa saja masyarakat, guru SD atau SMP yang belum tentu mampu mengajar setara dengan guru SMU yang sudah mengecap sarjana pendidikan. Waktu belajarnya pun tidak menentu. Bisa malam hari, sore atau siang, sesuai kesepakatan siswa dengan tutor yang menjadi guru mereka.
Tetapi, kenyataan di Kota Bekasi dari 1.437 peserta ujian Paket C, tercatat 788 siswa yang selama ini mengikuti pendidikan formal. Mereka itu siswa yang bernasib sial karena tidak lulus ujian nasional (UN) yang baru saja diselenggarakan pemerintah. Di Kota Bekasi, tercatat 825 siswa yang tidak lulus pada UN untuk tingkat SMU dan SMK. Ternyata sebagian besar dari mereka terpaksa mengikuti ujian Peket C. Tujuannya hanya untuk mengejar ijazah SMU.
Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Disdik Kota Bekasi, Hanan Tarya yang ditemui SH, Rabu (20/6), mengakui dari 1.437 siswa yang kini mengikuti kejar Paket C itu, terdiri 486 siswa jurusan IPA dan 951 jurusan IPS. Dari jumlah peserta tersebut, 649 siswa reguler yang terbagi 52 siswa IPA dan 597 siswa IPS. Dari siswa SMA dan SMK tidak lulus UN berjumlah 788 siswa, terdiri dari jurusan IPA 434 dan jurusan IPS sebanyak 354 siswa.
Ditanya apakah mereka siswa yang selama ini mengikuti pendidikan formal mulai dari SD, SMP hingga SMU, lalu setelah mengikuti UN, ternyata ada mata pelajaran yang tidak lulus, akan mendapat ijazah sama dengan siswa yang hanya mengikuti Paket C. Secara tegas, Hanan Tarya membenarkan, bahwa setiap siswa yang mengikuti ujian Paket C, ijazahnya sama. Tak peduli apakah siswa itu yang mengikuti pendidikan formal atau hanya mengikuti pendidikan melalui PKBM, pokoknya mereka itu sama-sama mendapatkan ijazah Paket C.
Suatu perbedaan yang sangat mencolok dan kelak mereka yang hanya memiliki ijazah Paket C, akan mendapat perlakuan tidak sama dengan yang berijazah formal. Sebut saja, Budiman, siswa sebuah SMU Negeri di Kota Bekasi pada UN kemarin hanya tidak lulus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, tetapi ia harus mengikuti ujian Paket C. Ijazah yang akan dimiliki Budiman adalah ijazah Paket C yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Sementara itu, Syahrul, teman Budiman satu SMU dan pada UN lulus, akan mendapat ijazah formal yang ditandatangani kepala sekolahnya bukti ia telah mengikuti pendidikan formal di SMU. Dan tiba pada giliran menggunakan ijazah, seperti terjadi belum lama ini di Polres Metro Bekasi saat pendaftaran calon polisi, mereka yang berijazah Paket C mendapat perlakuan yang tidak sama dengan calon polisi yang berijazah formal.Setara tapi Tak Sama
Panitia yang notabene juga ada dari unsur Dinas Pendidikan Kota Bekasi, menyingkirkan calon polisi yang hanya memiliki ijazah Paket C dan mengutamakan calon polisi yang memiliki ijazah SMU formal. Kenyataan pahit inilah yang terjadi ketika seseorang yang menggunakan ijazah Paket C, selalu dinomorduakan ketimbang yang memiliki ijazah formal.
Padahal, menurut Hanan Tarya, ijazah SMU atau SMK setara dengan ijazah Paket C. “Tetapi perlu diingat, setara itu bukan berarti sama. Jelas ijazah Paket C dan ijazah formal tidak dapat disamakan, tetapi setara atau sederajat sama-sama memiliki ijazah tingkat SMU,” katanya. Ia pun mengakui siswa yang mengikuti pendidikan formal, tetapi karena tidak lulus UN, dan harus mengikuti ujian Paket C, akan rugi.
Tetapi, ujian Paket C yang saat ini merupakan upaya pemerintah membuka kesempatan belajar bagi mereka yang tidak mengikuti pendidikan formal SMU, tetapi dapat memiliki ijazah setara dengan SMU. Tentang penggunaannya, itu bagaimana si pengguna ijazah, apakah disamakan antara ijazah secara formal atau nonformal, ujar Hanan.
Jika seorang siswa SMU atau SMK pada UN kemarin ada mata pelajaran tidak lulus, mereka tidak harus mengikuti ujian Peket C. Tetapi, pemerintah melalui Dinas Pendidikan memberikan kesemapatan bagi siswa itu untuk mengikuti ujian Paket C. Maka, kalau ingin memiliki ijazah formal sesuai jenjang pendidikan yang diikuti, siswa yang tidak lulus UN dapat mengikuti UN pada tahun berikutnya.
Nah, apakah siswa itu sendiri mau menunggu setahun lagi untuk ikut UN, kendati tidak musti mengkuti pendidikan lagi di sekolah. Semuanya itu tergantung siswa itu sendiri. Namun, nyatanya, di Kota Bekasi, dari 825 siswa SMU dan SMK yang tidak lulus UN, hanya 37 orang yang tidak ikut ujian Paket C. Sebagian besar atau 788 orang ternyata ikut ujian Paket C. Yang jelas, ujian Paket C salah satu solusi pemerintah membantu mereka yang tidak mengikuti pendidikan formal, tetapi lewat PKBM dan ujian Paket C, dapat memperoleh ijazah setara dengan SMU atau SMK.
Hutagalung (56), orang tua siswa yang anaknya mengikuti ujian Paket C, mengakui, mereka terpaksa mengikuti ujian Paket C karena anaknya tidak lulus UN. “Kasihan anak saya hanya mata pelajaran Bahasa Inggris, nilainya kurang sedikit, tidak lulus UN, masak harus mengulang dan menunggu satu tahun lagi. Jadi, anak saya terpaksa ikut Paket C. Bagi saya bagaimana dapat ijazah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Katanya ijazah Paket C sama dengan ijazah SMU,” ungkap orang tua siswa itu.
Hutagalung juga minta kepada pemerintah agar UN untuk semua tingkat pendidikan dihapuskan saja. n
Sebanyak 10603 siswa tingkat SMA hari ini mengikuti ujian kesetaraan paket C. Jumlah peserta itu berasal dari 4603 siswa yang tidak lulus Ujian Nasional dan 6000 peserta dari program reguler (paket C). Ujian digelar mulai hari 19 sampai 22 Juni mendatang. Materi yang diujikan adalah, untuk program IPA materi yang diujikan adalah Kewarganegaraa, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika,Biologi, Fisika dan Kimia.Pada program IPS yaitu Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Tata Negara dan Sosiologi. Peserta ujian dinyatakan lulus bila mendapat nilai rata-rata 5 dan tidak memiliki nilai dibawah 4,25.Penyelenggaraan ujian paket C dilaksanakan di 25 Rayon yang terdiri dari SMA/SMK/MA.Tahun, siswa tidak lulus UN di Jakarta sebanyak 5200 orang, namun yang ikut ujian sebanyak 4603 siswa. “Atau sekitar 80 persen siswa yang tidak lulus UN ikut Paket C,” kata Margani S Mustar, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta melalui sambungan telepon pagi ini.

PENDAFTARAN UJIAN NEGARA PAKET C

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional, Ace Suryadi, mengatakan pendaftaran ujian paket C bagi siswa yang tidak lulus ujian nasional tahun ini diperkirakan selesai awal Juli.

“Tanggal 7 Juli pendaftaran untuk ujian paket C selesai,” kata Ace sebelum rapat kerja dengan Panitia Ad Hoc III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung DPD Jakarta, hari ini.

Ace menegaskan ujian paket C bukan ujian persamaan, melainkan program pendidikan yang sama seperti paket pendidikan lainnya. “Jadi ujian paket C sama dengan ujian nasional untuk SMA,” ujarnya. Karena standar penilaian yang digunakan ujian paket C dan ujian nasional sama, yaitu nilai minimal 4,26 untuk tiap mata pelajaran yang diujikan dan minimal rata-rata 4,5 dari keseluruhan.

Namun, lanjut Ace, mata pelajaran yang diujikan dalam paket C berbeda dengan ujian nasional tingkat SMA dan sederajat. Ada enam mata pelajaran yang diujikan dalam paket C. Untuk kelompok IPA, terdiri atas PPKN, Bahasa Inggris, Biologi, Kimia, Bahasa Indonesia, Fisika dan Matematika (jadi satu). Sedangkan IPS, terdiri atas PPKN, Bahasa Inggris, Sosiologi, Tata Negara, Bahasa Indonesia dan Ekonomi.

TEMPAT PENDAFTARAN UJIAN NEGARA PAKET A – B – C


Tempat pendaftaran RESMI ujian Paket A Paket B Paket C berijazah Negara untuk seluruh Indonesia. Ikuti Ujian Persamaan Ujian Kesetaraan berijazah Negara.
Ujian Paket A ( Setara SD ) Ujian Paket B ( Setara SLTP SETARA SMP ) & Ujian Paket C
( SETARA SLTA SETARA SMA SETARA SMU )

Ijazah hasil Ujian Persamaan Ujian Kesetaraan Ujian Paket C dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke PTN – PTS, ke Akademi dan ke Universitas Negeri maupun Swasta, ke Universitas di Luar Negeri. Penyesuaian Golongan PNS, TNI, POLRI, dll.
Dan telah terbukti / terpercaya oleh instansi Pemerintah dan Swasta.


  • BEBAS USIA. USIA PESERTA TIDAK DIBATASI.
  • COCOK UNT. YANG SUDAH BEKERJA/KARYAWAN/PEGAWAI KARENA WAKTU BELAJAR BOLEH DIATUR DI LUAR JADWAL/JADWAL BOLEH DIATUR SENDIRI.
  • MENERIMA SISWA PUTUS SEKOLAH/DROP OUT/DIKELUARKAN DARI SEKOLAH
  • MENERIMA SISWA YANG TIDAK LULUS UJIAN/TIDAK NAIK KELAS.
  • IJAZAH PAKET C BISA UNTUK KULIAH.
  • BELAJAR DIBANTU KOMPUTER.
  • KELAS SABTU / MINGGU.
  • JAM BELAJAR 10.00 – 14.00.
  • JUGA MENERIMA PESERTA BERASAL DARI LUAR KOTA DI SELURUH INDONESIA
  • JUGA MENERIMA PESERTA BERIJAZAH ASAL DAERAH DARI SELURUH INDONESIA.
  • JUGA MENERIMA PESERTA BERIJAZAH ASAL LUAR NEGERI

PAKET PENDIDIKAN

  1. Paket A ( Pendidikan setara SD).
  2. Paket B ( Pendidikan setara SMP ).
  3. Paket C ( Pendidikan setara SMA ).
SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN
  1. BEBAS USIA. Usia Peserta tidak dibatasi.
  2. PAKET A
    (*) Mengisi Formulir Pendaftaran*) Sudah dapat membaca dan menulis dan berhitung (CALISTUNG).
    (*) Peserta boleh dari luar kota di seluruh Indonesia.
  3. PAKET B
    (*) Mengisi Formulir Pendaftaran
    (*) Menyerahkan 5 lembar Fotocopy Ijazah SD (Bisa Menyusul).
    (*) Ijazah SD boleh berasal dari daerah di seluruh Indonesia.
    (*) Juga menerima Ijazah SD berasal dari luar negeri.
    (*) Juga menerima peserta dari luar kota di seluruh Indonesia.
    (*) Juga menerima peserta dari luar Negeri (Harus WNI).
    (*) Juga menerima siswa kelas 3 SMP yang ingin memiliki ijazah paket B.
  4. PAKET C
    (*) Mengisi Formulir Pendaftaran
    (*) Menyerahkan 5 lembar Fotocopy Ijazah SMP (Bisa Menyusul).
    (*) Ijazah SMP boleh berasal dari daerah di seluruh Indonesia.
    (*) Juga menerima Ijazah SMP berasal dari luar negeri.
    (*) Juga menerima peserta dari luar kota di seluruh Indonesia.
    (*) Juga menerima peserta dari luar Negeri (Harus WNI).
    (*) Juga menerima siswa kelas 3 SMA yang ingin memiliki ijazah paket C.
FASILITAS PENDIDIKAN
  1. 80% pelajaran dibantu KOMPUTER.
  2. Tutorial/Pertemuan tatap muka.
  3. Jam belajar ( SABTU/MINGGU jam 10.00 – 14.00)
UJIAN
  1. Ujian diadakan 2 kali dalam setahun.
  2. Ujian gelombang I diadakan bulan Mei/Juni. Untuk mengikuti ujian gelombang I anda harus terdaftar sebagai peserta sekolah selambat-lambatnya bulan Februari.
  3. Ujian gelombang II diadakan bulan Nopember. Untuk mengikutiujian gelombang II anda harus terdaftar sebagai peserta sekolah selambat-lambatnya bulan Agustus.
PERIODE PENDAFTARAN
  1. Pendaftaran bulan September/Oktober/Nopember/Desember/Januari/ Februari akan mengikuti ujian bulan Mei/Juni (Ujian Gelombang I).
  2. Pendaftaran bulan Maret/April/Mei/Juni/Juli/Agustus akan mengikuti
    Ujian bulan Nopember (Ujian Gelombang II)

PROFIL PENDIDIKAN KESETARAAN

 

MENERIMA PENDAFTARAN UJIAN PAKET A- B- C

DALAM DAN LUAR NEGERI.

DIREKTORAT PENDIDIKAN KESETARAAN (DIKSETARA)

Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan tiga pilar kebijakan Pembangunan Pendidikan beserta indikator kinerja kuncinya. Ketigapilar kebijakan tersebut adalah:

  1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan,
  2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan
  3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Untuk perluasan akses pendidikan non-formal kesetaraan, pemerintah telah membentuk Direktorat Pendidikan Kesetaraan yang tadinya berupa sub – direktorat pada Direktorat Pendidikan Masyarakat, dikukuhkan melalui Program pendidikan kesetaraan telah berperan penting dan sangat signifikan dalam memberikan layanan pendidikan bagi mereka yang putus sekolah, anak-anak yang kurang mampu, anak-anak dari etnis minoritas, anak-anak di daerah terpencil, anak-anak jalanan, dan peserta didik dewasa.


TUGAS & FUNGSIDirektorat Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan fungsi:

  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan kesetaraan.
  • Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan kesetaraan.
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan.
  • Pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan kesetaraan.
  • Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

VISI DAN MISIVISI

  • Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas, Berdaya, dan Berakhlak Mulia.

MISI

  • Menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi sasaran pendidikan nonformal.
  • Memperluas akses pendidikan kesetaraan menengah.
  • Meningkatkan kecakapan hidup peserta didik.

TUJUAN PENDIDIKAN KESETARAAN

  • Memperluas akses Pendidikan Dasar 9 tahun melalui jalur Pendidikan Non formal Progam Paket A dan Paket B.
  • Memperluas akses Pendidikan Menengah melalui jalur Pendidikan Nonformal Progam Paket C.
  • Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Kesetaraan program Paket A, B dan C.
  • Menguatkan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik terhadap penyelenggaraan dan lulusan Pendidikan Kesetaraan.

STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN KESETARAANPENGERTIAN DASAR

  • Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/IMTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.
  • Hasil pendidikan nonformal dapat sihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (UU No 20/2003 Sisdiknas Psl 26 Ayat (6).
  • Setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.

STANDAR KOMPETENSI

  1. Standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai sama, perbedaannya pada proses pembelajaran yang menekankan pada kemampuan belajar mandiri setara memberikan akan pengakuan terhadap pengetahuan dan kecakapan hidup yang diperoleh seseorang baik secara secara mandiri atau pun dari nara sumber lain melalui sistem tes pengakuan (tes penempatan).
  2. Kecerdasan lain disamping kecerdasan logika- matematika (cerdas bahasa,cerdas alam, cerdas musik, cerdas ruang/gambar, cerdas kinestetika, cerdas intrapersonal) dapat dihargai.

SASARAN PENDIDIKAN KESETARAAN

  1. Kelompok masyarakat usia 15 – 44 yang belum tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
  2. Kelompok masyarakat yang membentuk komunitas belajar sendiri dengan flexi learning seperti komunitas sekolah rumah atau komunitas e- learning.
  3. Penduduk yang terkendala ke jalur formal karena berbagai hal berikut:
    • Potensi khusus seperti pemusik, atlet, pelukis dll,
    • Waktu seperti pengrajin, buruh, dan pekerja lainnya,
    • Geografi seperti etnik minoritas, suku terasing dan terisolir,
    • Ekonomi seperti penduduk miskin dari kalangan petani, nelayan, penduduk kumuh dan miskin perkotaan, pekerja rumah tangga, dan tenaga kerja wanita,
    • Keyakinan seperti warga pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah), bermasalah sosial/hukum seperti anak jalanan, korban Napza, dan anak Lapas.

SASARAN PENCAPAIAN

  • Sasaran utama pendidikan kesetaraan adalah peserta didik putus sekolah 3 tahun di atas usia sekolah.
  • Sebagian usia sekolah sebagai layanan khusus bila akses terhadap sekolah formal tidak ada.

KARAKTERISTIK SASARAN PENDIDIKAN KESETARAANKelompok Usia 15 – 44 tahun, yang terdiri dari dua kelompok :

  1. Kelompok usia 13-15 tahun (3 tahun di atas usia SD/MI) terdapat 583.487 orang putus SD/MI, dan 1,6 juta lebih yang tidak sekolah SD/MI.
  2. Kelompok usia 16-18 tahun terdapat 871.875 orang putus SMP/MTs, dan 2,3 juta lebih yang lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke SMP/MTs.

LAYANAN KHUSUS

  • Layanan Khusus daerah perbatasan menjangkau peserta didik yang tinggal di kawasan perbatasan.
  • Layanan Khusus daerah terpencil Ditujukan pada peserta didik yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  • Layanan Khusus daerah tertinggal ditujukan bagi peserta didik yang berada di daerah tertinggal.
  • Layanan Khusus disediakan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri tetapi belum menamatkan pendidikan dasar.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sekretariat Pengelola Ujian Negara Kesetaraan

Jalan Letjen Suprapto 133 Yogyakarta 55272

08175466889

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++